Negara Teluk Protes Sinyal Bertentangan Iran Soal Kesepakatan Nuklir

Riyadh (Sib)- Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yang beranggotakan enam negara, memprotes yang disebut sinyal "bertentangan" dari Iran sejak kesepakatan nuklir dengan enam negara besar di dunia pada pekan lalu. Pemimpin GCC Abdellatif Zayani mengatakan Presiden Iran Hassan Rouhani menawarkan "halaman baru" dengan tetangganya di Semenanjung Arab, namun pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei berjanji menjaga dukungan untuk kelompok Syiah.

Pesan tersebut adalah sinyal "bertentangan", kata Zayani dalam pernyataannya, dengan mengatakan bahwa tanggapan Khamenei adalah gangguan besar, yang tidak dapat diterima, dalam urusan dengan negara Arab. Khamenei dalam pidatonya pada Sabtu mengatakan bahwa kesepakatan Iran dengan enam negara kekuatan dunia tidak akan mengubah dukungan negaranya kepada pemerintah Suriah dan Irak juga mendukung orang tertindas di Yaman, Bahrain, dan Palestina.

Pidato itu bertentangan dengan "prinsip bertetangga baik", kata Zayani dan bersumpah bahwa monarki Arab di Teluk akan "terus membela kepentingan mereka". Negara dengan mayoritas Sunni di Teluk bereaksi hati-hati dengan kesepakatan nuklir tersebut dan percaya bahwa itu hanya akan membesarkan hati pemimpin Syiah di Teheran.

Korut Tidak Tertarik
Pemerintah Korea Utara menyatakan tidak tertarik sama sekali mengikuti Iran menempuh jalan dialog untuk kesepakatan nuklir, dan bersikeras bahwa Korut memang sudah memiliki senjata nuklir maka keadaanya tidak dapat dibandingkan secara logis dengan Iran.

Satu minggu setelah kesepakatan nuklir bersejarah yang melancarkan jalan untuk mencabut sanksi yang melumpuhkan perekonomian Iran dalam pertukaran untuk membatasi program nuklirnya, Pemerintah Korut menolak berbagai masukan bahwa negara itu mungkin dapat mengikuti langkah Iran.

Korea Utara "tidak tertarik sama sekali dengan dialog yang membahas isu untuk membekukan atau membongkar nuklir Korut secara sepihak," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Selasa (21/7). "Hal yang tidak logis untuk membandingkan kesepakatan nuklir Iran dengan situasi (Korea Utara) yang terkena dampak tindakan provokatif militer yang konstan dan bermusuhan serta ancaman nuklir terbesar AS," ujar juru bicara itu kepada kantor berita resmi Korut KCNA.

Iran dan Korea Utara, yang merupakan sekutu sejak revolusi Islam Iran pada 1979, telah dikenakan sanksi ekonomi yang sulit terkait dengan program nuklir kontroversial kedua negara itu. Kesepakatan nuklir yang dicapai dengan Iran disebut-sebut oleh beberapa negara sebagai cetak biru yang mungkin akhirnya dapat digunakan dalam negosiasi dengan Korea Utara.

Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman mengatakan dia berharap kesepakatan nuklir Iran itu akan membuat Pemerintah Korea Utara "berpikir kembali" tentang keberadaan nuklir di negaranya. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan keberadaan nuklir di Iran dan di Korut merupakan dua situasi yang "sangat berbeda". "Korea Utara adalah negara bersenjata nuklir, baik dari segi nama maupun realitas, dan Korut memiliki kepentingan sebagai negara bersenjata nuklir," kata juru bicara itu. Korea Utara telah melancarkan tiga uji coba nuklir yang sukses pada 2006, 2009 dan 2013. Pembicaraan antar-enam-negara untuk mengekang ambisi nuklir Korut - yang melibatkan kedua Korea, AS, Tiongkok, Rusia dan Jepang - telah terlupakan sejak Pemerintah Korut mengeluarkan diri dari pembicaraan itu pada 2009. (AFP/Ant/q)