AS Tolak Tindakan Intimidasi China di Laut China Selatan

Jakarta (SIB)- Kondisi di Laut China Selatan memanas pasca China membangun pulau buatan di laut yang masih menjadi sengketa dengan beberapa negara Asia. Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Amerika Serikat Antony J Blinken menganggap sikap China akan menjadi buruk di kawasan.

"Perilaku China membentuk preseden baru di mana negara besar bebas untuk menekan negara yang lebih kecil. Itu menimbulkan ketegangan dan ketidakstabilan," ujar Wamenlu AS Blinken. Hal itu disampaikan Blinken usai acara diskusi bertajuk "Civil Society, Youth Leadership and Democracy in Southeast Asia" di @america, Mal Pacific Place, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (20/5).

Blinken juga mengatakan bahwa perilaku China yang menggambar kembali batas maritim, akan membuat investor enggan berinvestasi di negara tersebut. Dan menurutnya, AS mendorong setiap pihak pengklaim untuk mengklarifikasi ulang klaim mereka sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

"Kami konsisten mendorong setiap pihak pengklaim untuk mengklarifikasi ulang klaim mereka sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Termasuk klaim sembilan garis Tiongkok," lanjutnya. Blinken juga menegaskan bahwa Amerika Serikat menolak tindakan yang didasarkan atas intimidasi, kekerasan. Blinken tetap mendukung kebebasan navigasi, kebebasan melintas dan memiliki hak yang sama.

Pada April 2015 lalu, badan pemikir AS mengeluarkan foto-foto yang menunjukkan pekerjaan reklamasi di terumbu karang di lautan yang diklaim oleh Filipina. China mengatakan pekerjaan ini diperlukan untuk menjaga kedaulatannya.

China mengklaim hampir keseluruhan Laut China Selatan, yang menyebabkan perebutan klaim dengan beberapa negara Asia lainnya termasuk Vietnam dan Filipina. Mereka menyatakan China secara tidak sah melakukan reklamasi di daerah yang diperebutkan untuk membuat pulau-pulau buatan yang berpotensi digunakan untuk militer.

Gambar-gambar pekerjaan reklamasi di beberapa daerah di kepulauan Spratly yang diklaim sejumlah negara kini muncul. Selain China, otoritas Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei Darussalam juga mengklaim kedaulatan atas wilayah Laut China Selatan. (Detikcom)