Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 04 September 2026

Tertekan Skandal Sewa Helikopter, Ketua DPR Australia Mundur

- Selasa, 04 Agustus 2015 17:52 WIB
195 view
Tertekan Skandal Sewa Helikopter, Ketua DPR Australia Mundur
SIB/AAP, Alan Porritt
Bronwyn Bisho telah menjadi pusat kontroversi setelah terjebak skandal penggunaan dana publik untuk sewa helikopter.
Australia (SIB)- Bronwyn Bishop mengundurkan diri sebagai Ketua DPR Australia menyusul tekanan berkelanjutan atas skandal biaya perjalanan yang menimpa dirinya. Bronwyn telah menghadapi kritik tajam selama lebih dari tiga minggu terakhir, sejak pertama kali mengungkapkan bahwa ia telah menghabiskan lebih dari 5.000 dolar (atau setara Rp 50 juta) untuk menyewa helikopter dari Melbourne ke Geelong pada November, untuk menghadiri acara penggalangan dana Partai Liberal.

Ia telah membayar kembali uang itu - ditambah 25% penalti - dan pekan lalu, ia juga telah meminta maaf atas klaim sewa helikopter tersebut. "Hari ini, Saya telah menulis kepada Gubernur Jenderal dan mengajukan pengunduran diri saya sebagai Ketua DPR, efektif segera," kata pernyataan politikus perempuan, yang akan berusia 73 tahun pada Oktober mendatang. "Tak mudah bagi saya untuk mengambil keputusan ini, namun ini karena cinta saya dan hormat saya terhadap lembaga DPR dan rakyat Australia, bahwa saya mengundurkan diri sebagai Ketua DPR,” sambungnya.

Pada Sabtu (1/8), ia menolak untuk mengomentari laporan yang di dalamnya terdapat pengakuan dirinya menyewa pesawat senilai 6.000 dolar (atau setara Rp 60 juta) tahun lalu, untuk terbang sepanjang 160 kilometer dari Sydney ke Nowra. Departemen Keuangan Australia, saat ini, sedang menyelidiki pengeluaran Bronwyn untuk penerbangan itu dan sejumlah klaim lainnya selama dekade terakhir.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengatakan kepada wartawan di Sydney, Pemerintahannya akan melakukan pengkajian menyeluruh atas sistem tunjangan yang selama ini diberikan. "Yang menjadi jelas, terutama selama beberapa hari terakhir, adalah bahwa masalahnya tak terletak pada individu tertentu; masalahnya adalah sistem tunjangan secara umum," utaranya.

PM Abbott mengatakan, peninjauan itu akan dilakukan oleh mantan sekretaris Departemen Keuangan, David Tune, dan ketua Remunerasi Tribunal, John Conde, dan dirancang untuk menciptakan sistem yang "sederhana, efektif dan jelas". "Kami perlu sebuah sistem yang memungkinkan anggota Parlemen, staf mereka, dan masyarakat, bertindak sesuai aturan dengan kemantapan dan aturan-aturan itu memenuhi harapan masyarakat," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pemimpin Oposisi Australia, Bill Shorten, mengatakan, pengunduran diri Bronwyn Bishop "terlambat dan tak perlu disesalkan" dan meminta PM Abbott untuk mengumumkan temuan investigasi Departemen Keuangan atas kasus mantan Ketua DPR Australia itu. "Sayangnya Tony Abbott masih tak terima bahwa Bronwyn Bishop telah melakukan sesuatu yang salah. PM Abbott telah menyalahkan sistem, tapi perilaku Bronwyn Bishop-lah yang menjadi penyebab sesungguhnya," kemukanya.

Meningkatnya skandal atas klaim biaya perjalanan yang diajukan Bronwyn Bishop telah mendorong pihak oposisi di Australia mendesaknya untuk mengundurkan diri, dan meminta anggota Parlemen independen, Andrew Wilkie dan Clive Palmer, untuk mengumumkan bahwa mereka akan menggerakkan mosi tidak percaya, keitka Parlemen kembali bersidang pada tanggal 10 Agustus.

Kemarahan publik atas pengeluaran Bronwyn Bishop telah membangkitkan kemarahan anggota Parlemen senior dari Partai Liberal. Pekan lalu, beberapa di antara mereka mengatakan, perannya sebagai Ketua DPT "tidak bisa dipertahankan" dan menyebut tindakannya "tak masuk akal". Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan, Bronwyn Bishop sedang dalam "masa percobaan" setelah badai kritik atas sewa helikopter yang didanai pembayar pajak, seraya mengatakan klaim itu adalah "keputusan yang salah".

Diunggulkan
Politisi senior Australia dari Partai Liberal, Philip Ruddock, kini diunggulkan menggantikan Bronwyn Bishop yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR. Bishop mundur, Minggu (2/8) waktu setempat akibat skandal biaya perjalanan. Philip Ruddock merupakan anggota DPR Australia paling lama yang masih menjabat sejak terpilih dalam pemilu sela di tahun 1973 atau 42 tahun yang lalu. Ia merupakan wakil rakyat dari Dapil ;Berowra di negara bagian New South Wales, dan dijuluki sebagai the Father of the House of Representatives.

Sejumlah anggota DPR dari faksi pemerintah kepada ABC menjelaskan bahwa Philip Ruddock (72) berpeluang besar menggantikan posisi yang ditinggalkan Bronwyn Bishop. Selama ini Ruddock tidak banyak aktif dalam posisi pemerintahan kecuali menjalankan tugas sebagai semacam penasehat bagi faksi pemerintah di parlemen. Namun PM Tony Abbott menggantikan peran Ruddock tersebut karena disebut-sebut terkait dengan upaya sejumlah anggota parlemen faksi pemerintah untuk menentang posisi Abbott sebagai perdana menteri. Dengan mundurnya Bronwyn Bishop, maka untuk sementara posisinya dipegang Wakil Ketua DPR Bruce Scott.

Kantor Ruddock, Senin (3/8) menyatakan, ia bersedia menduduki jabatan itu jika mendapat dukungan dari koleganya. Sementara itu Scott belum secara terbuka menyatakan keinginannya. Namun sejumlah anggota Partai Nasional yang merupakan bagian koalisi dari Partai Liberal, menyatakan bahwa Scott sudah seharusnya diberi kepercayaan menjadi ketua DPR.

Dukungan serupa bahkan dikemukakan pemimpin oposisi Bill Shorten. "Mungkin terdengar aneh karena saya dari Partai Buruh mendukung seseorang dari partai lain, namun menurut saya Bruce Scott dikenal tidak memihak," kata Shorten. Scott terpilih menjadi anggota parlemen sejak tahun 1990 dari Dapil Maranoa. Ia telah menyatakan tidak akan menjadi caleg lagi dalam pemilu mendatang. Menurut sumber ABC, nama lain yang patut diperhitungkan mengisi posisi ketua DPR adalah Russell Broadbent.

Politisi Partai Liberal ini dikenal moderat dalam isu-isu sosial dan memiliki hubungan cukup baik dengan kalangan oposisi Partai Buruh. Anggota DPR lainnya bernama Sharman Stone juga disebut-sebut namun sejumlah kalangan internal Partai Liberal meragukan apakah PM Abbott akan menunjuk politisi perempuan ini menjadi ketua DPR. Pasalnya, ;Dr Stone merupakan salah seorang anggota faksi pemerintah yang turut menentang kepemimpinan Abbott beberapa waktu lalu.
Sejauh ini memang ada keinginan agar posisi ketua DPR Australia dijabat oleh politisi perempuan. Hal ini misalnya disampaikan oleh anggota DPR faksi pemeirintah Steve Ciobo. (ABCAustralia/y)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru