Thailand Ancam Adili Pengkritik Pemerintah

Bangkok (SIB)- Perdana menteri Thailand, Jumat (11/9), mengancam mengadili siapa pun yang mengecam dia atau pemerintah saat tentara menahan mantan anggota parlemen untuk "penyesuaian sikap" setelah ia mengutuk kebijakan ekonomi penguasa.

Dalam tanda tentara tidak mengurangi cengkeramannya pada perbedaan pendapat hampir 16 bulan setelah merebut kekuasaan dalam kudeta, mantan menteri energi Pichai Naripthaphan dan bekas anggota parlemen Karun Hosakul -dari partai terguling Pheu Thai- ditahan akibat membuat tanggapan tajam di media gaul.
Menghidupkan kembali perekonomian adalah janji utama penguasa itu saat merebut kekuasaan tapi negara, yang pernah menjadi salah satu perekonomian paling dinamis di Asia Tenggara, itu tetap lesu.

“Saya kali ini tidak akan memaafkannya jika ia tidak paham dan jika ia mengulangi perbuatannya, maka dia akan dituntut," kata perdana menteri mantan pemimpin tentara Prayuth Chan-ocha kepada wartawan di Bangkok tentang Pichai.

Mantan menteri itu, ditahan untuk sidang ketujuh penyesuaian sikap sejak kudeta, mengecam rencana ekonomi penguasa di Facebook, menyarankan pemikirannya untuk menghidupkan kembali perekonomian goyah Thailand.

Sejak kudeta Mei 2014, sejumlah orang diminta menghadiri sidang penyesuaian sikap, yang secara pasti adalah masa singkat penahanan paksa oleh tentara, yang dapat berlangsung hingga tujuh hari.

Prayut, yang dikenal karena ledakan lincahnya, juga memperingatkan pengecam agar tidak menghina dia atau pemerintah.

"Semua yang menyebabkan perpecahan atau membuat tuduhan tidak berdasar terhadap pemerintah akan menghadapi tuduhan menghasut kerusuhan dan penuntutan," katanya.

"Siapa pun yang terlibat dalam kesalahan masa lalu seyogyanya tidak bicara. Jangan menentang saya," kata Prayut sebelum menuduh pemerintah mantan Perdana Yingluck Shinawatra merusak negara itu.

Thailand terpecah oleh persaingan pahit politik hampir satu dasawarsa sejak kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra, digulingkan dalam kudeta 2006.

Wangsa Shinawatra menang dalam setiap pemilihan umum sejak 2001 dan perpecahan secara luas memisahkan mereka dan pendukungnya -sebagian besar warga pedesaan dan kelas pekerja- dengan pendukung kerajaan di Bangkok, yang didukung sebagian besar tentara dan peradilan.

Pada Kamis, Karun, mantan anggota Pheu Thai asal Bangkok, ditahan karena menyatakan pemerintah tidak berguna, kata Prayut tanpa menguraikan isi kecaman itu.

Tanggapan pemimpin penguasa itu muncul beberapa hari sesudah dewan pilihan tentara menolak rancangan undang-undang dasar.

Pengecam menyatakan piagam itu tidak demokratik dan bertujuan memperpanjang kekuasaan tentara, tapi penolakannya juga memundurkan jadwal pemilihan umum, yang tidak mungkin berlangsung sebelum 2017.

Menurut iLaw, kelompok setempat pemantau penangkapan, lebih dari 700 orang dipanggil pihak berwenang untuk penyesuaian sikap sejak kudeta tersebut. (Ant/AFP/y)