Kuala Lumpur (SIB)- Kepolisian Malaysia akan memanggil mantan Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad. Mahathir akan diminta statemennya terkait tudingan-tudingan yang dilontarkannya terhadap PM Malaysia Najib Razak saat aksi demo yang diprakarsai kelompok koalisi Bersih pada akhir pekan lalu.
"Tun (Mahathir) membuat beberapa tuduhan dalam pidatonya selama demo Bersih, yang memerlukan polisi bertindak," ujar juru bicara kepolisian seperti dilansir kantor berita Reuters, Rabu (2/9). Ditambahkannya, Inspektur Jenderal Kepolisian Khalid Abu Bakar akan memanggil Mahathir untuk dimintai statemennya.
Dalam aksi demo Bersih yang berlangsung Sabtu (29/8) dan Minggu (30/8), Mahathir datang untuk bergabung bersama para demonstran yang menuntut pengunduran diri PM Najib. Mahathir bahkan terang-terangan menyerukan gerakan rakyat untuk menggulingkan Najib terkait skandal dugaan korupsi.
Di depan pers dalam aksi demo pada Minggu (30/8), Mahathir menyebut Najib pemimpin korup dan mengatakan bahwa rakyat secara keseluruhan tidak menginginkan dia. Aksi demo itu sendiri telah dinyatakan ilegal oleh otoritas Malaysia.
Menurut asisten Mahathir, Sufi Yusoff, mantan pemimpin negeri Jiran itu tidak sedang berada di Malaysia pekan ini. Dia diperkirakan baru akan kembali pekan depan. "Sejauh yang saya tahu, dia belum dihubungi oleh polisi. Kami akan patuh pada polisi soal apapun yang diperlukan," tuturnya.
Semasa menjadi PM Malaysia, Mahathir dikenal sebagai pemimpin yang tegas, yang tidak mentolerir perbedaan pendapat. Lewat blognya, Mahathir yang hingga kini masih menjadi figur politik berpengaruh itu, menyatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak setuju dengan aksi-aksi protes di jalanan. Namun menurutnya, Najib telah menghalangi semua metode legal untuk menggganti PM.
Menanggapi pemanggilan terhadap Mahathir, ketua Gerakan Bersih Maria Chin Abdullah mengatakan kepolisian tak perlu repot melakukan pemeriksaan terhadap Mahathir hanya karena sang bekas perdana menteri itu hadir dalam aksi Bersih 4 pada akhir pekan lalu. Sebab, kata Maria, “DR M hanya peserta aksi biasa sama seperti peserta lainnya.â€
Menurutnya, kepolisian seharusnya tak ada urusan dengan setiap individu yang hadir dalam gelaran aksi Bersih 4. Jika memang kepolisian mau mencari-cari kesalahan maka sebenarnya penyelenggara yang memiliki tanggung jawab. “Namun semua melihat aksi Bersih berlangsung aman dan tertib, jadi kepolisian tak sepatutnya khawatir,†ucap Maria.
Sementara itu, politisi oposisi Malaysia dari koalisi Pakatan Rakyat, Tian Chua, yang hadir dalam pemeriksaan tujuh aktivis Bersih di Markas Besar Kepolisian Di Raja Malaysia pada Rabu (2/9), mengatakan rencana pemanggilan Mahathir membingungkan. "Apakah pemanggilan juga akan berlaku sama pada ratuaan ribu pendukung Bersih lainnya?" ujar Tian kepada media. "Mahathir bukan penyelenggara, dia hanya satu orang yang berada di kumpulan 500 ribu orang," lanjut dia.
Tolak Bayar
Gerakan Bersih mengaku tak akan memedulikan tuntutan pemerintah yang meminta biaya pembersihan jalanan yang disebabkan aksi unjuk rasa selama dua hari pada akhir pekan lalu. Bahkan sebaliknya, pihak penyelenggara bakal menagih bukti ihwal apa yang dituduhkan kepada mereka.
“Kami minta bukti soal tuntutan itu, jika memang tak bisa bersepakat bertemu saja di pengadilan,†kata Ketua Bersih, Maria Chin Abdullah kepada media usai dirinya bersama enam orang pengurus Bersih lainnya diperiksa di Markas Besar Kepolisian Di Raja Malaysia, Kuala Lumpur, Rabu (2/9).
Usai aksi selama dua hari yang dihadiri sekitar 20-25 ribu orang di kawasan Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, pemerintah melalui Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Abdul Rahman Dahlan memberikan teguran kepada Bersih sebagai penyelenggara aksi. Bersama teguran itu, pemerintah melampirkan tagihan upaya pembersihan sampah sebesar RM65 ribu atau setara Rp217 juta.
Hal senada diungkapkan Mandeep Singh, aktivis Bersih, kepada CNN Indonesia. Menurut Mandeep Bersih melalui pengacara mereka sudah berkirim balik surat penolakan pembayaran kepada pemerintah. “Kami ingin permasalahan ini diperjelas dulu,†kata dia.
Mandeep yakin para peserta unjuk rasa berlaku tertib. Sebab kebersihan merupakan salah satu gerakan yang mereka perkenalkan dan tekankan juga kepada ribuan demonstran. Mandeep mengungkap, pada gerakan Bersih sebelumnya siasat pemerintah yang ingin mendakwa mereka dengan aturan kebersihan juga pernah terjadi. Namun setelah mendapat jawaban dari pengacara mereka, tagihan sampah pemerintah itu ditarik kembali.
Maria Chin juga berterima kasih kepada para pendukung mereka yang hadir dalam kesempatan pemeriksaan mereka. Menurutnya, kepolisian tak menahan mereka hari ini. “Namun kami diminta untuk bersedia kapan saja untuk bisa dipanggil kembali,†katanya.
Dia mengaku pemeriksaan berlangsung kondusif. Pengacara yang mendampingi para aktivis cukup membuat mereka tenang dalam menjawab pertanyaan. “Tak perlu ada yang dikhawatirkan,†katanya. Maria membenarkan ketujuh aktivis dijerat dengan tiga aturan soal pelaksanaan perhimpunan. Namun, ia menyatakan tak perlu khawatir soal apakah kepolisian bertindak intimidatif atau tidak.
Kepolisian Malaysia berpegang kepada aturan soal unjuk rasa yang dianggap ilegal oleh pemerintah. Aturan itu termaktub dalam pasal 120, 124C, dan 141 hukum pidana Malaysia. Ketujuh aktivis yang dipanggil polisi adalah Maria Chin sebagai Kepala Gerakan Bersih saat ini, Sarajun Huda, Masjaliza Hamzah, Farhana Halim, Fadiah Nadwa, Mandeep Singh dan Adam Adli.
“Saya heran dengan penerapan hukum itu, padahal, apa yang rakyat lakukan bersama Bersih justru mengukuhkan adanya demokrasi dalam berparlemen, unjuk rasa adalah salah satunya,†kata Adam. Menurut Adam soal apa yang dituduhkan kepolisian kepada para aktivis sebenarnya bertentangan dengan hak konstitusi warga Malaysia. Hak yang melindungi rakyat untuk bisa berhimpun dan menyatakan pendapat.
(Detikcom/CNN Indonesia/k)
