Paris (SIB)- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengumumkan bahwa tidak ada kesepakatan tentang Ukraina, setelah empat jam lamanya berunding dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam satu pertemuan di Paris, Prancis. Kerry mengatakan kepada Lavrov bahwa AS masih menganggap intervensi Rusia di Crimea "ilegal dan tidak sah." Dia juga menekankan bahwa tidak ada keputusan tentang masa depan Ukraina yang dapat dibuat tanpa melibatkan pemerintah pusat di Kiev.
"Kami tidak akan menerima sebuah keputusan ketika pemerintah Ukraina yang sah tidak ambil bagian." "Prinsip ini jelas: tidak ada keputusan tentang Ukraina tanpa Ukraina," kata Kerry dalam konferensi pers di Paris. Kerry menekankan perlunya sebuah "solusi diplomatik" untuk menyelesaikan krisis.
Dalam pernyataannya, Kerry juga mengaku "sangat khawatir" dengan kehadiran pasukan Rusia di perbatasan Ukraina, yang menurutnya telah menciptakan ketakutan dan intimidasi. Kerry kemudian menyerukan Rusia untuk menarik kembali pasukannya dari perbatasan Ukraina.
"kemajuan nyata di Ukraina harus mencakup penarikan mundur sejumlah besar pasukan Rusia yang ada saat ini berkumpul di sepanjang perbatasan Ukraina," tegas Kerry seperti dilansir dari Associated Press, Senin (31/3).
Namun, Menlu Rusia Lavrov membantah bahwa mereka berencana untuk melakukan invasi. Dalam konferensi pers yang berbeda, Lavrov mengatakan dia dan Kerry setuju bekerja dengan pemerintah Ukraina untuk memperjuangkan hak-hak warga Ukraina berbahasa Rusia dan melucuti "pasukan tak resmi dan provokator". Moskow mengklaim bahwa "fasis" telah mengambil kekuasaan di Ukraina, membahayakan keselamatan warga Ukrania berbahasa Rusia. Lavrov mengatakan kepada televisi negara Ukraina harus memiliki konstitusi baru "yang menyediakan struktur federal" dan netralitas.
Crimea Samakan Waktu dengan MoskowKrisis Ukraina terus memanas. Kendati Ukraina dan dunia tidak mengakui referendum warga Crimea yang memilih untuk bergabung dengan Rusia, Crimea tetap menganggap telah melepaskan diri dari Ukraina dan kini menjadi bagian dari Rusia. Menunjukkan hal tersebut, warga Crimea melakukan upacara perayaan pemindahan waktu. Mereka berkumpul di stasiun kota di Ibu Kota Crimea, Simferopol, untuk memajukan waktu selama 2 jam, menyamakan dengan zona waktu Rusia.
Dilansir Channel News Asia, Minggu (30/3) PM Crimea Sergei Aksyonov, secara resmi memindahkan jarum jam dari angka 22.00 waktu setempat ke jam 00.00 (GMT+4) yang merupakan waktu Moskow. Aksi Aksyonov tersebut disambut tepuk tangan meriah rakyat Crimea yang melambaikan bendera Rusia.
Pencocokan waktu itu juga akan mempengaruhi segala jadwal di Crimea seperti kereta api, transportasi air dan udara, serta telekomunikasi. Pencocokan waktu itu memang bagian dari realisasi referendum. "Pencocokan tersebut akan dibuat berkala sehingga tidak ada kerugian finansial," kata Deputi Perdana Menteri Crimea Rustam Temirgaliyev. Pada Minggu tersebut pula, seluruh pasukan Ukraina yang ada di Crimea sudah meninggalkan semenanjung tersebut. Jumlah yang dikembalikan ke Ukraina ada sekitar seribu orang.
Menyusul pemindahan zona waktu tersebut, media lokal Crimea, Krymskaya Gazeta menginformasikan pada seluruh warga bahwa perubahan zona waktu bisa berpengaruh terhadap kesehatan. “Kami mengimbau agar masyarakat lebih perhatian terhadap kesehatan mereka, karena perubahan zona waktu bisa mengganggu waktu tidur hingga perubahan hormon yang memicu depresi,†tulis koran lokal tersebut.
Kendati demikian, juru bicara Pemerintah Regional Crimea Lyudmila Mokhova optimistis warganya bisa cepat beradaptasi. “Memang akan terdapat beberapa kesulitan dalam penyesuaian waktu baru ini, tapi kami semua bersemangat,†tuturnya. Pernyataan Mokhova diamini warga Simferopol. “Hanya butuh tiga hari untuk beradaptasi. Selebihnya, kami akan melakukan aktivitas bersama-sama dengan warga Rusia lainnya,†papar Gleb Kulikov.
Catatan dari Kementerian Kesehatan Crimea menunjukkan sehubungan dengan lokasi geografi Crimea, kondisi malam dan pagi hari akan datang lebih cepat ketimbang di Kiev. "Pencocokan atau penyesuaian itu tidak berdampak pada kehidupan masyarakat di Crimea," kata kementerian tersebut.
Di luar semangat dan optimisme warga Crimea dengan bergabungnya mereka bersama Rusia, pihak Barat dan Ukraina terus berusaha menekan Rusia untuk melepaskan cengkeraman mereka atas wilayah otonomi Ukraina tersebut. Tentara Rusia pun masih bercokol di Tanah Crimea. Bahkan, dikabarkan puluhan ribu tentara Rusia sudah bersiaga di wilayah perbatasan Rusia-Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pihaknya berhak mengambil kembali Crimea dari Ukraina, berkenaan dengan catatan sejarah yang menyatakan bahwa Pemimpin Uni Soviet Nikita Kruschev, telah melakukan kesalahan dengan menyerahkan Crimea pada Ukraina pada 1954.
(BBC/vvn/AP/R16/h)Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.
