Bangkok (SIB)- Pengadilan Pidana Thailand, Kamis (13/2/2014), menolak permintaan polisi untuk menyetujui penahanan pemimpin terkemuka protes dan mantan direktur stasiun televisi satelit T-News Sonthiyan Chuenruthainaitham selama tujuh hari lagi untuk ditanyai.
Wakil komisaris polisi Pathumthani Kol. Pol. Visoot Chatchaidej mengatakan, Sonthiyan, pemimpin Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC) yang ditangkap pada Senin lalu, dibawa ke Pengadilan Kriminal namun polisi harus meminta izin dari pengadilan untuk menahannya.
Sonthiyan tampil di pengadilan dengan wajah ceria dan mengatakan kepada wartawan bahwa polisi telah memperlakukannya dengan baik. Dia menelepon putrinya untuk mengirim pengacara ke pengadilan guna mengajukan permohonan jaminan.
Kol. Pol. Visoot mengatakan penyelidikan belum lengkap sehingga polisi harus meminta izin pengadilan untuk menahan Sonthiyan selama tujuh hari lagi. Dia memberi jaminan bahwa tahanan telah diperlakukan dengan baik dan bahwa ia memiliki hak untuk mencari jaminan, tetapi mencatat bahwa pemimpin protes tahu uang jaminan tidak dapat diberikan karena ia sedang ditahan di bawah keadaan darurat.
Setelah musyawarah, pengadilan menolak permintaan polisi, dengan penalaran bahwa empat hari penahanan cukup karena sebagai tahanan telah sepenuhnya bekerja sama dengan polisi selama interogasi, sehingga tidak perlu untuk lebih lama menahan dia.
Sonthiyan mengatakan kepada wartawan sebelum dibawa kembali ke markas Polisi Patroli Perbatasan di Phathum Thani, bahwa ia berterima kasih kepada pengadilan untuk memberikan dia keadilan dan mengancam tindakan hukum terhadap pemerintah sementara untuk memerinthakn penangkapannya dan penggerebekan di rumahnya. Polisi akan membebaskan Sonthiyan pada Minggu ini setelah ia menyelesaikan masa penangkapan tujuh hari di bawah dekrit darurat.
Sementara mantan wakil perdana menteri Thailand yang berubah menjadi pemimpin protes Suthep Thaugsuban berupaya menunda sidang mengenai dakwaan untuk perannya sehubungan dengan kekerasan politik pada tahun 2010.
Nantasak Poolsak, Direktur Jenderal Departemen Litigasi Khusus, Kantor Jaksa Agung, mengatakan pengacara Suthep telah memberitahu jaksa bahwa kliennya meminta penundaan lagi sampai 13 Maret. Nantasak mengatakan pengacara memberi alasan bahwa Suthep, sebagai sekretaris jenderal Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC) anti-pemerintah, masih terlibat dalam memimpin protes. Suthep telah diperintahkan untuk melapor ke kantor kejaksaan pada 13 Februari dan ini adalah permintaan penundaan yang keempat kalinya.
Mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva dan Suthep dituduh berencana dan percobaan pembunuhan karena memerintahkan Pusat Resolusi Situasi Darurat (CRES) untuk menindak pengunjuk rasa Baju Merah dari Front Persatuan untuk Demokrasi melawan Kediktatoran (UDD) pada tahun 2010, yang mengakibatkan lebih dari 90 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Suthep kemudian menjadi direktur CRES. Abhisit dilaporkan untuk dakwaan Desember lalu dan dibebaskan dengan jaminan.
Nantasak mengatakan, Kantor Jaksa Agung kemudian akan meminta para peneliti dari Departemen Investigasi Khusus (DSI) untuk memanggil Suthep dalam rangka dakwaan dan penangkapan bisa dilakukan jika ia masih gagal memenuhi panggilan pihak yang berwenang. Nantasak mengatakan, Pengadilan Kriminal dijadwalkan akan memeriksa bukti-bukti dalam kasus 24 Maret dan sidang akan dilanjutkan untuk Abhisit secara terpisah tanpa menunggu Suthep.
Konflik Sektarian Kembali Pecah
Konflik sektarian yang terjadi di wilayah Thailand bagian selatan masih belum berakhir. Sekelompok militan Thailand menembak mati lima orang warga, termasuk seorang anak berusia 9 tahun dan juga seorang biksu Buddha.
Juru bicara Komando Operasi Keamanan Internal (ISOC) Jenderal Banpot Poonpian mengatakan akan menyeret ke pengadilan pelaku penyerangan. Jenderal Banpot Poonpian mengatakan para pemberontak yang memicu insiden yang menyebabkan seorang biksu Buddha dan tiga warga tewas, serta karyawati bank yang ditembak kemudian dibakar, akan dihukum maksimal.
Ia pun menegaskan kembali bahwa pembunuhan tiga anak laki-laki Thailand pada 3 Februari tidak dilakukan oleh pemerintah Thailand seperti diklaim dalam sebuah catatan tulisan tangan oleh orang yang diduga sebagai penyerang. Juru bicara ISOC juga meminta masyarakat untuk tidak mempublikasikan catatan yang menyesatkan itu.
Aksi penembakan ini, menurut kepolisian setempat, merupakan aksi balasan dari kematian tiga kakak-beradik dari komunitas warga penganut muslim setempat. Empat pria bersenjata yang menumpang sepeda motor melepas tembakan secara brutal ke arah seorang biksu yang sedang mengumpulkan sedekah di distrik Mae Lan, Pattani pada Kamis (13/2) pagi.
Tembakan tersebut menewaskan sang biksu. Namun sayangnya, tiga warga desa termasuk bocah laki-laki tersebut, ikut tewas akibat serangan tersebut. Sebanyak 6 orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk seorang polisi yang tengah mengawal biksu tersebut. Demikian seperti dilansir AFP, Kamis (13/2). Seorang korban tewas lainnya berasal dari insiden penembakan yang terjadi pada Rabu (12/2) malam di distrik Yaring, Pattani. Korban tewas merupakan seorang wanita penganut Buddha yang berusia 29 tahun.
Saat itu, korban yang sedang mengendarai sepeda motor sepulang kerja, tiba-tiba ditembak mati oleh pria bersenjata dan kemudian jasadnya dibakar. Di lokasi kejadian, polisi menemukan pesan yang berbunyi: "Kepada komandan militer: ini bukan jasad terakhir bagi tiga kakak-beradik."
Tiga kakak-beradik yang dimaksud merupakan warga provinsi Narathiwat yang ditembak mati di depan rumahnya, pekan lalu. Ketiga bocah laki-laki berusia 3 tahun, 5 tahun dan 9 tahun tersebut ditembak usai pulang salat berjamaah di masjid setempat. Ayah dan ibunda mereka yang sedang hamil juga ikut ditembak, namun mereka berhasil selamat.
Wilayah selatan Thailand yang berbatasan dengan Malaysia dan didominasi warga muslim memang sejak lama menjadi lokasi konflik sektarian. Tercatat lebih dari 5.900 orang, sebagian besar warga sipil, tewas dalam serangkaian serangan.
Pembicaraan damai antara pemerintah dengan kelompok pemberontak telah dilakukan demi menyelesaikan konflik tersebut. Namun hingga sekarang belum ada hasilnya. Kelompok pemberontak menginginkan otonomi dari pemerintah Thailand. Mereka kerap menuding otoritas Thailand melakukan pelanggaran HAM terhadap mereka. Konflik ini terus berlangsung di tengah maraknya unjuk rasa antipemerintah Thailand di Bangkok, dalam rangka menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya.
(Detikcom/Ant/TNA/q)
