AS Bingung Cara Balas Peretas China

WASHINGTON (SIB)- Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah pimpinan Presiden Barack Obama menegaskan bahwa mereka bertekad melakukan pembalasan atas pencurian informasi pribadi 20 juta warga AS dari database Kantor Manajemen Personel (OPM). Meski begitu, mereka masih bingung mengenai tindakan yang dapat diambil untuk pembalasan tersebut tanpa memicu risiko perang cyber yang berlarut-larut.

Keputusan tersebut diambil setelah para pembuat keputusan menyimpulkan akibat dan jangkauan dari hacking yang dilakukan China itu begitu luas dan cara-cara yang biasa dilakukan untuk mengatasi spionase tradisional tidak bisa digunakan. Dalam serangkaian rapat rahasia, para pejabat terkait kesulitan untuk memilih tindakan yang tepat dan simbolis, seperti protes diplomatis atau pengusiran agen intelijen China di AS, bahkan tindakan yang lebih drastis yang dikhawatirkan menimbulkan konflik di dunia maya antara kedua negara.

Gedung Putih menimbang kerugian dari tindakan pembalasan yang mudaratnya lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan atau yang dapat menimbulkan pembalasan lain kepada perusahaan dan warga AS yang bekerja di China. “Salah satu kesimpulan yang kami hasilkan adalah, kami harus lebih mengumumkan tanggapan yang kami lakukan. Salah satu alasannya adalah untuk pencegahan. Kami harus mencegah dan menghalangi tindakan-tindakan yang dilakukan musuh kami di dunia maya, yang berarti kami membutuhkan sejumlah perangkat untuk menyusun sebuah respons,” kata salah seorang pejabat yang menolak disebutkan namanya, sebagaimana dilansir, New York Times, Sabtu (1/8).

Akan tetapi, mengingat risiko tindakan pembalasan yang mungkin menimbulkan konflik berkepanjangan, pejabat itu menyatakan respons dari Pemerintah As mungkin tidak akan segera dilakukan, dan akan sangat terlihat jika hal itu dilakukan. Meski Pemerintah Obama menghindari penyebutan China sebagai biang keladi serangan yang terjadi pada Juni lalu tersebut, namun Direktur Intelijen Nasional AS, James Clapper sempat menyebut bahwa Negeri Tirai Bambu itu adalah tersangka utama peretasan. (NYT/okz/f)