Bangkok (SIB)- Polisi Thailand mulai bertindak tegas terhadap para demonstran. Mereka melakukan pembersihan sejumlah kamp demonstran yang didirikan dibeberapa area di Bangkok.
Operasi itu menandai peralihan taktik yang tidak terduga oleh pemerintah yang membiarkan para pemrotes berkemah di sekitar Bangkok selama beberapa bulan dalam upaya mereka mendesak Perdana Menteri Yingluck Shinawatra keluar dari kantornya.
Ketika pembersihan berlangsung tidak ada kericuhan yang terjadi. Polisi terlebih dahulu memperingatkan agar para demonstran tidak melawan. Keterangan pihak kepolisian menyebut, para demonstran berkumpul secara ilegal.
Saat ini, kepolisian tengah berkonsentrasi untuk mencari senjata diduga disembunyikan oleh demonstran.
Dilansir dari Voice of America (VOA), Jumat (14/2), tindakan polisi ini diambil setelah Pemerintah memutuskan menerapkan status darurat di negaranya. Tidak hanya pembersihan, Kepolisian juga bersiap untuk menangkap beberapa pemimpin demonstrasi.
Kepala Dewan Keamanan Nasional Paradorn Pattanatabut, sebelumnya mengatakan akan merebut kembali tempat manapun yang kami bisa dan menangkap para pemimpin demo.
"Ini bukan operasi terhadap para demonstran, ini penegakan hukum atas lokasi-lokasi protes," tegasnya. Menurutnya, massa yang menduduki gedung-gedung pemerintah itu merupakan demonstran ilegal karena tidak mendapat izin pihak berwajib.
Terlebih lagi senjata-senjata juga ditemukan di lokasi-lokasi demo.
Operasi itu hanya memusatkan perhatian pada kawasan pemerintahan, ketimbang di persimpangan kawasan niaga yang baru-baru ini menjadi pusat demonstrasi yang disebut oleh para demonstran sebagai "Penutupan Bangkok".
Sejauh ini pihak berwenang belum mengumumkan rencana apa pun untuk membersihkan persimpangan tersebut, di mana ratusan pengunjuk rasa berkumpul di sana.
Kondisi krisis telah terjadi selama lebih dari dua bulan di Thailand. Sampai pertengahan Februari sejumlah cara termasuk pemilu telah digunakan agar solusi dari krisis dapat ditemukan. Namun, kondisi politik masih saja tidak menentu.
Demonstran pun bersikeras kondisi masih tetap seperti ini sampai Yingluck turun dari jabatannya.
Wakil PM sementara Pongthep Thepkanjana ditugaskan bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna membahas pemilihan umum baru di 28 daerah, tempat pemungutan suara dalam pemilihan pada 2 Februari gagal terjadi karena gangguan.
Yingluck mengatakan ingin negara pulih secepat mungkin dan bahwa pemilu baru di 28 daerah pemilihan di delapan provinsi, jika berhasil diselenggarakan, akan membuka jalan bagi pembukaan Dewan Perwakilan Rakyat dan reformasi nasional.
Mengenai usulan untuk menunjuk mantan deputi PM Visanu Kruengarm guna menengahi konflik politik, Yingluck mengatakan, dia tidak akan keberatan dengan peran orang yang mampu tetapi jangan menggambarkannya sebagai perundingan karena ada banyak unsur yang perlu dikemukakan untuk diskusi.
"Isu yang paling mengkhawatirkan bukanlah upaya untuk menggulingkan pemerintah oleh Komite Reformasi Democratik Rakyat (PDRC) atau lembaga independen, tetapi langkah yang merusak aturan hukum di bawah sistem demokrasi," katanya.
Pemimpin Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva meminta pemerintah dan KPU untuk segera menyelesaikan pemilu baru di daerah-daerah pemilihan yang gagal bisa melaksanakan pemungutan suara dalam pemilu 2 Februari lalu.
Ia mengatakan, Partai Demokrat akan terus memberikan bukti dan informasi kepada Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) mengenai dugaan pemerintah korupsi dalam skema penjaminan beras.
Yingluck, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Kebijakan Perberasan Nasional, terlibat dalam kasus ini. Abhisit mengatakan mantan anggota anggota parlemen dari Partai Demokrat asal Phitsanulok, Varong Dejkitjavikrom, akan memberikan informasi lebih lanjut tentang skandal beras kepada NACC pekan depan.
Cari Dukungan Internasional
Menteri Luar Negeri sementara Surapong Tovichakchaikul menyerukan kepada pemerintah-pemerintah asing dan organisasi-organisasi internasional untuk mengutuk pengunjuk rasa anti-pemerintah di negara itu.
Kecaman mereka bahwa para pemrotes melakukan aksi-aksi pelanggaran hukum tidak akan dipandang sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Thailand karena hal tersebut sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata Surapong seperti dikutip surat kabar Bangkok Post. Dia meminta PBB untuk memimpin dalam mengeluarkan kecaman kepada para pengunjuk rasa itu.
Surapong membuat pernyataan tersebut saat memberikan penjelasan kepada para diplomat dari 51 negara serta para pejabat dari empat organisasi internasional.
Dia juga berjanji bahwa pemerintah sementara Thailand akan berlanjut untuk melaksanakan pemilihan umum 2 Februari, yang terganggu oleh aksi-aksi para pengunjuk rasa.
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand menawarkan diri untuk bertindak sebagai perantara dalam perundingan pemerintah sementara dengan pengunjuk rasa yang menentang pemerintah.
Pemerintah dan Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC) perlu duduk untuk berbicara bersama, kata Ketua KPU Thailand Supachai Somcharoen. (Ant/AFP/ r)
