Yangon (SIB)- Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi menjadi pemenang mayoritas suara dalam Pemilu legislatif di Myanmar, demikian hasil resmi penghitungan suara Pemilu negeri itu seperti dikutip AFP, Jumat (13/11).
Komisi Pemilu Myanmar menyimpulkan NLD mendapatkan tambahan 21 suara untuk majelis rendah sehingga partai ini menjadi total menguasai 348 suara di parlemen atau mayoritas di parlemen. Kursi mayoritas ini membuat NLD bisa mengajukan presiden sendiri dan memungkinkan Myanmar akan memiliki presiden baru, yakni Aung San Suu Kyi. Jika itu terjadi maka Suu Kyi berpeluang menyingkirkan rezim para mantan jenderal yang menguasai Myanmar sejak junta militer mundur empat tahun lalu, dengan mempromosikan reformasi demokrasi dan ekonomi.
Parlemen Myanmar terdiri dari Majelis Tinggi dan Majelis Rendah dengan total 664 kursi. Seperempat dari jumlah kursi tersebut diperuntukkan untuk pejabat militer, sehingga tersisa 491 tempat untuk anggota parlemen terpilih.
Karena pemungutan suara di tujuh daerah pemilihan dibatalkan atas alasan keamanan, hanya 484 kursi yang diperebutkan. Dengan perolehan 332 kursi hingga siang ini, NLD berhasil mengamankan mayoritas kursi di parlemen nasional.
Sebelumnya Gedung Putih mengatakan perubahan konstitusi sangat dibutuhkan di Myanmar untuk mewujudkan demokrasi setelah pelaksanaan pemilu yang dipandang sebagai lompatan menuju demokrasi penuh di negara tersebut. "Selama beberapa tahun terakhir kami telah mengatakan bahwa transisi penuh menuju pemerintahan demokratis sipil di Myanmar akan membutuhkan proses reformasi konstitusional," kata pembantu kebijakan luar negeri Obama, Ben Rhodes.
"Meskipun dengan pemilu ini, 25 persen kursi di parlemen tetap diperuntukkan untuk militer. Dan harus ada amandemen tentang prosedur yang melarang Aung San Suu Kyi memangku jabatan presiden," ujarnya. Ke depannya, kata dia, ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh para pemimpin dan rakyat Myanmar.
Perjalanan Suu Kyi meraih kekuasaan terhalang oleh konstitusi tahun 2008 yang melarang siapa pun yang memiliki anak atau suami berkewarganegaraan asing, menjadi presiden. Kedua putra Suu Kyi berkewarganegaraan Inggris, begitu pula mendiang suaminya.
Konstitusi tersebut dipandang luas sebagai upaya militer Myanmar untuk mencegah Suu Kyi menjadi presiden. Setelah proses pendudukan parlemen dan penunjukan presiden, kata Rhodes, parlemen baru dan para pemimpin Myanmar harus membuat keputusan terkait reformasi dan konstitusi. "Saya rasa Aung San Suu Kyi yang menempati posisi kuat sebagai pemimpin NLD (Liga Nasional untuk Demokrasi) akan menjadi pelopor untuk menentukan arah masa depan negara," tuturnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB memberi selamat kepada Suu Kyi dan partainya terkait “penampilan gemilang†dalam pemilu bebas pertama di Myanmar dalam 25 tahun terakhir. Ban Ki-moon juga mengakui “keberanian dan visi†presiden Thein Sein, yang memimpin reformasi demokrasi dan politik empat tahun lalu di Myanmar. “Selain mengemukakan hal tersebut, dia juga menyesalkan begitu banyak pemilih dari kelompok minoritas, terutama Rohingya, yang tidak memiliki hak pilih, sementara sejumlah kandidat dari minoritas didiskualifikasi,†kata Stephane Dujarric, juru bicara Ban Ki-moon, dalam pernyataan tertulis. “Masih banyak tugas yang harus dilakukan dalam perjalanan demokrasi di Myanmar dan juga dalam upaya membuat pemilu di masa depan benar-benar mengikutsertakan semua pihak,†katanya.
Presiden Amerika Serikat Barrack Obama juga mengucapkan selamat kepada Suu Kyi yang dipastikan memenangi pemilu d negara itu. Obama memuji perjuangan wanita peraih nobel perdamaian ini sebagai usaha dan pengorbanan yang tidak kenal lelah untuk menciptakan Myanmar yang inklusif, damai dan demokratis. NLD mendapatkan sekitar 80 persen kursi di parlemen. Ini merupakan perkembangan dramatis dari partai yang berjuang untuk demokrasi.
Pimpinan AS ini juga telah berbicara dengan Presiden Myanmar Thein Sein. "Semua pihak akan menghormati hasil keputusan setelah diumumkan dan bekerja sama dalam semangat kebersamaan," kata pihak Gedung Putih. Dalam pernyataan yang diposting di Facebook, Thein Sein dan pemimpin militer Min Aung Hlaing mengucapkan selamat partai Suu Kyi, dan berjanji untuk menghormati hasil jajak pendapat dan bekerja sama dengan pemerintah yang baru. Panglima militer menegaskan posisinya sebagai militer militer dan bersumpah "Bekerjasama dengan pemerintah baru selama periode pascapemilu," ujarnya.
Pemerintah Myanmar mencabut kewarganegaraan Muslim Rohingya. Dan pada 2012, ratusan warga Rohingya tewas dalam kekerasan dengan warga Budha Rakhine. Sementara itu, sekitar 140 ribu warga Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsi yang buruk di wilayah Myanmar, dan ribuan lainnya melarikan diri ke negara lain dengan mempergunakan kapal tak layak layar. Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu bebas terakhir di Myanmar pada 1990, tetapi militer tidak menerima hasil ini. Selama 20 tahun dia dijatuhi hukuman tahanan rumah sebelum dibebaskan pada 2010.
Suu Kyi juga dilarang mencalonkan diri sebagai presiden setelah UUD baru yang dibuat oleh pemerintah militer memasukkan pasal yang menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki anak berkewarganegaraan asing dilarang menjadi presiden.
“Dukungan dan penerimaan militer terhadap hasil pemilu yang kredibel dan tranparan ini juga faktor penting,†kat Dujarric. “Ketika Myanmar memulai proses pembentukan pemerintah baru, Sekretaris Jenderal mendesak semua pemangku kepentingan nasional untuk mempertahankan situasi tenang dan menegakkan hak asasi manusia serta hukum yang berlaku,†katanya. (Detikcom/Ant/AFP/l)
