London (SIB)- Warga Inggris menggunakan hak pilihnya, Kamis (7/5) untuk memutuskan siapa yang akan memimpin negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia itu. Pemilihan umum kali ini akan berlangsung ketat, bahkan disebut-sebut sebagai pemilu yang paling tak bisa diprediksi dalam beberapa dekade.
Sekitar 50 ribu tempat pemungutan suara (TPS) dibuka serentak di seluruh negeri, pada pukul 07.00 BST atau sekitar pukul 13.00 WIB. Sekitar 50 juta pemilih terdaftar akan memilih 650 anggota parlemen. Kali ini, untuk pertama kalinya, dilaporkan warga dapat mendaftarkan diri secara online.
Selain pemilihan umum parlemen, dilakukan juga serentak pemilihan untuk lebih dari 9.000 posisi anggota dewan untuk 279 kepala pemerintahan daerah. Pemilihan Walikota juga akan dilakukan untuk kota Bedford, Copeland, Leicester, Mansfield, Middlesbrough dan Torbay.
Ini berarti hampir semua pemberi suara di Inggris --kecuali di London yang tidak ada pemilihan kepala daerah-- akan diberikan setidaknya dua kertas suara di TPS. "Sebagian warga sudah memberikan suaranya lewat pos - yang di Pemilu 2010 meliputi 15% suara; saat itu tingkat partisipasi pemilu mencapai 65%," demikian diberitakan BBC.
Sebagian TPS berlokasi sekolah-sekolah, pusat-pusat komunitas dan ruang paroki. Namun lokasi seperti pub, binatu dan bus sekolah juga akan digunakan. Sejumlah kursi diperkirakan akan diumumkan pada tengah malam. Hasil akhir yang kira-kira sudah bisa diketahui hari Jumat 8 April sore waktu setempat. TPS ditutup pada pukul 22.00 BST, namun pihak berwenang mengatakan bahwa semua pemilih yang mengantre pada jam tersebut dapat memberikan suara mereka.
Dalam beberapa bulan terakhir, tujuh jajak pendapat dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa Perdana Menteri Cameron dari Partai Konservatif dan Ed Milliband dari Partai Buruh memimpin dengan suara terpaut sangat tipis.
Hal ini mengindikasikan tak ada yang akan bisa meraih cukup banyak kursi untuk mencapai mayoritas suara di parlemen yang beranggotakan 650 orang. "Ajang ini akan menjadi yang paling ketat yang pernah kita temui," ujar Miliband kepada para wartawan seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (7/5).
Sementara Cameron bersikeras bahwa hanya partainya yang akan bisa membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil. "Semua opsi lainnya akan berakhir dengan kekacauan," cetusnya pada Rabu, 6 Mei waktu setempat. Selama kampanye, Konservatif menyatakan sebagai partai pemulihan ekonomi dan pekerjaan. Partai ini berjanji akan mengurangi pajak pendapatan bagi 30 juta orang, dan memangkas pembelanjaan untuk mengurangi defisit anggaran.
Sementara Partai Buruh berjanji akan mengurangi defisit setiap tahun dan menaikkan pajak pendapatan bagi warga yang berpendapatan tertinggi. Sesuai sistem pemilu Inggris, untuk mampu memerintah dengan aman, sebuah partai harus mampu meraih mayoritas lebih 50 persen dari 650 kursi di House of Commons atau Majelis Rendah di parlemen.
Jika PM incumbent, Cameron tidak mampu meraih mayoritas, ia masih akan tetap bercokol di Downing Street, hingga tercapai kesepakatan politik. "Pemerintah lama akan tetap memerintah hingga terbentuk pemerintah baru", ujar Menko Keuangan dan Ekonomi George Osborne kepada wartawan.
Lembaga survei Yougov contohnya, memprediksi Konservatif akan memimpin 284 kursi di parlemen, sementara Buruh 263, dari 650 kursi yang diperebutkan. Jika demikian hasilnya, maka tidak ada satu pun partai yang mendapatkan suara mayoritas, yaitu lebih dari 326 kursi, dan bisa membentuk pemerintahan, dikenal dengan istilah "hung parliament". Hal ini baru terjadi pada tahun 1974 dan 2010 saat Konservatif memenangkan pemilu namun tidak punya cukup kursi untuk membentuk pemerintah mayoritas.
Jika sudah begini, maka partai pemenang harus melobi partai-partai kecil untuk membentuk koalisi pemerintahan, atau berdiri sendiri sebagai pemerintah minoritas yang biasanya tidak bertahan lama. Tahun 2010, Konservatif berhasil membentuk pemerintahan setelah berkoalisi dengan Partai Liberal Demokrat.
Media tradisional ternyata masih mendominasi Inggris, meskipun jutaan pesan telah ditempatkan di Facebook dan Twitter. Para pengguna Twitter menggunakan 1.500.000 pesan pada perdebatan para pemimpin partai tanggal 3 April. Ini memang angka yang besar, tetapi angka tersebut tetap hanya seperlima dari jumlah warga Inggris yang menonton siaran televisi.
Jadi apakah pemilu 2015 bisa disebut sebagai "pemilu media sosial"? tanya wartawan BBC Mike Wendling. Jumlah orang yang membicarakan kampanye pemilu di internet memang lebih besar dari sebelumnya. Tetapi hal ini tidak mengejutkan di dunia di mana lebih banyak warga online dibandingkan masa lalu. "Cara terbaik untuk mengetahui pengaruh media sosial sebenarnya bukanlah dengan media sosial itu sendiri," kata Carl Miller peneliti medsos di Demos. "Anda harus kembali ke penelitian konvensional," kata Miller.
Hanya ketika penelitian lanjutan dilakukan dengan menanyakan penduduk tentang hal-hal seperti apakah media sosial membuat mereka berkemungkinan memberikan suara, apakah medsos mempengaruhi cara pemberian suara atau membuat mereka lebih terlibat, baru kita dapat mengetahui apakah pemilu 2015 dapat disebut sebagai sebuah "pemilu media sosial".
(Detikcom/BBC/h)
