Yangon (SIB)- Usai kemenangan besar partai oposisi Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, pada pemilu multi-partai November lalu, untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, rakyat Myanmar akan melihat perpindahan pemerintahan dari junta militer ke pemerintahan sipil pada awal tahun depan.
Untuk memastikan kelancaran transfer kekuasaan, sejumlah pejabat militer yang kini menduduki posisi di pemerintahan dan pejabat senior NLD membentuk sebuah komite transisi beranggotakan delapan orang, yang berasal dari masing-masing kubu.
Salah satu anggota komite tersebut adalah Win Htein, salah seorang yang dekat dengan pemimpin NLD, Aung San Suu Kyi. Win Htein menyatakan tim tersebut akan meneliti semua dokumen dan pengeluaran resmi, mulai dari kantor Presiden dan Wakil Presiden.
"Ketika kita melihat anggaran, kita harus melihat berapa banyak proyek yang telah direncanakan untuk tahun depan, apakah proyek ini layak atau tidak, itu tanggung jawab kami sekarang," kata Win Htein, dikutip dari Channel NewsAsia, Senin (14/12).
Win Htein memaparkan bahwa memahami setiap kementerian bekerja secara menyeluruh juga akan sangat penting bagi pemerintah baru untuk memutuskan cara membentuk pemerintahan yang lebih ramping dan lebih efektif. "Setelah mengetahui informasi ini, kita cek dengan setiap kementerian, dan ketika kita memilih kabinet, kita akan menyampaikan informasi ini untuk calon menteri, sehingga mereka bisa bekerja berdasarkan informasi tersebut," kata Win Htein.
Tim transisi ini juga akan membantu pekerjaan administrasi dan logistik pemerintahan. Tanggung jawab ini salah satunya dipegang oleh Menteri Informasi dan juru bicara Presiden, Ye Htut. "Misi utama untuk komite transisi adalah mengatur proses transfer tanggung jawab dari presiden saat ini kepada presiden terpilih berikutnya," kata Ye Htut.
"Yang kedua, kita harus mempersiapkan beberapa sesi briefing oleh kementerian saat ini untuk para anggota NLD. Jadi misalnya mereka ingin tahu tentang tim khusus ini, kami akan mengirimkan sekretaris untuk menjabarkannya kepada mereka secara singkat," ujar Ye Htut. "Yang ketiga, kita harus berkoordinasi pada banyak isu untuk menjaga stabilitas politik sebelum perpindahan pemerintahan," tutur Ye Htut.
Meski demikian, para pejabat NLD masih khawatir soal kerja sama dengan kubu militer. "Banyak orang yang baik. Tapi secara politik, mereka tidak bisa diandalkan, itulah yang kita takutan," kata Win Htein. "Tapi aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan Hla Tun, Menteri Kantor Presiden saat ini, juga dengan Ye Htut. Saya pikir mereka tidak akan membuat kekacauan, dan data mereka cukup transparan," ujarnya menambahkan. Masa jabatan anggota parlemen saat ini akan berakhir pada 30 Januari 2016, sehingga tim transisi ini hanya memiliki sedikit waktu untuk menyusun data, dengan estimasi waktu kurang lebih satu bulan.
Opium Masalah Besar
Aung San Suu Kyi dan NLD sukses memenangkan pemilu Myanmar. Namun, mungkinkah Suu Kyi juga akan sukses menundukkan perdagangan opium negaranya? Menurut data PBB, yang disampaikan pada Selasa 14 Desember 2015, produksi opium di Myanmar, terhitung stabil selama tiga tahun terakhir.
Opium akan menjadi tantangan yang menakutkan bagi pemenang Nobel Aung San Suu Kyi yang akan mengambilalih kekuasaan pada Februari mendatang.
Seperti diberitakan oleh Reuters, berdasarkan laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC), Myanmar memproduksi 647 ton opium pada tahun ini. Jumlah ini menempatkan Myanmar pada peringkat kedua produksi opium terbanyak di dunia di bawah Afghanistan. Angka ini cenderung stabil selama beberapa tahun terakhir. Jumlah sebanyak 647 ton opium itu dihasilkan Myanmar dari ladang poppy, atau opium seluas 55.500 hektare.
Direktur UNDOC wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik Jeremy Douglas memperingatkan, stabilisasi itu bisa dianggap sebagai sebuah "kesuksesan."
"Produksi opium sudah berada pada level tinggi. Petani opium yang tak memiliki alternatif akan terus memproduksi opium," katanya.
Myanmar tak hanya terkenal sebagai penghasil opium dan heroin dalam bentuk lain. Mereka juga memproduksi obat methamphetamine, yang dikenal di seluruh Asia dengan nama Thailand, "ya ba," atau obat gila. Industri gelap ini menghasilkan miliaran dolar AS. Permintaan tinggi ini diarahkan oleh kemiskinan, konflik, dan permintaan dari China.
Semasa kampanye, Suu Kyi terhitung sering menyinggung masalah opium dan perdagangan narkoba akan menjadi ujian besar bagi kepemimpinannya. Bahkan, meski sudah dibawah pemerintahan NLD, militer akan berusaha terus mempertahankan kontrol.
Militer akan menggunakan dalih Kementerian Pertahanan, masalah perbatasan, dan masalah dalam negeri untuk mempertahankan kekuasaannya. Ketiga area tersebut adalah wilayah krusial dalam upaya pemberantasan narkotika. Kebanyakan narkoba yang diproduksi di perbatasan dikuasai oleh tentara pemberontak etnis, atau oleh militer Myanmar, dan milisi sekutu.
Tiga negara, Myanmar, Laos, dan Thailand membentuk The Golden Triangle (segi tiga emas). Ketiganya adalah penghasil seperempat opium dunia. Dengan semua hasil yang didapat dan produksi opium yang menjurus "stabil," mampukah Aung San Suu Kyi mulus melalui masa kepemimpinan di Myanmar?
(CNN Indonesia/d)
