Badan HAM PBB Minta Penyelidikan Mandiri Atas Kekerasan di Ukraina

Jenewa (SIB)- Komisioner Tinggi PBB untuk hak asasi manusia Navy Pillay pada Rabu menyeru semua pihak di Ukraina tetap tenang serta meminta penyelidikan mandiri atas bentrokan berdarah polisi dengan pengunjuk rasa.

"Saya mengutuk keras pembunuhan itu dan mendesak pemerintah serta pengunjuk rasa menurunkan ketegangan serta mengambil langkah cepat untuk menemukan penyelesaian secara damai," kata Pillay.

"Saya juga mendesak segera dilakukannya penyelidikan independen untuk menemukan fakta dan pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan, serta untuk menjamin adanya pertanggungjawaban atas bentrokan berdarah itu," katanya dalam pernyataan resmi.

Pihak berwenang Ukraina mengatakan setidaknya 25 orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi yang mulai pecah sejak Selasa di lapangan utama tempat berunjukrasa di ibukota Ukraina, Kiev.

Bentrokan itu merupakan kekerasan terburuk sejak tiga bulan ketegangan antara Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dengan pengunjuk rasa anti-pemerintah.

"Saya tekankan kembali seruan saya untuk menghargai hak berkumpul dengan damai, seperti dijamin oleh hukum hak asasi manusia internasional," kata Pillay.

"Ukraina memerlukan dialog antara dua pihak bertikai yang menghormati kewajiban hukum negara, komitmen politik berdasar standar HAM internasional, serta rekomendasi yang dibuat oleh sistem hak asasi manusia internasional," katanya.

UE GELAR PEMBICARAAN KRISIS UKRAINA DI TENGAH TUNTUTAN SANKSI
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton memanggil para menteri luar negeri UE untuk melakukan pembicaraan darurat mengenai Ukraina, ditengah gencarnya tuntutan untuk mengenakan sanksi atas Kiev.

Hingga terjadinya kekerasan berdarah di Kiev yang menewaskan 25 orang, negara-negara UE menolak permintaan AS untuk mengambil langkah pembalasan dan memilih membuka jalur komunikasi dengan Presiden Viktor Yanukovych.

Namun setelah pemimpin Eropa mengatakan "tangan Yanukovych berlumuran darah", Ashton mengadakan pertemuan luar biasa antar-menlu UE pada pukul 14.00 waktu setempat.

Komite politik dan keamanan UE pada Rabu pagi menggelar pertemuan tertutup di Brussels untuk membahas secara mendalam kesepakatan aksi untuk Ukraina menjelang dilakukannya pertemuan tingkat menteri.

Presiden Prancis Francois Hollande meminta Eropa untuk mengenakan sanksi, demikian pernyataan kantor kepresidenan.

Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso mengatakan ia mengikuti kejadian terakhir di Ukraina tersebut dengan "terkejut dan mengungkapkan kekhawatiran".

"Tidak ada kondisi yang bisa melegitimasi atau membenarkan peristiwa semacam itu," katanya. "Pemimpin politik negara itulah yang bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan atas hak dasar dan kebebasan."

Uni Eropa dalam beberapa pekan terakhir terpecah terkait permintaan untuk mengenakan sanksi, seperti pembekuan aset atau pelarangan visa, dengan beberapa negara mengungkapkan kekhawatiran mengenai risiko politik, kata Menlu Belgia Didier Reynders.

"Tidak ada kebulatan suara dalam sanksi ini, dengan beberapa tetangga Ukraina mengkhawatirkan bahwa sanksi hanya akan mendorong rejim untuk melakukan aksi lebih keras terhadap oposisi," ujar Didier.

Di Polandia, Perdana Menteri Donald Tusk mengatakan ia akan meminta negara UE lain untuk menyepakati sanksi yang akan sangat mempengaruhi para pembuat skenario drama Ukraina, berupa sanksi personal dan finansial.

"Inilah saatnya," kata Tusk dalam pidatonya di hadapan parlemen. "Para korban membutuhkan ini." (AFP/Ant/x)