Presiden Taiwan Tolak Cabut Perjanjian Dagang dengan China

Taipei (SIB)- Presiden Taiwan Ma Ying-jeou, Minggu (23/3), menolak membatalkan satu perjanjian perdagangan dengan China, mengecam  pendudukan parlemen  oleh para pemerotes yang menentang peratifikasiannya "tidak sah". Sekitar 200 pemrotes, sebagian besar mahasiswa menerobos hambatan keamanan dan mengambil alih ruang utama parlemen Selasa malam dan tetap di sana  sejak itu-- pendudukan pertama gedung parlemen seperti itu dalam sejarah pulau itu.

"Kelompok mahasiswa menduduki ruang utama parlemen itu adalah satu tindakan yang melanggar undang-undang, melumpuhkan  operasi legislatif selama lima hari," kata Presiden Ma Ying-jeou dalam satu jumpa pers yang disiarkan televisi.

"Saya harus mengatakan bahwa (perjanjian itu) adalah se mata-mata demi masa depan ekonomi Taiwan". Perjanjian itu bertujuan untuk membuka perdagangan lebih jauh antara China dan Taiwan, yang berpisah 65 tahun lalu setelah perang udara.

Tetapi para pemrotes mengatakan perjanjian itu akan menghancurkan ekonomi Taiwan dan  menyebabkan rawan tekanan politik dari China, tuduhan-tuduhan yang dibantah  partai Kuomintang yang memerintah pimpinan Ma, yang memperingatkan bahwa tidak meratifikasi perjanjian itu akan merupakan satu langkah mundur besar dalam usaha-usaha Taiwan untuk mengusahakan lebih banyak perjanjian perdagangan bebas.

Ma, yang memprakarsai peredaan ketegangan Taipei dengan Beijing, menolak tuntutan pengunjuk rasa Ahad, menyebut pendudukan atas gedung parlemen sebagai "tidak sah". "Silahkan tenang dan berfikir dengan hati-hati," katanya. "Sebagai presiden Taiwan, saya harus menegaskan mengenai norma hukum sementara mempertahankan demokrasi. Ini adalah sikap fundamental dan teguh pemerintah."

Ratusan polisi berusaha mengakhiri pendudukan selama beberapa jam sejak dimulai, tetap gagal mengusir mereka karena para pemrotes membarikade pintu keluar-masuk dengan tumpukan kursi. Perdana Menteri Jiang Yi-huah berjalan ke gedung perlemen untuk melakukan dialog langsung pertama antara pemerintah dan para pemrotes tetapi gagal mencapai terobosan.

Jiang menolak tuntutan untuk membatalkan perjanjian itu tetapi menegaskan ia akan mendukung peninjauan parlemen semntara para pemrotes di gedung-gedung parlemen berteriak" kembalikan perjanjian itu". Perjanjian itu, yang ditandatangani Juli, disetujui parlemen Senin lalu setelah disetujui oleh satu komite, tetapi pihak oposisi bersikeras bahwa persetujuan itu tidak sah.

Perjanjian itu adalah satu persetujuan tindak lanjut bagi satu Perjanjian Kerangka Kerja sama Ekonomi yang ditandatangani tahun 2010 untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan antara China dan Taiwan. Ma berusaha menjaga hubungan yang mencair dengan Beijing sejak ia berkuasa tahun 2008, berjanji akan memperkuat hubungan perdagangan dan turisme. Tetapi China masih menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya menunggu reunifikasi, jika perlu dengan kekuatan militer. (Ant/AFP/f)


Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.