Pejabat Diculik dan Diancam, Bank Sentral Libya Berhenti Beroperasi

Tripoli (harianSIB.com)

Bank Sentral Libya memutuskan menghentikan sementara beroperasi setelah seorang pejabat bank diculik. Bank akan kembali beroperasi jika penculik membebaskan pejabat tersebut.

Kepala departemen teknologi informasi bank sentral, Musaab Muslam, diculik pihak yang tidak dikenal.

"Bank menolak metode seperti massa yang dipraktikkan oleh beberapa pihak di luar hukum," kata pihak bank dalam sebuah pernyataan seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (19/8/2024)

Mereka menambahkan bahwa pejabat bank lainnya juga telah diancam dan karena itu akan menangguhkan operasi sampai "praktik ini dihentikan dan otoritas terkait turun tangan".

Bank sentral tersebut adalah satu-satunya lembaga penyimpanan yang diakui secara internasional untuk pendapatan minyak Libya, pendapatan ekonomi yang vital bagi negara yang terpecah selama bertahun-tahun antara dua pemerintah yang bersaing di Tripoli dan Benghazi.

Kasus penculikan terjadi saat ada upaya untuk mengganti manajemen senior bank dengan paksa. Richard Norland, duta besar AS untuk Libya, mengatakan pekan lalu bahwa upaya tersebut dapat mengakibatkan negara Afrika Utara itu kehilangan akses ke pasar keuangan internasional.

Norland bertemu dengan gubernur bank Sadiq Kabir untuk membahas kekhawatiran tentang kelompok bersenjata yang berkumpul di sekitar kantor pusat bank di Tripoli.

"Perselisihan mengenai distribusi kekayaan Libya harus diselesaikan melalui negosiasi yang transparan dan inklusif menuju anggaran terpadu yang berdasarkan konsensus," kata Norland.

Libya hanya menikmati sedikit kedamaian sejak pemberontakan yang didukung NATO pada tahun 2011 berhasil menggulingkan diktator lama Muammar Gaddafi, dan pada tahun 2014 terbagi antara faksi timur dan barat yang bertikai.

Pemerintah Persatuan Nasional Libya yang berbasis di Tripoli dipimpin oleh Perdana Menteri sementara Abdulhamid al-Dbeibah, yang dilantik melalui proses yang didukung PBB pada tahun 2021.

Libya Timur, tempat parlemen nasional berada, berada di bawah kendali efektif komandan militer Khalifa Haftar.

Meskipun ada gencatan senjata tahun 2020 dan upaya untuk menyatukan kembali lembaga-lembaga secara resmi, solusi politik telah terbukti sulit dipahami. (*)