Tiongkok Minta Stabilitas Semenanjung Korea Dijaga

Beijing (SIB)- Tiongkok mengajukan protes ke Amerika Serikat setelah kedutaan besar Taiwan de fakto di Washington mengibarkan bendera Taiwan pada Tahun Baru. Kementerian luar negeri Tiongkok meminta AS menghormati kebijakan “Satu Tiongkok”. “Kami menentang keras acara yang disebut pengibaran bendera oleh badan Taiwan di AS dan telah mengajukan protes diplomatik kepada Amerika Serikat,” ujar Hua Chungying, juru bicara kementerian luar negeri, dalam jumpa pers harian pada Senin (5/1).

Harian China Post dari Taiwan melaporkan bahwa untuk pertama kali bendera Taiwan dikibarkan di Amerika Serikat, 36 tahun setelah negara itu mulai mengakui Beijing pada 1979. Lebih dari 100 orang menghadiri upacara di daerah perumahan Twin Oak Estate, Washington pada Kamis (1/1) termasuk Wakil Kantor Perwkilan Ekonomi dan Budaya Taiwan untuk AS, Shen Lhushun.

Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang dan tidak pernah mengesampingkan langkah merebut kembali daerah itu dengan kekerasan, terutama jika pulau itu berniat memerdekakan diri. Tiongkok dan Taiwan diperintah secara terpisah sejak pasukan Nasionalis yang kalah menyingkir ke pulau itu di akhir perang saudara dengan Komunis pada 1949.

Hua meminta AS mematuhi kebijakan “Satu Tiongkok” dan “menangani dengan baik” masalah-masalah terkait Taiwan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Upacara pengibaran bendera ini merupakan insiden paling akhir terkait Taiwan yang mengganjal hubungan antara AS dan Tiongkok.

Pada Desember, Beijing mengatakan telah mengajukan protes setelah Presiden Barack Obama mengundangkan ijin penjualan hingga empat frigate kelas Perry ke Taiwan. Sementara Taiwan dan Tiongkok telah menandatangani serangkaian kesepakatan perdagangan dan ekonomi sejak 2008, kecurigaan secara politis dan militer masih terus dada, terutama di Taiwan yang sebagian besar masyarakatnya khawatir dengan niat Tiongkok sebenarnya.

Stabilitas Semenanjung
Tiongkok meminta semua pihak terkait menghindari aksi yang akan meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea setelah AS menjatuhkan sanksi baru ke Korea Utara. Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Hua Chunying menyatakan hal tersebut dalam konperensi pers harian di Beijing.

“Situasi stabil yang relatif ada di semenanjung Korea tidak mudah dicapai,” ujar Hua. “Kami berharap semua pihak terkait bertindak dengan hati-hati dan menghindari langkah yang bisa memperburuk atau memanaskan situasi saat ini.” Amerika Serikat menjatuhkan sanksi tambahan ke Korea Utara setelah terjadi serangan siber ke jaringan komputer Sony Pictures Entertainment, yang menurut Gedung Putih didukung oleh pemerintah yang menutup diri itu.

Pemerintah AS menyebut tiga organisasi, termasuk badan intelijen militer Korea Utara, dan memberi sanksi kepada 10 orang yang terkait dalam penjualan senjata. Sanksi keuangan sebelumnya berhasil menekan Iran dan Rusia, tetapi tampaknya sanksi ini tidak akan berdampak besar pada Korea Utara yang sudah lebih dari 50 tahun dikenai sanksi oleh AS.

Korea Utara berulang kali menyangkal keterlibatannya dalam serangan siber tersebut. Amerika Serikat sendiri mengatakan tidak ada bukti ketiga organisasi itu atau individu yang dikenai sanksi baru terkait dengan serangan peretas itu.

Bunuh 4 Warga Tiongkok
Seorang pembelot asal Korea Utara (Korut) dilaporkan ditahan kepolisian di Tiongkok. Pembelot militer ini membunuh empat warga Tiongkok saat melakukan perampokan di kota perbatasan Helong. Yang dimaksud pembelot militer biasanya anggota militer Korut yang membelot dan melarikan diri dari Korut. Seperti dilansir Reuters, Senin (5/1), insiden ini terjadi di dekat Sungai Tumen yang memisahkan wilayah Tiongkok dengan Korut.

Kasus pembunuhan ini terjadi pada 28 Desember 2014 lalu, namun baru diungkapkan ke publik pekan ini. Informasi mengenai kasus ini pertama kali disampaikan seorang sumber yang enggan disebut namanya kepada kantor berita Korea Selatan, Yonhap.

Media Korsel memang sering melaporkan berita-berita yang melibatkan pembelot Korut. Surat kabar Korsel, Dong-A Ilbo melaporkan, otoritas Korut memperketat keamanan di perbatasan, dengan mengerahkan kembali tentaranya di perbatasan usai insiden ini.

Sedangkan Kementerian Luar Negeri Tiongkok belum bisa dimintai komentar terkait kasus ini. Kementerian Unifikasi Korsel mengaku belum bisa mengkonfirmasi laporan tersebut. Semenjak mengambil alih kekuasaan pasca meninggalnya sang ayah pada tahun 2011 lalu, pemimpin Korut Kim Jong Un terus memperkuat keamanan di perbatasan, demi menghindari aksi pembelotan. (CNNIndo/Rtr/dtc/q)