Terlibat Perdagangan Manusia, Lebih dari 50 Polisi Thailand Dihukum

Bangkok (SIB)- Lebih dari 50 polisi Thailland telah dihukum atas dugaan keterkaitan dengan jaringan perdagangan manusia. Sementara Perdana Menteri (PM) Thai memerintahkan penyelidikan atas ditemukannya kamp-kamp perdagangan manusia di dekat perbatasan Malaysia.

Sebanyak 32 jasad, yang diyakini sebagai para migran dari Myanmar dan Bangladesh, telah ditemukan di kuburan-kuburan di provinsi Songkhla, Thailand selatan dalam sepekan terakhir. Sebagian jasad tersebut ditemukan di kamp perdagangan manusia yang tersembunyi jauh di dalam kawasan hutan.

"Kami telah mentransfer lebih dari 50 polisi atas isu ini dikarenakan komandan-komandan di daerah setempat tahu siapa yang terlibat," kata Kepala Kepolisian Kerajaan Thai Jenderal Somyot Poompanmuang kepada para wartawan di Bangkok, seperti dilansir Reuters, Kamis (7/5).

Tidak disebutkan berapa persisnya jumlah polisi yang dihukum. Juga tidak disebutkan lebih detail mengenai hukuman yang diberikan kepada para polisi tersebut. "Sebelumnya tak ada upaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini. Ini (pemberian hukuman) merupakan hal yang baru-baru ini saja terjadi," tandas Somyot. Menurut sejumlah pejabat Thai, perdagangan manusia telah dibiarkan berkembang selama bertahun-tahun dikarenakan kelalaian dan, kadang-kadang, keterlibatan otoritas Thai.

PM Thailand Prayuth Chan-ocha telah memerintahkan pembersihan kamp-kamp perdagangan manusia di seluruh negeri itu dalam waktu 10 hari ini. Kepolisian Thai juga telah menangkap empat pria atas dugaan perdagangan manusia. Mereka terdiri dari tiga warga Thai dan seorang warga Myanmar. Perintah penangkapan juga telah dikeluarkan terhadap empat orang lainnya atas kasus perdagangan manusia.

Sementara itu PemerintahThailand memiliki cara baru dalam memberantas separatisme di selatan negara itu, yaitu dengan pengujian DNA. Cara ini dianggap cukup ampuh untuk menangkap para pelaku tindak terorisme dengan cepat.

Pemerintahan Junta telah mengumpulkan lebih dari 40 ribu sampel DNA dari masyarakat di selatan Thailand. Dengan cara ini, aparat dengan mudah bisa menangkap pelaku penyerangan setelah meneliti DNA dari tempat kejadian perkara. Menurut data pemerintah Thailand, serangan oleh separatis Muslim Melayu di wilayah selatan berkurang 50 persen setelah strategi ini mulai diterapkan tahun lalu.

Sejak tahun 2004, separatisme di negara mayoritas Buddha itu pecah di wilayah selatan yang berbatasan dengan Malaysia, terutama di wilayah Pattani. Lebih dari 6.500 orang tewas dalam berbagai penyerangan, seperti penembakan dan peledakan.

Menurut Pusat Otoritas Muslim di Pattani, jumlah penangkapan terkait gangguan keamanan tahun ini melampaui tahun 2014, berkat bukti-bukti DNA yang digunakan. Tahun lalu, ada 37 orang yang ditangkap, sementara empat bulan pertama tahun ini mencapai 22 orang.

Kendati dinilai sukses dalam membendung separatisme, namun pengumpulan DNA memicu protes dari umat Muslim di wilayah-wilayah mayoritas Muslim, seperti Pattani, Yala dan Narathiwat. Warga mengeluhkan, aparat bertindak kasar dan memaksa dalam mengumpulkan sampel DNA.

Zawawee Pi, 26, dari Pattani mengaku sudah tiga kali diambil sampel DNA, mulai dari sidik jari hingga air liur. Saat hendak diambil untuk yang keempat kalinya, dia menolak. Tentara yang bertugas saat itu kemudian memaksa pemuda yang tidak memiliki catatan kriminal ini untuk memberikan sampel DNA di bawah todongan senjata. "Mereka berkata ingin mengumpulkan bukti jika sewaktu-waktu saya melakukan kejahatan di masa depan. Mengapa saya diuji untuk kejahatan yang belum saya lakukan?" kata Zawawee.

Pengacara Muslim, Abdul Aziz, mengatakan bahwa cara tentara ini memicu rasa tidak percaya pada pemerintah. "DNA tidak bohong, jika cocok berarti memang cocok. Masalahnya ada pada proses pengumpulan sampel," kata Abdul. Komandan militer provinsi selatan, Mayor Jenderal Anurut Kritsanakaraket membantah tentaranya melakukan tindakan sewenang-wenang saat pengumpulan sampel DNA.(Detikcom/c)