Jaksa Tewas Misterius, Presiden Argentina Niat Bubarkan Badan Intelijen

Buenos Aires (SIB)- Presiden Argentina Cristina Fernandez berencana membubarkan badan intelijen negeri tersebut. Ini dilakukan di tengah kecurigaan bahwa agen-agen nakal dari badan intelijen berada di balik kematian misterius seorang jaksa, yang menyelidiki pengeboman pusat komunitas Yahudi tahun 1994.

Dalam pidato pertamanya yang disiarkan stasiun televisi setempat sejak Alberto Nisman ditemukan tewas, Fernandez menyatakan, dia akan mengajukan RUU ke Kongres mengenai pembentukan badan keamanan baru yang lebih transparan. Demikian seperti dilansir Reuters, Selasa (27/1).

Nisman ditemukan tewas di kediamannya pada 18 Januari lalu, tepat sehari sebelum jaksa tersebut akan muncul di Kongres untuk menyampaikan penjelasan tentang klaimnya bahwa Fernandez berkonspirasi untuk menghalangi penyelidikannya. Kematian mendadak Nisman menimbulkan beragam teori konspirasi, termasuk tudingan yang mengarah ke keterlibatan Fernandez.

Namun pemerintahan Fernandez menyatakan, Nisman telah diperdaya untuk membuat tudingan mengenai Fernandez, dan kemudian dia dibunuh karena tak lagi dibutuhkan oleh mereka yang memimpin konspirasi ini. Disebutkan bahwa skandal ini terkait pada perebutan kekuasaan di Sekretariat Intelijen atau SI dan anggota-anggota intelijen yang belum lama ini dipecat.

SI atau yang dulunya dikenal sebagai SIDE, memiliki kekuasaan dan otonomi besar. Selama "perang kotor" yang dilakukan kediktatoran militer Argentina pada 1976-1983, badan intelijen tersebut memata-matai para pemberontak Marxis, serikat buruh dan kelompok-kelompok sayap kiri lainnya.

Dikatakan Fernandez, RUU akan dimasukkan ke Kongres sebelum dirinya pergi ke China akhir pekan ini. Selanjutnya para anggota parlemen akan menggelar sesi sidang luar biasa pada Februari mendatang untuk membahas RUU tersebut.

"Kita perlu membuat badan intelijen yang lebih transparan karena mereka tidak melayani kepentingan negara," cetus Fernandez. Menurut sang presiden, badan intelijen belum banyak berubah sejak negara tersebut kembali ke demokrasi. (Detikcom/ r)