Korut Ancam Serang Kantor HAM PBB di Seoul

Seoul (SIB)- Korea Utara (Korut) mengancam akan memberikan "hukuman tanpa ampun" terhadap Korea Selatan (Korsel) jika terus dengan rencananya membuka sebuah kantor lapangan PBB di Seoul untuk memantau catatan hak asasi manusia (HAM) Korea Utara.

Komite Reunifikasi Damai Korea (Committee for Peaceful Reunification of Korea/CPRK), sebuah lembaga negara yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan pada Senin (30/3) malam bahwa kantor tersebut merupakan sebuah "provokasi yang tak dapat dimaafkan" dan akan menjadi "sasaran pertama serangan". PBB pertama kali mengusulkan untuk membuka kantor lapangan pada Mei tahun lalu, menyusul sebuah laporan oleh sebuah komisi PBB yang menyimpulkan bahwa Korea Utara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Laporan tersebut menjadi dasar bagi sebuah resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB pada Desember. Resolusi itu mendesak Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan agar membawa Pyongyang ke Mahkamah Pidana Internasional. Kantor lapangan tersebut diharapkan akan dibuka di Seoul pada semester pertama tahun ini.

"Begitu sarang kampanye kotor anti-DPRK (Korea Utara) ada di Selatan, tempat itu akan segera menjadi sasaran bagi hukuman tanpa ampun kami," kata CPRK dalam sebuah pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korut, KCNA.

Pernyataan itu mengatakan, (Korea) Selatan sedang melakukan "kejahatan keji" terhadap rakyat Korea dengan mengobarkan sentimen internasional terkait catatan hak asasi manusia Pyongyang. Pyongyang secara kategoris telah membantah temuan komisi PBB itu. Korea Utara menyebut temuan tersebut sebuah karya fiksi yang ditulis Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Berdasarkan kesaksian ratusan orang buangan Korea Utara, komisi itu merinci jaringan luas kamp penjara yang menahan hingga 120.000 orang dan mendokumentasikan kasus-kasus penyiksaan, eksekusi, dan pemerkosaan.

Sementara itu Direktur Intelijen Nasional Amerika James Clapper dalam kesaksian tertulis kepada Kongres pekan lalu mengatakan bahwa Korut telah mengambil langkah-langkah untuk menggelar rudal balistik antarbenua (ICBM) yang disebut KN-08, yang mampu mencapai Amerika Serikat.

Pada waktu hampir bersamaan, Deputi Direktur Urusan Politik-Militer wilayah Asia di Departemen Pertahanan Amerika, David Stilwell, mengatakan, ancaman rudal Korea Utara itu telah menciptakan suatu kebutuhan bagi sistem rudal antibalistik Angkatan Darat Amerika (THAAD) di Semenanjung Korea.

Meskipun ancaman misil balistik jarak jauh Korea Utara yang kian besar dan kebutuhan sistem pertahanan misil Korea Selatan mungkin merupakan kekhawatiran keamanan Amerika yang tumpang tindih, keduanya merupakan isu yang terpisah bagi Seoul.

Shin In-kyun, seorang analis keamanan di Korea Defense Network mengatakan, yang dikhawatirkan Korea Selatan adalah ancaman rudal jarak dekat, bukan ICBM. Menurut Shin, ICBM tidak dapat menyerang Korea Selatan mengingat jarak tembak maksimalnya. Jadi menurutnya, komentar-komentar Clapper mengenai ICBM dilontarkan sebagai peringatan preventif atau kekhawatiran mengenai kemungkinan pemotongan anggaran pertahanan, bukannya penggelaran THAAD di Korea Selatan.

Sistem pertahanan misil tersebut, yang diperlengkapi dengan kemampuan radar untuk melacak benda-benda sejauh 1.900 kilometer, dirancang untuk mencegat misil balistik pada tingkat ketinggian yang tinggi. China dan Rusia menentang penggelarannya di Korea karena THAAD kemungkinan dapat digunakan untuk mencegat misil-misil mereka dan akan meningkatkan kemampuan militer Amerika di kawasan tersebut.

Para pejabat di Seoul sejauh ini menghindar untuk mengambil sikap tegas mengenai THAAD. Sewaktu ditanya, mereka mengulangi pernyataan mengenai tiga belum. Belum ada permintaan resmi dari Washington. Belum ada konsultasi mengenai hal ini yang telah dilakukan. Dan belum ada keputusan yang telah diambil mengenai apakah akan menempatkan THAAD di Semenanjung Korea. Sementara mengenai ancaman misil jarak jauh Korea Utara, Pyongyang belum melakukan uji penembakan KN-08, suatu langkah yang dianggap esensial bagi pengembangan dan penggelarannya kelak.

Para analis di US-Korea Institute di Johns Hopkins School of Advanced International Affairs menyatakan, ada citra satelit yang menunjukkan uji mesin roket dan pembangunan sedang berlangsung di Stasiun Peluncuran Satelit Sohae di Korea Utara yang mendukung penegasan Clapper.

Mereka menyatakan, skenario terburuknya adalah Korea Utara akan menggelar misil ICBM yang dapat berfungsi dalam waktu tiga hingga lima tahun ke depan. Tetapi, sanksi-sanksi yang masih diberlakukan dan kendala teknis dapat menghambat jadwal pembuatan itu hingga bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.

Shin In-kyun mengatakan Korea Utara harus menyelesaikan sejumlah tes sebelum dapat memasuki tahap pengerahan ICBM. Shin mengatakan, agar dapat diakui sebagai senjata, suatu rudal harus melewati sedikitnya 10 uji penembakan dan mencatat skor 70 persen, atau berhasil tujuh kali dalam uji tersebut. (Detikcom/kps/d)