Rusia Tolak Perbaiki Hubungan dengan Turki

Moskow (SIB)- Presiden Rusia Vladimir Putin dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan pimpinannya sama sekali tidak ingin memperbaiki hubungan dengan Pemerintah Turki, pasca-insiden Sukhoi yang ditembak jatuh pada 24 November 2015.

Pernyataan itu dilontarkan Putin ketika dirinya ditanyai ribuan wartawan dalam konferensi pers tahunan, mengenai nasib ke depannya hubungan Turki-Rusia. “Harus saya akui, saat ini sangat sulit untuk mencapai kesepakatan dan memperbaiki hubungan dengan pemerintahan Turki pimpinan Presiden Erdogan,” ujar Putin. “Saya pikir kami harus menyatakan bahwa tidak ada peluang sedikit pun bagi Turki untuk dapat memperbaiki hubungan dengan Rusia,” sambungnya.

Putin menambahkan, tindakan yang dilakukan Turki dinilai negaranya sebagai ‘aksi kebencian’, dan dirinya benar-benar tidak mengerti mengapa pemerintahan Presiden Erdogan dapat melakukan hal tersebut. Sebagaimana diberitakan, baru-baru ini Rusia menuntut Turki untuk membayar sejumlah uang kompensasi atas insiden jatuhnya Sukhoi.

Keputusan itu diyakini merupakan ekspresi kemarahan pemerintah Negeri Beruang Merah atas tindakan AU Turki yang menembak jatuh jet tempur Sukhoi Su-24 pada 24 November 2015. Hal itu dilakukan otoritas keamanan Turki karena jet tempur Sukhoi Su-24 Rusia dinilai telah melanggar kedaulatan wilayah udara negaranya.

Menurut Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan yang membela tindakan AU-nya, jet tempur Sukhoi Su-24 Rusia telah melanggar kedaulatan wilayah udara Turki dan mengabaikan 10 kali peringatan yang telah disampaikan AU Turki.

Kendati Pemerintah Turki telah menyampaikan alasan mereka dalam insiden tembak jatuh Sukhoi, Putin berang dengan tindakan yang dilakukan salah satu negara anggota NATO itu. Menurutnya, Turki tak punya hak atau alasan apa pun untuk menembak jatuh Sukhoi Su-24 ketika itu. Sebab menurut Putin, jet tempur Sukhoi-nya pada saat itu sama sekali tidak melanggar wilayah udara Turki. Akibat insiden tersebut, banyak pihak yang memprediksi bahwa Pemerintah Rusia dan Turki sedang berada di ambang perang terbuka.

Turki sebelumnya mengumumkan telah mencapai kesepakatan awal dengan Israel untuk mulai memperbaiki hubungan diplomatik setelah beberapa tahun kedua negara bermusuhan akibat tragedi Mavi Marmara. Kedua negara yang sebelumnya merupakan sekutu di kawasan terlibat dalam konfrontasi dan perang dingin tahun 2010 saat pasukan Israel menyerbu kapal pemberi bantuan milik aktivis Turki menuju Gaza.

Kapal bernama Mavi Marmara itu adalah bagian dari armada yang coba menembus blokade Israel menuju Gaza. Serbuan itu menewaskan 10 orang aktivis, seorang aktivis asal Indonesia ikut tertembak. Akibat peristiwa itu, Turki mendesak permintaan maaf dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Turki juga melayangkan gugatan internasional terhadap beberapa petinggi Israel.

Seorang pejabat Israel kepada The New York Times, Kamis (17/12), mengatakan bahwa Turki dan Israel mencapai kesepakatan awal untuk memperbaiki hubungan diplomatik. Israel, kata pejabat yang enggan disebut namanya ini, akan menciptakan dana kompensasi untuk keluarga korban tewas di Mavi Marmara. Media Israel menyebutkan, kompensasi akan disiapkan sekitar US$20 juta. Namun Emmanuel Nahshon, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa nilainya belum dipastikan.

Dari sisi Turki, pemerintahan Ankara akan membatalkan gugatan kriminal terhadap pejabat Israel dan setuju mencegah para pemimpin Hamas untuk masuk ke Turki. Israel selama ini menuduh pemimpin Hamas, Saleh al-Arouri, merencanakan serangan terhadap warga Israel di Tepi Barat dari Turki.

Jika kesepakatan ini sudah difinalisasi, Turki dan Israel bisa kembali menempatkan duta besar mereka di masing-masing negara serta kembali menggelar diskusi pembangunan pipa gas alam dari Israel ke Turki, kata pejabat Israel.

Kesepakatan ini diumumkan beberapa hari setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa rekonsiliasi dengan Israel "baik bagi kita, Israel, Palestina dan seluruh kawasan." Pejabat Israel mengatakan, kesepakatan ini masih membutuhkan persetujuan akhir sebelum diterapkan.

Pemerintah Turki enggan mengonfirmasi soal kesepakatan dengan Israel. Namun koran pro-pemerintah, Daily Sabah menulis dengan mengutip pejabat senior Turki, bahwa kesepakatan awal rekonsiliasi tercapai dalam pertemuan di Zurich. Sementara kantor berita semi pemerintah Anadolu melaporkan, kesepakatan masih digodok dan belum rampung. (CNN Indonesia/d)