Tahan Presiden, Militer Kudeta Pemerintahan Burkina Faso

Ouagadougou (SIB)- Militer Burkina Faso menyatakan telah mencopot Presiden interim Michel Kafando dan membubarkan pemerintahan. Kekacauan terjadi di Burkina Faso ketika pasukan elit Resimen Keamanan Kepresidenan (RSP) -- pilar utama rezim mantan Presiden Blaise Compaore -- menahan Kafando, Perdana Menteri Yacouba Isaac Zida dan dua menteri.

Militer Burkina Faso juga mengumumkan pembentukan satu dewan yang menjalankan roda pemerintahan.  Jenderal Gilbert Diendere, mantan kepala staf era rezim presiden terguling Blaise Compaore, akan memimpin sebagai penguasa baru dalam bentuk Dewan Nasional untuk Demokrasi. Militer negera Afrika tersebut juga mengumumkan pemberlakukan jam malam mulai pukul 7:00 hingga pukul 6:00 pagi waktu setempat, dan menutup seluruh akses darat dan udara di perbatasan.

Ketua parlemen interim Cheriff Sy mengatakan seperti dilansir AFP, para anggota Resimen Keamanan Kepresidenan (RSP) menyerbu masuk ke ruang kabinet, Rabu (16/9) pukul 14.30 waktu setempat dan menculik Presiden Burkina Faso Michel Kafando dan Perdana Menteri Isaac Zida serta dua menteri (Augustin Loada dan Rene Bagoro). Sy menyebut penyanderaan presiden dan perdana menteri sebagai serangan serius terhadap republik tersebut. "Saya mengajak semua rekan sebangsa untuk membela ibu pertiwi," cetusnya seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (17/9). Dalam aksi demo di luar istana kepresidenan di ibukota Ouagadougou, massa demonstran berteriak-teriak mengecam RSP, pasukan kuat yang dibentuk di bawah kepemimpinan Compaore.

Siaran media Radio France Internationale dan stasiun radio swasta Omega juga dihentikan. Bos Omega, Alpha Barry mengatakan kepada stasiun televisi France 24 bahwa pasukan RSP telah menginterupsi siaran dan mengancam akan membunuh staf media tersebut jika siaran tidak dihentikan.

Pasukan pengawal kepresidenan tersebut telah berulang kali mencampuri urusan politik sejak Compaore digulingkan dalam aksi demo besar-besaran pada Oktober 2014 lalu. "Pasukan patriotis, yang berkumpul bersama dalam Dewan Nasional untuk Demokrasi, telah memutuskan untuk mengakhiri rezim transisi yang menyimpang," ujar seorang pejabat militer Burkina Faso kepada stasiun televisi pemerintah RTB.

"Transisi telah semakin menjauhkan diri dari tujuan-tujuan untuk membentuk kembali demokrasi kita," cetus pejabat tersebut seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (17/9).

Dikatakannya, revisi aturan pemilihan yang melarang para pendukung Compaore untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada 11 Oktober telah menciptakan "perpecahan dan frustrasi di kalangan rakyat." Sebelumnya dilaporkan, ratusan orang telah berunjuk rasa di jalan-jalan di Ouagadougou, ibukota Burkina Faso pada Rabu (16/9) untuk memprotes penahanan Kafando dan PM Zida. Kemudian pada hari ini, para tentara melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan lebih dari 100 orang yang berkumpul di Independence Square untuk memprotes RSP. Kudeta militer ini dilakukan kurang dari sebulan menjelang pemilihan umum yang akan digelar bulan Oktober mendatang di negara Afrika Barat tersebut.

Kecam Militer
Kudeta oleh militer Burkina Faso tersebut menimbulkan kemarahan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam statemennya, Sekjend PBB Ban Ki Moon menyatakan dirinya marah atas penahanan tersebut. "Insiden ini merupakan pelanggaran terang-terangan atas konstitusi Burkina Faso dan piagam pemerintahan transisi," ujar Ban. Dalam pernyataan bersama, PBB, Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mendesak pembebasan segera dan tanpa syarat para pemimpin Burkina Faso tersebut. Dalam statemen tersebut disampaikan, utusan PBB untuk Afrika Barat, Mohamed Ibn Chambas telah berada di Ouagadougou, ibukota Burkina Faso dan bekerja sama dengan pemerintahan Afrika untuk mendukung dan menjaga transisi negeri itu.

AS juga mengecam tindakan tersebut. Dalam statemennya, pemerintah AS menyatakan sangat prihatin akan peristiwa yang terjadi di negara Afrika Barat tersebut. "Amerika Serikat mengecam keras setiap upaya untuk merebut kekuasaan lewat cara-cara di luar konstitusi ataupun menyelesaikan pertentangan politik internal dengan menggunakan kekerasan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby dalam statemen.

Dari Eropa, pemerintah Prancis menyerukan pembebasan segera presiden dan perdana menteri (PM) interim Burkina Faso yang ditahan pasukan pengawal kepresidenan. "Prancis khawatir akan perkembangan yang terjadi di Burkina Faso dan mengecam keras setiap penggunaan kekerasan," demikian pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Romain Nadal dalam statemen seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (17/9). (AFP/Rtr/dtc/h)