Brussels (SIB)- Pihak NATO dilaporkan sepakat membantu Pemerintah Turki dalam memperkuat wilayah perbatasannya dengan Suriah. Laporan itu disampaikan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, ketika bertemu Perdana Menteri (PM) Turki Ahmet Davutoglu di Brussels, Belgia.
Jens Stoltenberg menyatakan sepakat mengirim berbagai paket kendaraan militer untuk membantu pertahanan udara Turki. Sebab, ia menilai bahwa wilayah perbatasan Turki rawan aksi radikal karena berbatasan langsung dengan Suriah yang diisi banyak basis ISIS.
“Kami telah menyepakati pengiriman paket-paket peralatan militer, sebagai langkah-langkah jaminan kepada Turki mengingat seringnya terjadi situasi yang bergejolak di wilayah perbatasan Turki-Suriah,†ujar Stoltenberg, seperti diwartakan Reuters, Sabtu (19/12). “Hal ini juga dilakukan mengingat adanya insiden Sukhoi Rusia ditembak jatuh di wilayah Perbatasan Turki-Suriah. Kami melakukan ini untuk meminimalisasi kejadian serupa terulang kembali,†sambungnya.
Kendati demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan NATO ini merupakan aksi pembelaan dan dukungan terhadap Turki yang sedang berseteru dengan pemerintahan pimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini, Presiden Negeri Beruang Merah diketahui sama sekali tidak ingin memperbaiki hubungan dengan Pemerintah Turki yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan.
“Harus saya akui, saat ini sangat sulit untuk mencapai kesepakatan dan memperbaiki hubungan dengan pemerintahan Turki pimpinan Presiden Erdogan,†ujar Putin ketika menggelar konferensi pers tahunan ke-11 di Moskow.
Rusia juga menuntut Turki untuk membayar sejumlah uang kompensasi atas insiden jatuhnya Sukhoi. Keputusan itu diyakini merupakan ekspresi kemarahan pemerintah Negeri Beruang Merah atas tindakan AU Turki yang menembak jatuh jet tempur Sukhoi Su-24 pada 24 November 2015.
Sebelumnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi berisi kerangka kerja internasional untuk proses perdamaian di Suriah, momen langka di mana negara-negara kekuatan besar akhirnya bersatu untuk menanggulangi perang sipil yang sudah merenggut lebih dari 250 ribu orang tersebut.
Berdasarkan resolusi tersebut, PBB dapat melanjutkan rencana kerja yang sebelumnya sudah dibicarakan dalam pertemuan antara Amerika Serikat, beberapa negara besar Eropa dan Arab, Rusia, serta Iran. Pertemuan tersebut menghasilkan dua poin rancangan resolusi, yaitu gencatan senjata nasional dan pembicaraan damai selama enam bulan antara jajaran pemerintah Presiden Bashar al-Assad dan oposisi guna membentuk pemerintahan bersatu.
Terhitung 18 bulan setelah pembicaraan damai tersebut, masyarakat Suriah diharapkan sudah dapat mengikuti pemilihan umum. Namun, dalam dua putaran pertama pembicaraan, negara-negara besar tersebut masih berselisih paham mengenai kelompok oposisi mana yang akan diundang untuk berdiskusi dan bagaimana posisi Assad ke depannya.
AS beserta negara-negara Eropa dan Arab enggan membiarkan Assad tetap bertakhta selama proses transisi. Mereka juga mengatakan bahwa Assad tak bisa ikut serta dalam pemilu yang akan diselenggarakan, sementara Rusia dan Iran masih mendukung rezim tersebut. "Secara bertahap kesenjangan menyempit, tapi masih ada kesenjangan besar. Masih ada negara-negara yang berpikir Assad adalah solusi untuk memerangi Daesh (ISIS), yang merupakan kebalikan pandangan kami," kata seorang pejabat senior Barat.
Tapi kini, seorang diplomat senior AS mengatakan bahwa Rusia sudah melunak dan tak keberatan jika Assad mengundurkan diri dalam proses perdamaian Suriah. "Rusia telah sampai ke titik di mana mereka secara pribadi menerima bahwa Assad akan pergi pada akhir transisi ini, mereka hanya tidak siap untuk mengatakan itu di depan publik,†ucap pejabat senior tersebut. Berbeda dengan Rusia, Iran sendiri hingga kini masih berkukuh pada pendiriannya. Selama bertahun-tahun, Iran mendukung Assad dengan menurunkan personel militer dan juga senjata. Iran terancam kehilangan pengaruh mereka di Suriah jika Assad mundur.
TANTANG BALIK ERDOGAN
Wakil Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal Mekdad mengatakan, tudingan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap negaranya diyakini hanya untuk mengalihkan perhatian dunia dari keluarganya yang dituduh sebagai konsumen utama bisnis minyak kelompok ISIS.
Sebelumnya, Erdogan menuduh bahwa seorang pengusaha Suriah menjadi pembeli terbesar minyak ilegal dari ISIS yang kemudian dijual kepada rezim Presiden Suriah Bashar al Assad. Sebagaimana diberitakan, Kementerian Pertahanan Rusia juga dikabarkan telah mengklaim memiliki bukti bahwa Presiden Erdogan dan keluarganya merupakan konsumen utama minyak ISIS.
Menurut data yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia dari hasil pengamatan satelit, penyelundupan dari Suriah dan Irak dilakukan melalui tiga jalur. Jalur pertama adalah rute sebelah barat yang diduga digunakan ISIS untuk mengangkut minyak curian mereka dari Provinsi Raqqa, terutama ladang minyak Manbij ke kota pelabuhan Turki, Dortyol. “Mereka (Turki) mendistorsikan gambaran dunia tentang Suriah untuk mengalihkan perhatian dari diri presiden Turki dan keluarganya,†tegas Mekdad.
Pemerintahan Erdogan bekerja menampung minyak dari Suriah dan Irak, kemudian menjualnya di pasar domestik Turki dan beberapa negara lainnya,†lanjut Mekdad. Mekdad pun lantas menantang Erdogan untuk membuktikan tudingannya tersebut. “Kami siap untuk menantang Erdogan untuk memberikan setidaknya satu bukti dari ucapan yang dilontarkannya,†tantang Mekdad. (CNN Indonesia/h)
