Pejabat China Dilarang Kritik Reformasi Militer

BEIJING (SIB)- Para pejabat tinggi militer Tiongkok dilarang memberikan pendapat soal reformasi yang sedang dilakukan di tubuh Angkatan Bersenjata Tiongkok. Demikian disampaikan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) baru-baru ini. “Sangat dilarang membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal dan memberikan komentar yang tidak bertanggung jawab, bertindak sesuai dengan keinginan Anda atau berpura-pura patuh,” demikian dikatakan seorang narasumber dari PLA yang tidak mau ditulis namanya. “Anda harus mengatur dan mengelola opini publik dengan baik, khususnya di internet dan ikut menciptakan atmosfir yang baik dalam mempromosikan reformasi ini,” imbuh sumber tersebut.

Bersih-bersih di tubuh militer Tiongkok dilakukan atas perintah Presiden Tiongkok, Xi Jinping, akhir bulan lalu. Xi menekankan, reformasi perlu dilakukan untuk memodernisasi dan memungkinkan pasukan bersenjata memenangkan peperangan. Saat ini, militer Tiongkok dikenal sebagai pasukan bersenjata terbesar di dunia.

Media Peoples Liberation Army Daily mempublikasi sejumlah komentar-komentar dari oposisi yang bernada sinis soal reformasi ditubuh militer Tiongkok dan kekhawatiran angka pengangguran akan meningkat. Salah satu pernyataan yang dimuat menyatakan kegagalan atau kesuksesan atas reformasi ini tergantung pada pucuk pimpinan militer Tiongkok, yang berada di garda depan dan dituntut memberikan contoh baik.

Agenda reformasi ditubuh militer Tiongkok menjadi perhatian publik internasional karena dilakukan ketika sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan Laut Tiongkok Timur, memanas. Rencananya, Angkatan Laut (AL) Tiongkok akan berinvestasi pada kapal selam dan kapal-kapal induk. Adapun Angkatan Udara (AU) Tiongkok akan mengembangkan pasukan khususnya. Aksi reformasi dilakukan Beijing sejak September 2015, dimana Presiden Xi mengumumkan rencananya untuk memangkas personel militer hingga 300 ribu pasukan, yang kemudian menjadi kontroversi.

Dalam agenda reformasinya, Presiden Xi menargetkan membangun sebuah operasional bersama yang selesai pada 2020 dan menyediakan peralatan tempur baru di kawasan-kawasan di seluruh Tiongkok. Masuk pula agendanya untuk memangkas jumlah pasukan militer Tiongkok.

Sumber di militer Tiongkok, yang tidak mau ditulis namanya mengatakan reformasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat menyentuh kelompok-kelompok yang berkepentingan. “Reformasi militer adalah ujian yang tidak bisa dihindari, dimana hal ini baru menyentuh permukaan dan akan segera bergerak ke arah yang lebih dalam,” kata sumber tersebut. (KJ/f)