Filipina Memanas, Ribuan Orang Tuntut Eks Presiden Duterte Dibebaskan

Jakarta(harianSIB.com)

Ribuan orang menggelar unjuk rasa di Kota Davao, Filipina, menuntut pembebasan dan pemulangan mantan presiden Rodrigo Duterte, Minggu (16/3/2025).

Duterte saat ini menghadapi persidangan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang melawan narkoba yang ia canangkan selama menjabat.

Sumber Anadolu dan dilansir dari Antara, bahwa para pendukung Duterte memanfaatkan perayaan hari jadi ke-88 Kota Davao tempat kelahiran Duterte sebagai ajang unjuk kekuatan, meneriakkan yel-yel yang menyerukan pemulangannya.

Aksi protes ini juga diwarnai dengan doa bersama di Rizal Park, yang terletak di dekat balai kota.

Sebelumnya, pada Rabu (12/3), Duterte dibawa ke Den Haag untuk menjalani persidangan setelah ditangkap di Bandara Internasional Manila saat baru tiba dari Hong Kong.

Ia dituduh bertanggung jawab atas ribuan pembunuhan di luar hukum selama perang berdarahnya melawan narkoba.

Duterte muncul di hadapan Ruang Praperadilan Satu ICC pada Jumat (14/3), melalui tautan video untuk sidang awal atas dakwaan yang dihadapinya.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Julia Antoanella Motoc tersebut merupakan langkah prosedural untuk mengonfirmasi identitas Duterte, memberitahukan hak-haknya, mengajukan dakwaan secara resmi, dan menetapkan tanggal untuk sidang konfirmasi dakwaan.

Duterte, melalui putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte, meyakinkan para pendukungnya bahwa semuanya akan berakhir baik-baik saja.

Berbicara di hadapan warga Filipina yang berkumpul di luar gedung ICC untuk mendukung ayahnya, Sara mengatakan bahwa ia dapat mengunjungi ayahnya di fasilitas penahanannya beberapa jam sebelum ia pertama kali muncul di hadapan para hakim ICC.

"Jadi, katanya, katakan kepada mereka (para pendukungnya): 'Santai saja. Ada akhir dari segalanya. Ada hari pembalasan.' Jadi, itulah pesannya kepada kalian semua," kata putri Duterte.

Sedikitnya 6.252 orang dilaporkan telah tewas dalam operasi antinarkoba yang dijalankan polisi Filipina selama masa jabatan Duterte dari 2016 hingga 2022.

Menurut kelompok hak asasi manusia, sedikitnya 27.000 orang menjadi korban pembunuhan dengan gaya main hakim sendiri selama perang Duterte melawan narkoba.(*)