Srettha Thavisin Dipecat Sebagai PM Thailand

Bangkok (harianSIB.com)
PM Thailand Srettha Thavisin menyatakan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan dirinya.

Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Thavisin atas pelanggaran etika berat.

Pelanggaran etika berat yang dilakukan PM Srettha menunjuk seorang menteri yang sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara.

Suara mayoritas lima hakim Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk mendukung pencopotan PM Srettha dari jabatannya karena gagal melaksanakan tugasnya dengan integritas, sedangkan empat hakim lainnya menolak.

"Pengadilan telah memutuskan 5-4 (5 suara berbanding 4 suara-red) bahwa terdakwa diberhentikan sebagai perdana menteri karena kurangnya kejujuran," kata hakim Mahkamah Konstitusi Thailand saat membacakan putusannya pada Rabu (14/8/2024) waktu setempat dikutip Detikcom.

Ditambahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bahwa perilaku PM Srettha "sangat melanggar standar etika".

Usai putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, Srettha menyatakan dirinya menghormati keputusan yang memberhentikan dirinya tersebut.

"Saya menghormati putusan tersebut," ucapnya saat berbicara kepada wartawan di luar kantornya.

"Saya menegaskan kembali bahwa selama hampir satu tahun saya menjalankan peran ini, saya telah berusaha dengan niat baik untuk memimpin negara dengan kejujuran," ujar Srettha dalam pernyataannya.

"Saya sedih meninggalkan jabatan saya sebagai perdana menteri yang dianggap tidak etis. Saya telah melaksanakan tugas saya dengan integritas dan kejujuran," imbuhnya