Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Rabu, 18 Februari 2026

DK PBB Berlakukan Embargo Senjata Terhadap Houthi

- Kamis, 16 April 2015 12:42 WIB
330 view
 DK PBB Berlakukan Embargo Senjata Terhadap Houthi
Sejumlah anggota Houthi Syiah Yaman menembakkan senjata ke udara saat menggelar unjuk kekuatan di Taiz, area dataran tinggi Yaman. Houthi memprotes penerapan sanksi embargo senjata oleh DK PBB, Rabu (15/4) yang dianggap sebagai dukungan agresi militer di
New York (SIB)- Melihat perang kian berkecamuk, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya memberlakukan embargo senjata terhadap kelompok pemberontak Syiah Houthi yang telah mengudeta pemerintahan sah Yaman sejak September lalu.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (15/4) Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi tersebut setelah diskusi alot selama beberapa pekan belakangan. Draf yang diajukan oleh Yordania dan negara-negara Teluk Arab ini akhirnya memenangkan 14 suara Dewan Keamanan PBB.

Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk abstain lantaran beberapa proposal yang mereka ajukan tidak diterima. "Para pendukung menolak untuk menyertakan persyaratan yang diajukan Rusia agar (embargo) ditujukan kepada semua pihak yang terlibat konflik agar segera menghentikan perang dan memulai pembicaraan damai," ujar Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin.

Ada banyak pihak yang terlibat perang di Yaman. Sejak Presiden Ali Abdullah Saleh digulingkan, para pendukung setianya membelot dan mendukung kelompok pemberontak Houthi untuk menyerang pemerintah sah di bawah pimpinan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi. Kelompok Houthi sendiri disinyalir didukung oleh sekutunya sesama pemeluk paham Islam Syiah, Iran.

Di tengah kisruh tersebut, Arab Saudi menginisiasi koalisi serangan udara menggempur Houthi untuk membela pemerintahan resmi. Amerika Serikat pun mendukung koalisi tersebut dengan pasokan senjata. Menurut Churkin, embargo senjata ini harus jelas dan komperhensif agar tidak menyebabkan eskalasi konflik di Yaman. "Kami menekankan bahwa embargo senjata ini harus komperhensif. Sangat diketahui bahwa Yaman sudah dipenuhi dengan konflik bersenjata. Resolusi yang diadopsi ini jangan sampai menyebabkan eskalasi konflik bersenjata itu," tutur Churkin.

Sesaat setelah keputusan embargo diumumkan, Houthi pun meluncurkan protesnya. Menurut pernyataan resmi di siaran televisi Houthi, mereka mengatakan bahwa resolusi tersebut mendukung agresi militer di Yaman. Kendati demikian, di dalam resolusi ini Dewan Keamanan juga meminta Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon, untuk melakukan upaya fasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk jeda kemanusiaan agar proses evakuasi warga sipil dapat berjalan lancar.

Warga AS Mengungsi

Ratusan warga Amerika Serikat dan keluarganya menyelamatkan diri dari konflik Yaman dengan menumpang kapal asing. Mereka bergabung dengan kumpulan orang-orang yang melakukan eksodus demi menghindari pertempuran sengit di Yaman.

Disampaikan seorang pejabat pemerintahan AS, seperti dilansir AFP, Rabu (15/4), ratusan warga AS itu dievakuasi dengan selamat oleh kapal-kapal asing dari India, Korea Selatan dan Rusia yang berlayar dari Yaman melewati Laut Merah menuju ke Djibouti, Tanduk Afrika.

Pekan lalu, otoritas AS mengakui pihaknya belum memiliki rencana mengevakuasi warganya yang terjebak konflik di Yaman. AS justru mendorong warganya untuk mengungsi ke tempat aman, tanpa memberikan bantuan. Hal ini jelas memicu kemarahan warga AS yang juga memiliki kewarganegaraan Yaman, yang merasa diabaikan pemerintah AS.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf menyebut tudingan bahwa pemerintah AS mengabaikan warganya di Yaman, sangatlah kasar. Harf menjelaskan, warga AS yang tiba di Djibouti akan mendapat makanan, minuman dan layanan medis serta mendapat penampungan yang layak dari pejabat diplomatik AS yang di negara tersebut.

Warga AS yang mengungsi akan menjalani pemeriksaan dan diproses untuk bisa pulang ke AS. Bahkan jumlah staf diplomatik AS di negara tersebut sengaja ditambah untuk membantu proses aplikasi keluarga warga AS secepat mungkin. "Dinas Keamanan Dalam Negeri AS memberikan kewenangan khusus bagi tim konsuler di Djibouti untuk menerima dan mengabulkan permohonan visa imigran bagi pasangan, anak dan orangtua warga AS," terang Harf.

Secara terpisah, Duta Besar AS untuk Djibouti, Tom Kelly menyebutkan ada 178 warga negara AS dan 125 anggota keluarganya yang bukan warga AS, yang telah tiba di Djibouti dengan menumpang 12 kapal dan satu pesawat asing. "Thank you #Djibouti for your hospitality and humanitarian aid for #Yemenrefugees," tulis Dubes Tom Kelly via akun Twitter-nya.

Otoritas AS menambahkan, muncul kekhawatiran bahwa setiap operasi penyelamatan warga AS di Yaman akan menjadi target serangan. Hingga kini, gempuran via udara masih terus dilakukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi melawan pemberontak Houthi di Yaman. "Kami sebenarnya berpikir jika aset militer AS dikerahkan di pelabuhan (Yaman), maka akan menjadi ancaman keamanan," ucap seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebut namanya, menanggapi kritikan mengapa AS tidak melakukan upaya evakuasi secara langsung seperti negara-negara lain. "Kami terus berkomunikasi dengan negara-negara lain, berbicara dengan mereka soal fasilitas apa saja yang tersedia," imbuhnya. (Rtr/CNNIndo/AFP/dtc/ r)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru