Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 15 Februari 2026
Thailand Masih Bergolak!

Ancam Serbu, Demonstran Kepung Kantor PM Yingluck

* Yingluck Bakal Diusir dari Thailand
- Kamis, 20 Februari 2014 12:20 WIB
442 view
 Ancam Serbu, Demonstran  Kepung Kantor PM Yingluck
Sib/ap photo
Massa deomonstran anti pemerintah berhaap-hadapan dengan brikade polisi Thailand di luar gedung Menteri Pertahanan yang difungsikan sebagai kantor PM sementara Yingluck di Bangkok. Kondisi Bangkok masih bergolak hingga hari Rabu (19/2), serta saat para de
Bangkok (SIB)- Thailand terus bergolak! Para demonstran oposisi mengancam akan menyerbu kantor sementara Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra. Ancaman ini dilontarkan sehari setelah bentrokan berdarah antara polisi dan demonstran di Bangkok yang menewaskan tiga orang dan melukai puluhan orang lainnya.

Seperti dilansir dari kantor berita AFP, Rabu (19/2/2014), para demonstran oposisi Thailand mulai mengepung kantor sementara Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra. Konvoi truk-truk yang mengangkut para demonstran telah bergerak menuju kompleks Kementerian Pertahanan di pinggiran Bangkok. Tempat itu telah menjadi kantor sementara Yingluck sejak aksi demo antipemerintah berlangsung. Di sana, Yingluck telah menggelar sejumlah rapat dalam beberapa pekan terakhir, setelah terpaksa mengungsi dari kantor resminya di distrik pemerintah di Bangkok.

"Sulit untuk menerima bahwa Yingluck meminta orang-orangnya untuk membunuh kami dan kemudian dia bersembunyi di kantor Menteri Pertahanan. Kami akan menyerbu kantor itu dan menemukan dia," cetus pemimpin demonstran, Suthep Thaugsuban.

PM Yingluck diyakini tidak berada di tempat tersebut saat ini. "Jika Yingluck masih tetap datang untuk bekerja di sini, kami akan datang setiap hari," tegas Suthep. Ditambahkannya, Yingluck kemungkinan bakal diusir dari Thailand. "Kita akan mengejar dia seharian penuh sampai dia tak bisa tinggal di sini," kata Suthep di depan kerumunan massa demonstran.

Atas kondisi ini, menurut wakil juru bicara pemerintah, Sunisa Lertpakawat, semua agenda rapat pemerintah di gedung itu telah dibatalkan. Pejabat Kementerian Pertahanan, Mayor Surachart Chitjaeng mengatakan, Yingluck juga tak akan datang ke gedung tersebut. "PM sangat sadar bahwa jika dia datang, akan menimbulkan masalah bagi pejabat-pejabat Kementerian Pertahanan serta warga setempat," tuturnya.

Selama aksi demo antipemerintah yang telah berlangsung tiga bulan terakhir ini, sebanyak 16 orang telah tewas. Para korban tewas termasuk demonstran dan polisi. Ratusan orang juga terluka akibat ledakan-ledakan granat dan aksi penembakan yang terjadi saat demo berlangsung.

Para demonstran bersikeras menuntut PM Yingluck mengundurkan diri. Kubu oposisi menuding pemerintahan Yingluck merupakan boneka kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra. Yingluck juga didesak untuk menyerahkan kekuasaan ke pemerintahan sementara yang akan melakukan reformasi untuk menangani korupsi dan penyalahgunaan dana publik, sebelum pemilihan umum yang baru digelar.

DSI TERUS MENEKAN UNTUK TANGKAP PEMIMPIN PENTING UNJUK RASA

Departemen Penyelidikan Khusus (DSI) Thailand pada Rabu memberikan lebih banyak bukti kepada Pengadilan Pidana untuk memperkuat permintaan bagi pengeluaran surat perintah penangkapan 13 pemimpin penentang pemerintah karena melanggar undang-undang darurat.

Pengadilan Pidana mempertanyakan dua saksi terakhir dari 27 orang sehubungan dengan kasus dengan permohonan DSI mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 13 pemimpin unjuk rasa.

Mereka termasuk Somkiat Pongpaiboon, Somsak Kosaisuk, Chittapas Krisdakara, Sakolthee Phattiyakul, Sombat Thamrongtanyawong, Seri Wongmontha, Thanom Onketpol, Phra Buddha Isara, Savit Kaewwan, Komsant Thongsiri, Suchart Srisang, Ravee Maschamadol dan Nopporn Muangtan.
DSI mengajukan klip video dan kesaksian oleh polisi berkaitan  dengan protes ke pengadilan.

Rabu adalah hari terakhir dari saksi sidang oleh pengadilan untuk menanggapi permintaan DSI.

Sementara itu, polisi menangkap Bangkhen Thinnakorn Onprathum , seorang anggota dewan provinsi dari Roi Et dan seorang pemimpin kunci Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC) anti-pemerintah, karena secara tidak sah menduduki Departemen Kehutanan di Bangkok Selasa malam.

Dia dibebaskan dengan jaminan dan memperingatkan terhadap kemungkinan penggabungan kembali aksi-aksi protes. (AFP/Ant/dtc/x)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru