Tindakan Beijing "Berpotensi Bahayakan Perdamaian" Laut China Selatan

Kuala Lumpur (SIB)- Tindakan Beijing mereklamasi dan membangun landasan pacu di atas wilayah sengketa di Laut China Selatan berpotensi membahayakan "perdamaian, keamanan dan stabilitas" kawasan, demikian pernyataan pemimpin negara-negara ASEAN, Senin (27/4).

Pernyataan itu juga menekankan "kekhawatiran serius" atas pembangunan pulau buatan di wilayah yang kepemilikannya masih berstatus sengketa. "Kami juga merasakan kekhawatiran yang disampaikan oleh sejumah pemimpin mengenai reklamasi yang dilakukan di Laut China Selatan. Tindakan tersebut merusak kepercayaan dan berpotensi membahayakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas," kata pernyataan Malaysia, tuan rumah pertemuan puncak ASEAN.

Laut China Selatan adalah kawasan yang kaya akan cadangan energi dan perikanan, serta secara geografis penting bagi perdagangan dunia. Selain oleh Tiongkok, wilayah itu juga diklaim oleh sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei.

Beijing sendiri mengatakan bahwa hampir seluruh kawasan tersebut merupakan wilayah laut Tiongkok. Pada awal bulan ini, sejumlah foto satelit menunjukkan armada kapal Tiongkok membawa pasir di wilayah yang dikenal dengan nama Mischief Reef, di sekitar Kepulauan Spratly.

Sejumlah foto lain menggambarkan landasan pacu dan pelabuhan kapal tengah dibangun di wilayah Fiery Cross, juga berada di sekitar Kepulauan Spratly. Pada tahun lalu, wilayah itu masih berupa batu-batu karang saat pembangunan baru dimulai. Menurut sejumlah analis pertahanan, Tiongkok juga melakukan hal yang sama di sejumlah tempat lain.

Di sisi lain, pernyataan penutup dari Malaysia--yang pada tahun ini menjadi ketua ASEAN--menginstruksikan kepada para menteri luar negeri anggota untuk "segera menyelesaikan persoalan ini" melalui mekanisme dialog antara ASEAN dengan Tiongkok. Meski demikian, pernyataan tersebut masih jauh dari desakan Filipina yang meminta agar ASEAN "berdiri tegak" di hadapan Beijing dan menuntut negara tersebut menghentikan reklamasi.

Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario di Kuala Lumpur mengatakan bahwa Tiongkok "sedang bersiap untuk mengkonsolidasikan penguasaan di laut secara de facto." Menanggapi permintaan Filipina, Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa ASEAN harus menangani persoalan sengketa wilayah dengan "cara yang positif dan konstruktif." Sampai saat ini negara-negara ASEAN memang terus menghindar dari konfrontasi langsung dengan Tiongkok karena kepentingan perdagangan dari sejumlah negara anggota yang tidak terlibat dalam sengketa wilayah. (Ant/q)