Singapura (SIB)- Pemimpin Taiwan dan China bertemu untuk pertama kali dalam lebih dari 60 tahun untuk melakukan perundingan yang terjadi di tengah peningkatan perasaan anti-Beijing di pulau yang memisahkan diri. Pembicaraan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou di Singapura pada Sabtu (7/11) merupakan pertemuan pertama antara kedua pemimpin negara itu sejak perang saudara China berakhir pada 1949.
Kedua pemimpin ini berjabat tangan dan tesenyum di hadapan wartawan, Presiden Xi mengenakan dasi berwarna merah yang merupakan warna Partai Komunis. Sementara Presiden Ma mengenakan warna biru yang merupakan warna Partai Nasionalis Taiwan.
Di dalam ruang pertemuan, Presiden Xi yang berbicara terlebih dahulu dan duduk di hadapan Presiden Ma, mengatakan bahwa Rakyat China di dua negara yang dipisahkan oleh Selat Taiwan ini memiliki kemampuan dan kebijakan untuk menyelesaikan masalah mereka. “Tidak ada kekuatan yang memisahkan kita,†kata Presiden Xi Jinping. “Kita adalah satu keluarga.â€
Sebagai jawaban, Presiden Ma mengatakan diri dia bertekad untuk mendorong perdamaian di Selat Taiwan, dan bahwa hubungan kedua negara harus berdasarkan ketulusan, kebijakan dan kesabaran. Secara tidak langsung Presiden Ma meminta Presiden Xi untuk menghormati demokrasi Taiwan. “Kedua negara harus menghormati nilai dan cara hidup masing-masing,†katanya dalam pertemuan di Singapura ini.
Namun pertemuan itu dibayang-bayangi aksi protes yang mulai bermunculan dari masyarakat di Kota Taipei, Taiwan. Sebanyak 100 demonstran mulai memenuhi jalan-jalan di Kota Taipei untuk menuju Gedung Parlemen Taiwan dan menggelar aksi protes. “Sebagai pemimpin yang tidak mewakili opini publik, Ying-jeou tidak memiliki hak untuk bertemu Presiden (Xi Jinping) itu,†tegas salah seorang demonstran, Chen.
Kubu Nasionalis China, yang dikenal dengan nama Kuomintang, KMT, mundur ke Taiwan setelah kalah dari kubu komunis dalam perang saudara China. China tidak pernah menarik pernyataan untuk mempergunakan kekerasan dalam upaya mengambil alih kendali wilayah yang disebutnya sebagai provinsi yang memisahkan diri itu. Sementara hubungan bilateral di sektor perdagangan, investasi dan pariwisata berkembang, terutama sejak Ma dan KMT berkuasa pada 2008, kedua kubu masih saling curiga dan tidak ada kemajuan di sektor politik.
Sebelumnya Xi Jinping mengatakan, negaranya selalu menginginkan perselisihan di Laut China Selatan diselesaikan dengan damai melalui perundingan. Namun dia kembali menegaskan bahwa pemerintahannya memiliki tanggung jawab untuk melindungi kedaulatan dan hak maritim negara itu.
Saat berpidato di Universitas Nasional Singapura, Sabtu (7/11), Xi Jinping menegaskan kebebasan berlayar di Laut China Selatan tidak pernah menjadi masalah dan tidak akan menjadi masalah, namun pulau baru yang direklamasi adalah milik China. “Untuk mempertahankan kedaulatan dan hak-hak maritim secara benar dan masuk akal adalah hak yang harus dipegang teguh oleh pemerintah China,†kata Xi Jinping.
“Hak untuk berlayar atau terbang tidak pernah menjadi masalah dan tidak akan menjadi masalah, karena justru China yang paling memerlukan kebebasan melintasi Laut China Selatan,†tambahnya. “Meski sejumlah kepulauan yang merupakan bagian dari kedaulatan China telah diduduki oleh pihak lain, China selalu berkomitmen untuk menyelesaikan masalah itu melalui perundingan damai,†ujar Xi Jinping.
“China berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara yang berkepentingan menyelesaikan perselisihan ini berdasarkan fakta-fakta sejarah yang harus dihormati, sesuai dengan hukum internasional dan melalui diskusi dan perundingan.â€
China berselisih dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Brunei di Laut Cina Selatan yang setiap tahun dilintasi kapal dagang bernilai US$5 triliun. Proyek reklamasi di pulau yang diperebutkan itu menimbulkan kekhawatiran di wilayah terkait tujuan China, dan minggu lalu satu kapal perang AS memasuki wilayah 12 mil di salah satu pulau buatan China di kepulauan Spratly yang diperebutkan itu.
Presiden Xi Jinping menegaskan negaranya memiliki rasa percaya diri dan kemampuan untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Dalam pernyataan yang jelas ditujukan pada Amerika Serikat, Xi Jinping mengatakan bahwa China bisa mempersilahkan “negara-negara lain di luar wilayah†untuk memiliki satu “pengaruh positif†pada perdamaian dan pembangunan di Asia.
Presiden China ini sedang melakukan kunjungan ke Asia Tenggara, yang juga meliputi Vietnam. Xi Jinping pun telah mengeluarkan pernyataan yang lebih bersahabat terkait Laut Cina Selatan. Pada Jumat (6/11), China dan Vietnam sepakat untuk mempertahankan perdamaian di laut sementara Xi Jinping memuji hubungan dengan negara komunis yang lebih kecil itu. Perebutan wilayah antara Vietnam dan China berkembang menjadi masalah besar tahun lalu setelah China menempatkan satu anjungan minyak lepas pantai di Laut Cina Selatan. Langkah itu menyebabkan kerusuhan anti-China di Vietnam. (CNN Indonesia/c)
