Damaskus (SIB)- Presiden Suriah Bashar al-Assad menuduh Prancis mendukung terorisme dan perang. Assad pun tak setuju jika Prancis dijadikan tempat untuk penandatanganan kesepakatan damai guna mengakhiri konflik Suriah, yang telah berlangsung empat tahun. Dalam wawancara di stasiun televisi Ceko, Assad ditanya apakah dia setuju jika kesepakatan damai dengan pemberontak Suriah ditandatangani di Praha, Ceko seperti yang diusulkan Presiden Ceko Milos Zeman pada September lalu.
"Pada dasarnya, jika Anda menanyakan warga Suriah mereka akan mengatakan bahwa mereka tak ingin konferensi damai di Prancis, misalnya, karena Prancis mendukung terorisme dan perang, bukan perdamaian," cetus Assad seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (1/12). "Dan karena Anda menyinggung Praha, itu secara umum akan diterima karena posisi berimbang negara Anda," imbuh Assad.
Sebagai pos diplomatik Barat terakhir di Suriah, Kedutaan Ceko menjadi pusat komunikasi rahasia Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan rezim Suriah di tengah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghentikan konflik Suriah. Prancis belakangan ini kian gencar dengan penolakannya terhadap Assad. Prancis bahkan menyebut Assad sebagai pembantai rakyatnya sendiri. Pada Senin (30/11) waktu setempat, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius menegaskan, tak ada rencana untuk bekerja sama dengan militer Suriah dalam memerangi kelompok radikal ISIS, sebelum Assad dilengserkan.
Dalam kunjungannya ke Washington, AS pekan lalu, Presiden Prancis Francois Hollande menyampaikan kembali tentang tekadnya untuk melihat Assad mundur guna memberikan kesempatan perdamaian di Suriah. "Dia telah menjadi masalah -- dia tak bisa menjadi solusi," tandas Fabius.
Ada Teroris
Sebagian besar pengungsi Suriah yang tiba di Eropa merupakan warga biasa yang melarikan diri dari konflik yang melanda Suriah. Namun diakui Presiden Suriah Bashar al-Assad, sejumlah teroris berada di antara gelombang pengungsi tersebut. "Itu campuran. Mayoritas mereka warga Suriah yang baik, mereka patriot... Namun tentu saja, ada infiltrasi para teroris di antara mereka," kata Assad dalam wawancara dengan stasiun Televisi Ceko seperti dilansir Press TV, Selasa (1/12).
Menurut TV Ceko, wawancara itu dilakukan di Damaskus, Suriah dan akan ditayangkan secara penuh pada Selasa ini. Ratusan ribu pencari suaka asal Suriah hingga saat ini, terus berjuang untuk mencapai Eropa dengan menggunakan kapal dari Turki menuju Yunani. Mereka kemudian transit dari Yunani lewat Macedonia, Serbia, Kroasia dan Slovenia menuju Austria, dengan tujuan akhir mencapai Jerman dan negara-negara makmur Eropa Barat lainnya.
Besarnya gelombang pengungsi ke Eropa itu, sering kali tanpa surat-surat identitas, telah memicu kekhawatiran di banyak negara bahwa para teroris ISIS berada di antara mereka. Terlebih lagi sejak serangan teror di Paris, Prancis pada 13 November lalu yang diklaim oleh ISIS. Serangan Paris tersebut meningkatkan seruan bagi Uni Eropa untuk lebih mengkontrol kedatangan para pengungsi. Sidik jari yang diambil dari para pelaku serangan Paris menunjukkan bahwa dua orang di antaranya masuk ke Eropa lewat Yunani bulan lalu. Menyusul serangan Paris, sejumlah negara Eropa memperketat perbatasan dan melakukan pengendalian gelombang pengungsi.
Jerman Tegaskan
Menteri Pertahanan Jerman, Ursula von der Leyen, Selasa (31/11) menegaskan bahwa tidak akan ada kerja sama militer negaranya dengan pasukan pemerintahan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dalam upaya pemberantasan ISIS. Seperti dilansir Reuters, von der Leyen menyampaikan sanggahan ini sebelum menggelar rapat dengan kabinet Jerman untuk persetujuan penerjunan jet pengintai Tornado, pesawat pengisi bahan bakar, kapal pengawal, dan 1.200 personel militer ke Suriah. "Hal utamanya adalah, tidak akan ada kerja sama dengan Assad dan tidak ada kerja sama dengan tentara di bawah komandonya," ucap von der Leyen kepada stasiun televisi ARD seperti dikutip Reuters.
Namun, von der Leyen tidak menutup kemungkinan menyertakan beberapa pihak yang kini ada di pihak Assad demi solusi jangka panjang di Suriah. "Kami harus menghindari runtuhnya negara Suriah," kata von der Leyen. Hal ini dilontarkan von der Leyen merujuk pada sejarah perang di Irak, ketika kelompok yang awalnya loyal kepada Saddam Hussein tak diikutsertakan dalam sistem politik setelah pemimpinnya kalah. Kisruh tersebut, kata von der Leyen, tak boleh terulang. "Namun biar saya tegaskan lagi, tidak akan ada masa depan dengan Assad," katanya.
Keputusan untuk ikut serta dalam kampanye militer di Suriah sebagai solidaritas terhadap Perancis pascatragedi 13 November ini memang merupakan langkah besar bagi pemerintahan Kanselir Angela Merkel.
Sejak Perang Dunia Kedua, Jerman enggan ikut serta dalam misi militer gabungan di luar negeri. Pemerintah Jerman juga sebelumnya selalu menolak terlibat langsung dalam konflik Suriah. Namun kini, diperkirakan pada Rabu (2/12), majelis rendah parlemen Jerman akan melakukan pemungutan suara untuk penerjunan pasukan di Suriah.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier, mengatakan bahwa Berlin telah melihat ketentuan militer dan akan mengambil tanggung jawab politik untuk memutuskan skala penerjunan armada dan pasukan. "Kami membicarakan batas atas di medan perang yang terbagi. Saya pikir, kami tidak dapat menerjunkan pasukan sebanyak itu (1.200) dalam waktu bersamaan," kata von der Leyen. Ia juga mengatakan bahwa pilot jet pengintai Tornado akan terbang di atas daerah kekuasaan ISIS. (AFP/dtc/CNNIndo/q)
