MILF dan Pemerintah Filipina Berdamai

Manila (SIB)- Kelompok pemberontak Muslim terbesar di Filipina, Kamis (27/3), menandatangani pakta perdamaian bersejarah dengan pemerintah untuk mengakhiri salah satu konflik bersenjata paling panjang dan paling berdarah di Asia. Setelah empat dekade memberontak dan mengakibatkan puluhan orang tewas, Front Pembebasan Islam Moro (MILF) menandatangani perjanjian damai dengan pemerintahan Presiden Benigno Aquino di Manila.

"Perjanjian komprehensif untuk Bangsa Moro adalah sebuah kemenangan bagi perjuangan kami," kata Ketua MILF, Murad Ebrahim dalam upacara penandatangan perjanjian. "Dengan kesepakatan ini maka aspirasi Bangsa Moro dan komitmen pemeritah Filipina untuk mengakui aspirasi itu kini diwujudkan," tambah Ebrahim.

Kesepakatan ini membuat MILF dan pemerintah Manila bekerja sama untuk membentuk sebuah kawasan otonomi minoritas Muslim yang akan memilih sendiri pemimpinnya pada pertengahan 2016. "Apa yang sedang terjadi di hadapan kita adalah sebuah jalan yang akan membawa kita ke sebuah perubahan permanen terhadap Muslim Mindanao," kata Presiden Aquino di tengah upacara yang dihadiri lebih dari 1.000 orang itu.

Wilayah Bangsa Moro mencakup 10 persen dari wilayah Filipina yang sebagian besar warganya memeluk Katolik. Nantinya kawasan itu akan memiliki penduduk mayoritas Muslim namun masih menyisakan kantung-kantung penduduk Katolik.

Pemberontakan Muslim sudah berlangsung sejak 1970 memperjuangkan kemerdekaan dan otonomi di wilayah selatan Filipina. Kawasan itu dianggap sebagai tanah leluhur warga Muslim Mindano merujuk pada kedatangan para pedagang Arab di abad ke-13.

Konflik itu membuat jutaan orang di Mindanao yang kaya sumber alam, menderita. Wilayah itu bahkan terpecah-pecah dengan adanya para panglima perang Katolik dan Muslim yang kerap bentrok satu sama lain. Konflik dan kemiskinan menjadi lahan subur untuk tumbuhnya ekstremisme Islam. Kelompok Abu Sayyaf yang terafiliasi Al-Qeda sempat menggunakan kawasan terpencil Mindanao untuk basis mereka.

MILF, yang diperkirakan memiliki 10.000 pejuang, merupakan kelompok pemberontak Muslim terbesar di Mindanao. Sehingga kesepakatan damai ini disambut suka cita warga di wilayah selatan Filipina itu. "Saya sangat gembira. Di depan semua kesulitan yang dialami orangtua kami, generasi akan datang berharap dan berdoa penganut Kristen dan Muslim akan berdamai," kata Mona Rakman (42), ibu empat anak yang tinggal di dekat markas MILF.

Nantinya wilayah otonomi itu akan memiliki polisi sendiri, parlemen sendiri dan wewenang menarik pajak Sementara pendapatan dari hasil bumi wilayah ini akan dibagi dengan pemerintah pusat. Meski mayoritas penduduknya memeluk Islam, namun daerah otonomi ini akan menjadi sebuah pemerintahan sekular. Sementara pemerintah Manila masih bertanggung jawab atas pertahanan, kebijakan luar negeri, mata uang dan kewarganegaraan.

Meski demikian tidak ada jaminan kesepakatan damai itu akan dilaksanakan pada pertengahan 2016, batas waktu yang bertepatan dengan saat Aquino harus mengakhiri periode pemerintahannya selama enam tahun. Aquino harus meyakinkan Kongres untuk meloloskan undang-undang bagi pembentukan wilayah otonomi Bangsa Moro, idealnya akhir tahun ini sehingga membeikan cukup waktu untuk melakukan langkah lain seperti pemungutan suara lokal.
Namun meski koalisi Aquino memiliki suara mayoritas dan ia memiliki popularitas tinggi, ada kekhawatiran politisi menolak undang-undang yang diusulkan. Politisi Kristen di Mindanao dianggap sebagai pihak yang berpotensi melanggar perjanjian itu, sementara politisi di wilayah lain menentang perjanjian itu untuk mendapat dukungan warga menjelang pemilihan umum pada 2016.

Perjanjian damai itu sepertinya juga akan ditentang oleh Mahkamah Agung, yang pada 2008 mementahkan rencana perjanjian damai antara MILF dan pemerintahan pendahulu Aquino, Gloria Arroyo. Militan Islam yang menentang perjanjian itu juga menjadi ancaman lain, dan terus memperpanjang kekerasan di Mindanao.

Diantara kelompok pengganggu kesepakatan damai tersebut adalah Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro, kelompok pecahan MILF yang terdiri dari beberapa ratus militan dan dalam beberapa tahun terakhir melancarkan serangan mematikan di wilayah selatan.

"Kami akan terus berjuang menentang pemerintah Republik Filipina karena kami menginginkan kemerdekaan, tidak ada yang lain," kata jurubicara BIFF Abu Missry Mama kepada AFP melalui telepon dari tempat persembunyiannya.

Kepemimpinan MILF berkomitmen untuk bekerja bersama pemerintah untuk menetralkan ancaman BIFF ini. Meski demikian MILF tidak akan menyerahkan senjata atau identitas pejuangnya sampai undang-undang itu diloloskan. (Ant/AFP/ r)