Putin Perintahkan Militer Rusia Lakukan Tindakan “Ekstra Keras” di Suriah

Moskow (SIB)- Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan militer negaranya untuk melakukan tindakan "ekstra keras" atas segala macam ancaman terhadap pasukan mereka di Suriah. Sasaran-sasaran yang ada agar "segera dihancurkan", ia mengatakan hal tersebut kepada pejabat kementerian pertahanan dalam komentar di televisi. Putin tidak membahas lebih detail ancaman yang dimaksudkan, tetapi saat ini Rusia dan Turki sedang bersilang pendapat soal ditembak jatuhnya pesawat tempur Rusia oleh Turki beberapa waktu lalu.

Turki mengatakan pesawat itu telah memasuki wilayah udara mereka. Namun Rusia berkeras pesawat itu tidak menyeberangi perbatasan dan mereka memberi peringatan awal mengenai rute penerbangan kepada Amerika Serikat, yang merupakan sekutu Turki.

Rusia memulai serangan udara di Suriah bulan September lalu yang dikatakan berdasarkan permintaan Presiden Suriah Bashar al-Asad. Putin mengatakan pemimpin militer "teroris" di Suriah merupakan ancaman langsung terhadap Rusia. Ia mengatakan pangkalan militer Rusia di Suriah telah diperkuat dengan unit serangan udara dan alat pertahanan yang baru. Kremlin membantah tuduhan pasukan koalisi yang beroperasi di Suriah bahwa mereka menargetkan serangan terhadap pihak oposisi Suriah, bukannya terhadap kelompok militan yang menamakan diri negara Islam atau ISIS.
SERAHKAN NASIB ASSAD KEPADA RAKYAT SURIAH

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan terserah rakyat Suriah membahas nasib Presiden Bashar al-Assad. Pernyataan tersebut disampaikan setelah oposisi bersama Suriah mengeluarkan pernyataan setelah dua hari bertemu di Riyadh, Arab Saudi.

Konferensi para aktivis politik dan pemberontak di Arab Saudi itu sepakat membentuk badan bersama untuk mempersiapkan pembicaraan damai dengan pemerintahan Assad namun menegaskan bahwa Assad mesti mundur dari jabatannya. "Nasib Assad harus dibicarakan oleh rakyat Suriah sendiri, bukan Rusia," kata Peskov dalam jumpa pers.

"Saat ini upaya difokuskan kepada menyusun daftar mengenai siapa yang dianggap sebagai organisasi teroris, siapa yang menentukan oposisi moderat yang bisa dan mesti menjadi bagian penyelesaian politik. Ketidaksepakatan di kalangan negara tertentu masih ada". "Posisi semakin jelas," kata dia seperti dikutip Reuters. (Ant/CNNIndo/h)