Dituduh Benci Trump, AS Usir Dubes Afrika Selatan

Washington (harianSIB.com)
Duta Besar Afrika Selatan untuk AS, Ebrahim Rasool, diusir karena dituduh secara blak-blakan mengatakan benci Presiden Donald Trump.

Pengumuman itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Jumat (14/3) waktu setempat melalui akun X.

"Duta Besar Afrika Selatan tidak lagi diterima di negara kami yang luar biasa," tulis Rubio dalam akun X dikutip CNNIndonesia.com, Sabtu (15/3/2025)

Rubio kemudian menegaskan bahwa Rasool adalah "politikus penghasul tentang isu-isu rasial yang membenci Amerika dan Presiden AS."

"Kami tak perlu lagi berdiskusi dengannya dan kami memutusan Persona Non Grata terhadapnya," lanjut Rubio.

Rubio sembari menyertakan tautan berita dari berita kaum konservatif AS Breitbart yang memuat pernyataan Rasool.

"Dia mengatakan bahwa supremasi kulit putih yang memotivasi Trump 'tidak menghormati' aturan hegemonik dunia saat ini, demikian Breithart melaporkan.

Tindakan mengusir dubes oleh AS, sesuatu yang langka terjadi, merupakan buntut dari ketegangan hubungan antara Pretoria dan Washington.

Trump sebelumnya memutuskan untuk membekukan bantuan kemanusiaan ke Afsel pada Februari. Ia kemudian mengutip undang-undang di negara itu yang dinilainya problematis karena berpeluang mengusir petani kulit putih dari tanah mereka.

Trump kembali memantik kemarahan Afsel dengan menyatakan bahwa warga di negara itu disambut datang ke AS dengan mengulangi tuduhan bahwa Pretoria menyita tanah-tanah milik petani kulit putih.

"Setiap petani (dan keluarganya) dari Afrika Selatan yang ingin pergi dari negara itu demi alasan keamanan, kami undang ke Amerika Serikat dengan jalur cepat memberi kewarganegaraan," ungkap Trump melalui akun media sosial miliknya Truth Social.

Salah satu warga Afsel yang diberikan privilese tinggal di AS adalah sekutu Trump, Elon Musk. Ia pernah menuduh pemerintahan Presiden Afsel Cyril Ramaphosa memberlakukan aturan rasial terkait kepemilikan tanah di negaranya.

Kepemilikan tanah masih menjadi masalah yang pelik di Afsel dengan sebagian besar lahan masih dimiliki orang-orang kulit putih, tiga dekade setelah penghapusan politik apharteid. Pemerintah Afsel pun terus menghadapi tuntutan agar segera melakukan reformasi agraria di negara itu.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 bulan lalu, Ramaphosa mengatakan sempat memiliki komunikasi yang amat baik dengan Trump. Namun setelah itu, ia menyebut bahwa hubungannya "berada sedikit di luar jalur." (*)