AL Myanmar Larang Kapal Migran Berlabuh

Yangoon (SIB)- Lebih dari 700 migran yang terapung-apung di atas kapal di Laut Andaman dilarang berlabuh oleh AL Myanmar setelah tiga hari ditemukan di lepas pantai negara itu. “Pemerintah sedang memeriksa identitas mereka, menanyakan niat dan tujuan mereka,” ujar Ye Htut, jubir pemerintah Myanmar, kepada Reuters pada Senin (1/2). “Biasanya, sebagian besar ingin kembali ke Bangladesh, jadi kami akan membantu mereka melakukan hal itu.”

Para pejabat pemerintah Myanmar tidak mengungkap identitas dan wilayah yang dituju 727 migran yang berada di kapal yang ditemukan terapung-apung di laut pada Jumat (29/5) ini. Pemerintah Myanmar pada awalnya menyebut para pendatang itu “Bengali” istilah yang digunakan bagi warga Bangladesh dan Muslim Rohingya. Namun para pejabat kemudian menyatakan sebagian besar penumpang kapal itu berasal dari Bangladesh.

Myanmar terus dikritik keras karena perlakuan terhadap warga Rohingya, yang lebih dari 100 ribu telah melarikan diri dari penganiyaan dan kemiskinan yang dialami di negara bagian Rakhine sejak 2012. Warga Rohingya adalah kelompok minoritas Muslim di Myanmar yang tidak diakui sebagai warga negara itu.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintah negara itu telah meminta Myanmar segera mengijinkan para pendatang itu berlabuh dan memberi bantuan kemanusiaan. “Keselamatan dan keamanan para pendatang itu merupakan prioritas utama komunitas internasional, termasuk AS, yang siap memberi bantuan jika diperlukan,” ujar Marie Hart dalam jumpa pers di Washington.

Presiden Barack Obama mengatakan kepada pemuda Asia yang diundang ke Gedung Putih bahwa Myanmar harus menghentikan diskriminasi terhadap warga Rohingya jika ingin transisi ke demokrasi berhasil dilaksanakan. “Salah satu hal terpenting adalah mengakhiri diskriminasi terhadap rakyat karena wajah atau kepercayaan mereka,” ujar Obama pada Senin (1/6). “Dan warga Rohingya telah didiskriminasi. Itu salah satu alasan mereka melarikan diri.”

Sementara itu, pada Minggu (31/5) sejumlah wartawan media asing sempat ditahan oleh pihak berwenang Myanmar dan diperintah kembali ke darat setelah mencoba mendekati kapal pengangkut migran itu. Para pejabat AL Myanmar memerintahkan para wartawan menghapus foto dan video kapal tersebut, bahkan seorang pelaut sempat menodongkan senjata ke arah wartawan.

Myanmar mengatakan Rohingya adalah pendatang gelap dari Bangladesh, dan dalam pertemuan krisis pendatang di Asia Tenggara yang dihadiri 17 negara minggu lalu, negara itu menolak bertanggungjawab atas krisis yang menyebabkan lebih dari 4.000 “manusia perahu” warga Rohingya dan Bangladesh tiba di sejumlah negara Asia Tenggara dalam beberapa minggu ini.

Para pendatang itu diterlantarkan oleh kelompok penyelundup manusia setelah Thailand melakukan operasi penggerebekan terhadap perdagangan manusia awal Mei lalu. “Hanya beberapa hari setelah pertemuan puncak Bangkok mengenai manusia perahu berakhir, pihak aparat Myanmar tanpa malu-malu melanggar kesepakatan yang dicapai di sana,” ujar Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch untuk Asia.

Robertson mengatakan Myanmar harus segera membuka jalan bagi para pendatang untuk berhubungan dengan badan-badan internasional, “terutama karena tidak satupun komunitas internasional yang percaya penilaian dari Myanmar bahwa mereka semua berasal dari Bangladesh.”

Kasita Rochanakorn, juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Pengunsi atau UNHCR di Yangon, mengatakan pihaknya pernah diundang membantu para pengungsi di tempat para pengungsi berlabuh di Myanmar selatan, tetapi kemudian “diberitahu bahwa tempat berlabuh telah dipindahkan.” UNHCR masih menunggu informasi dimana para pendatang itu diijinkan berlabuh.

Para pejabat Myanmar bulan lalu mengatakan bahwa perahu migran dengan 200 orang ditemukan di laut, dan sebagian besar berasal dari Bangladesh. Namun, wawancara dengan Reuters menunjukkan bahwa lebih dari 150 warga Rohingya juga berada di atas kapal itu tetapi dipindahkan oleh para penyelundup manusia sebelum pihak berwenang menarik kapal itu ke darat.

Pemerintah Myanmara tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu suku di negeri itu. Sebagian warga Myanmar menyebut etnis Rohingya sebagai "Orang Bengal" dan terus menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Banglades. Akibatnya, muncul pembatasan-pembatasan terhadap warga Rohingya dan membuat akses mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan layanan publik sangat buruk.

Kondisi ini akhirnya memaksa ribuan warga Rohingya nekat meninggalkan negeri mereka menggunakan perahu-perahu menuju Malaysia atau Indonesia. Dalam sensus penduduk Myanmar yang pertama kali digelar dalam tiga dekade terakhir, pemerintah tak memasukkan etnis Rohingya dalam penghitungan warga.

Kondisi semakin rumit setelah kelompok Buddha radikal menggelar kampanye untuk semakin membatasi populasi Muslim Rohingya di Myanmar. Tak hanya itu, tokoh demokrasi dan HAM Myanmar Aung San Suu Kyi yang partainya akan ikut pemilihan umum pada November mendatang, belum memberikan komentar apapun soal masalah Rohingya ini.(Detikcom/ r)