Tiongkok Makin Getol Latihan Militer di Laut Tiongkok Selatan

Beijing (SIB)- Angkatan Laut Tiongkok getol melakukan latihan militer di Laut Tiongkok Selatan. Bahkan Kementerian Pertahanan terang-terangan mengumumkan bahwa mereka akan melakukan latihan rutin di kawasan itu. Tiongkok mengatakan, perairan yang kaya energi ini adalah jalur perdagangan dengan nilai lebih dari US$5 triliun setiap tahun. Sehingga Filipina, Brunei Darusalam, Vietnam, Malaysia dan Taiwan saling klaim di kawasan itu. "Tindakan ini rutin dilakukan sesuai dengan rencana pelatihan angkatan laut tahun ini," kata Kementerian Pertahanan Tiongkok dalam sebuah pernyataan singkat, Minggu (13/12).

Di akun media sosial media pemerintah Tiongkok dalam beberapa hari terakhir menunjukkan gambar dari kapal angkatan laut Tiongkok yang terlibat dalam latihan di Laut Tiongkok Selatan. Namun mereka tak mengatakan di mana tepatnya mereka mengadakan latihan.

Tiongkok secara berkala terang-terangan mengumumkan latihan militer di Laut Tiongkok Selatan. Washington pun meradang. Amerika juga mengkritik pembangunan pulau oleh Tiongkok di Kepulauan Spratly, Laut Tiongkok Selatan. Mereka pun kemudian melakukan patroli udara di dekat karang beting yang dibangun Tiongkok.

Bulan lalu, pesawat pembom AS B - 52 terbang di dekat pulau buatan Tiongkok itu. Negeri Tirai Bambu itu pun langsung menyatakan keprihatinannya karena Amerika dan Singapura menyebar pesawat mata-mata AS P8 Poseidon ke wilayah Singapura. Tiongkok berpendapat, langkah tersebut bertujuan memiliterisasi wilayah tersebut.

Tujuan manuver pesawat mata-mata AS di Singapura itu diklaim untuk mendukung "upaya keamanan maritim" serta mengamati aktivitas Tiongkok terkait polemik klaim wilayah Laut Tiongkok Selatan. Menteri Pertahanan AS, Ashton Carter dan Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen dalam pernyataan bersama menyampaikan kesepakatan kedua negara soal operasi pesawat Poseidon P8. Langkah AS dan Singapura sensitif bagi Tiongkok. Sebab, Tiongkok memiliki kepentingan besar untuk mempertahankan klaim sekitar 90 persen kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Sementara itu pemerintah Taiwan membangun pelabuhan dan mercusuar di Pulau Taiping yang berada di gugusan Kepulauan Spratly di perairan Laut Tiongkok Selatan.

"Pembangunan tersebut bagian dari komitmen kami dalam menginisiasi perdamaian di Laut Tiongkok Selatan," kata Menteri Dalam Negeri Taiwan Chen Wei-zen dalam keterangan persnya yang dikirimkan Kementerian Luar Negeri setempat kepada Antara di Jakarta, Minggu.

Kedua infrastruktur transportasi laut tersebut sudah bisa difungsikan setelah Chen bersama Menteri Administrasi Penjagaan Pantai (CGA) Wang Chung-yi dan para pejabat Kementerian Perhubungan, Komunikasi, Sains dan Teknologi (MTOCT) terbang ke pulau yang secara administrasi berada di bawah Pemerintah Kota Kaohsiung, Sabtu (12/12), untuk meresmikan pembukaan dermaga dan mercusuar yang renovasinya membutuhkan waktu dua tahun itu.
"Sebagai menteri yang bertanggung jawab atas administrasi wilayah nasional, saya merasa terhormat bisa menyaksikan peristiwa bersejarah ini," ujarnya dengan mengucapkan terima kasih kepada personel CGA dan staf MOTC serta pekerja konstruksi.

Pulau Taiping merupakan pulau terbesar di Kepulauan Spratly yang terbentuk secara alami dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumur air tanah. Vegetasi alami berkembang di pulau itu untuk mendukung perkebunan kelapa, pepaya dan pisang raja.

Selama bertahun-tahun, personel CGA yang ditempatkan di pulau itu telah mengembangkan sumber daya alam, hortikultura, dan ternak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan pemenuhan kebutuhan ritual umat Buddha, sebuah Kuil Guanyin dibangun pada 1959.

Terkait klaim pemerintah Filipina yang diajukan dalam sidang arbitrase internasional, jelas Chen, pemerintah Taiwan berpedoman pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) untuk bekerja sama dengan pihak lain yang berkepentingan melalui konsultasi atas prinsip kesetaraan dan timbal balik.

Hal itu, menurut Chen, untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan di Laut Tiongkok Selatan, menjunjung tinggi kebebasan bernavigasi, melestarikan dan mengembangkan sumber daya di wilayah tersebut. (Ant/VoA/q)