DK PBB Izinkan Penggunaan ‘Segala Cara’ Lawan ISIS

New York (SIB)- Dewan Keamanan PBB, Jumat (20/11), mengizinkan penggunaan ‘segala cara’ untuk memerangi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dalam sebuah resolusi yang didukung seluruh anggotanya. Dalam resolusi yang rancangannya disusun Perancis itu menyerukan seluruh anggota PBB untuk menggandakan dan mengkordinasikan upaya mereka untuk mencegah dan mengalahkan serangan teroris yang terkait ISIS atau Al Qaeda.

Presiden Perancis Francois Hollande menyambut baik terbitnya resolusi Dewan Keamanan PBB. Hollande mengatakan, resolusi itu akan membantu negara-negara dunia memobilisasi kekuatan mereka untuk menghancurkan Daesh, sebutan ISIS dalam bahasa Arab. Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius mengatakan, negara-negara dunia kini harus menemukan langkah konkrit untuk meningkatkan upaya melawan terorisme. Perlawanan itu harus dilakukan baik lewat aksi militer maupun upaya pencarian solusi politik atau memerangi sumber keuangan para teroris. Meski demikian, resolusi itu tidak memberikan dasar hukum untuk menggelar aksi militer.

Resolusi itu juga tidak mengutip bab tujuh Piagam PBB yang memperbolehkan penggunaan kekuatan militer saat dibutuhkan. Namun, para diplomat Perancis menegaskan, negeri itu akan terus memberikan dukungan politik terhadap sebuah kampanye anti-ISIS yang semakin besar pasca-serangan di Paris. "Resolusi ini adalah sebuah pengakuan internasional yang kuat terhadap ancaman yang disebarkan ISIS," ujar Duta Besar Inggris di PBB. Matthew Rycroft.

Eropa Dalam Penjara ISIS?

Teror di Paris mendulang reaksi keras Eropa. Perancis, Jerman dan Inggris bersiap mengorbankan kebebasan sipil dan memberikan aparat keamanan lebih banyak wewenang, antara lain penggerebekan tanpa perintah pengadilan. Satu pesawat terbang yang terbang dari Warsawa, Polandia ke Hurghada di Mesir tiba-tiba dialihkan di tengah jalan ke Bulgaria. Penyebabnya adalah ancaman bom. Sebayak 161 penumpang dievakuasi. Polisi kemudian mengumumkan, pihaknya tidak menemukan bom yang dimaksud. Ancaman kosong itu rupanya berasal dari seorang penumpang yang mabuk minuman keras. Kejadian di Bulgaria menunjukkan Eropa yang panik dan dirundung rasa takut.

Selasa silam pertandingan persahabatan antara timnas sepakbola Jerman dan belanda dibatalkan di Hannover dengan alasan serupa. Menteri Dalam Negeri Jerman, Thomas de Maziere menolak memberikan detail ancaman, karena "jawabannya akan membuat anda takut," ujarnya datar. "Paranoia" sedang membumbung di udara, tulis seorang pengguna di media sosial Twitter. Ucapan tersebut tidak sepenuhnya benar, meski kebijakan sejumlah negara justru membenarkannya.

Serangan teror Islamic State atau ISIS yang menewaskan lebih dari 130 orang di Paris sepekan silam membuat Eropa linglung. Beberapa negara bahkan siap menanggalkan prinsip dasar yang selama ini menjadi landasan kebebasan sipil demi keamanan. "Iklim politik di Eropa sedang berubah, "kata Claude Moraes, seorang politikus Inggris kepada International Business Times.

Pemerintah Perancis misalnya berniat memperluas wewenang kepolisian dengan melakukan penggrebekan tanpa surat perintah pengadilan. Paris juga berencana memberikan kewenangan tambahan buat dinas rahasia buat memata-matai warga sendiri. Hari Kamis (19/11) sebanyak 21 anggota parlemen mengusulkan amandemen yang memberikan kewenangan pemerintah untuk "mengawasi publikasi media, sebagaimana juga stasiun radio, bioskop dan teater." Amandemen tersebut diajukan guna memberangus pemberitaan yang "membahayakan nyawa" penduduk Perancis seperti dalam kasus Charlie Hebdo.

Sementara itu Jerman sedang mendiskusikan penugasan tentara Bundeswehr di dalam negeri, sesuatu yang tabu sejak Perang Dunia II. Kepolisian Jerman bahkan mendesak agar semua pihak berhenti "berdebat tentang negara polisi," jika serangan teror seperti di Paris ingin dihindari. Inggris telah mendahului dengan menelurkan Undang-undang yang memberikan kebebasan negara buat mencabut kewarganegaraan penduduknya yang terlibat aksi terorisme.

"Jika kita lanjutkan langkah ini, kita akan jatuh ke perangkap teroris yang justru ingin membatasi kebebasan kita," kata Jan Philipp Albrecht, politisi muda Jerman dari Partai Hijau.  "Saya khawatir pemerintah menginginkan kekuasaan yang lebih luas walaupun tidak terbukti hal itu bisa mencegah serangan teror di masa depan," imbuhnya. "Ketika AS bereaksi terhadap serangan 11 September 2001, kami mendapat peringatan ramah dari Perancis agar tidak mengorbankan kebebasan sipil," ujar Gabor Roba, Guru Besar bidang Hukum di Yeshiva University, AS, kepada IBT. "Saya harap Perancis masih mengingat pesan tersebut." (Deutsche Welle/kps.com/Ant/y)