Samosir (SIB)- Landen Marbun terpilih secara aklamasi sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD-GAMKI) Sumut pada Konferensi Daerah (Konferda) VII GAMKI Sumut 5-7 Mei di Hotel TJS, Desa Siopat Sosor, Parbaba Samosir. Pada Konferda tersebut seluruh DPC menerima laporan pertanggungjawabannya dan memercayakan Ketua Fraksi P Hanura DPRD Medan ini memimpin GAMKI 4 tahun ke depan (2016-2019).
Konferda VII tersebut melahirkan 11 pokok-pokok pikiran dan 12 rekomendasi kepada Pemerintah Pusat, Pemprovsu dan kabupaten/kota serta kepada masyarakat luas. Rekomendasi tersebut di antaranya menyerukan kepada semua pihak agar menjaga kelestarian ekosistem Danau Toba untuk mendukung Geopark Kaldera Toba dan sebagai tujuan wisata dunia.
Semua stakeholder terutama Pemprovsu melalui peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat diminta memproteksi kepemilikan tanah adat (ulayat) dan tanah milik rakyat. Juga perlindungan daerah tangkapan air, sempadan danau dan sungai, penanggulangan lahan kritis, pengendalian pencemaran air serta perlindungan keanekaragaman hayati.
Menurut Landen, jangan karena masuknya investor untuk membangun kawasan Danau Toba, khususnya Samosir, lalu menjual seluruh tanahnya karena ditawarkan dengan harga menggiurkan. Harus ada pola yang dibuat apakah itu lewat Perda atau Perbup untuk memproteksi tanah milik rakyat maupun ulayat. Caranya, pada Perda atau Perbup ditetapkan tanah yang digunakan oleh investor dilakukan dengan sistem sewa dalam jangka waktu tertentu.
Pemerintah daerah se- kawasan Danau Toba harus bisa mempertahankan hak ulayat maupun tanah milik rakyat agar bisa bertahan sampai ke anak cucu. Harus bisa ditiru cara Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Barat dalam mengelola pariwisatanya. Di sana budayanya berlaku secara utuh dan pelaku wisata masyarakat itu sendiri. Tidak seperti DKI Jakarta dengan orang Betawinya dan Medan yang suku aslinya semakin terpinggirkan.
“Juga kami rekomendasikan agar pemerintah melakukan moratorium penebangan hutan/kayu di sekitar kawasan Danau Toba. Kemudian mengevaluasi dan meninjau ulang pelaku industri dan perhotelan yang banyak menyumbang pencemaran dan penyebab menurunnya kualitas air Danau Toba,” katanya.
GAMKI Sumut juga mendorong proses percepatan pemekaran wilayah di Indonesia, khususnya Propinsi Tapanuli (Protap), Propinsi Kepulauan Nias (Kepni) dan Propinsi Sumatera Tenggara untuk percepatan pembangunan serta mendekatkan rentang kendali antara pusat dan daerah. Meski Protap belum terealisasi, tapi GAMKI Sumut sangat mengapresiasi Pemerintah Pusat yang telah membentuk Badan Otorita Danau Toba yang akan mempercepat pembangunan pariwisata kawasan Danau Toba. GAMKI juga merekomendasikan agar Pemprovsu mempercepat penyelesaian konflik pembangunan HKBP Binjai, menyelesaikan persoalan krisis listrik di Nias, sistem penetapan pajak di Nias dan percepatan Pilkada di P Siantar.
GAMKI Sumut sudah mengundang tujuh kepala daerah di kawasan Danau Toba seperti Bupati Samosir, Humbahas, Taput, Simalungun, Tobasa, Karo dan Dairi. Panitia Konferda sebelum bersidang semula akan memberikan porsi atau kesempatan kepada para kepala daerah memberikan sambutan sebagai bentuk sinergisitas antara DPD GAMKI dengan pemerintah di kawasan Danau Toba. Tujuh yang diundang hanya Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga yang hadir, sedangkan enam lainnya tidak hadir dengan alasan ada pertemuan dengan Presiden Jokowi, tapi tidak mengutus siapa pun.
Sikap tujuh kepala daerah tersebut sangat disesalkan sejumlah DPC GAMKI. Ketua DPC GAMKI Tapanuli Selatan Zulhendri Sinaga mengatakan, seharusnya tujuh kepala daerah tersebut memberi pemikiran bagaimana menggulirkan pariwisata yang telah digulirkan Presiden Jokowi pasca penetapan Otoritas Danau Toba. GAMKI ingin menggali pemikiran-pemikiran mereka karena tiap daerah pasti berbeda-beda, ada yang fokus untuk infrastruktur, ada yang sudah memadai infrastrukturnya.
“Meski dilaksanakan di Samosir tapi kawasan Danau Toba adalah rumah mereka kok mereka tidak datang menyahuti ajakan Pemuda GAMKI? Apakah tujuh kepala daerah kawasan Danau Toba ini tidak suka dengan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang membentuk Otorita Danau Toba, sehingga mereka merasa terbeban berat untuk menghadapinya?” ucap Zulhendri.
Ketua DPC GAMKI Tanjung Balai Edison Tambunan mengaku bingung melihat ke-7 kepala daerah tersebut. Masing-masing daerah perlu mengekspos andalan daerahnya di hadapan pemuda Kristen Sumut. Pemuda GAMKI tidak jadi penonton perkembangan Danau Toba, tapi bisa merekomendasikan kepada pemangku kebijakan apa-apa yang dibutuhkan daerah.
“Sebagai anak kandung gereja, GAMKI harus ikut memikirkan masalah Danau Toba, salah satunya dari segi lingkungan hidup yang sudah mengkhawatirkan. Sudah banyak hutan yang dibabat, apa sikap kepala daerah, lihat banyaknya kerambah milik perusahaan asing, pencemaran melalui limbah oleh perusahaan yang tidak memiliki IPAL, apakah tujuh kepala Daerah ini sudah siap menghadapi Otoritas Danau Toba dan Geopark Kaldera Toba? Kesiapan itu harus didengar Pemuda GAMKI, program apa yang sudah mereka buat khusus kepala daerah yang baru dilantik,” tegasnya.
Pembukaan Konferda diawali dengan ibadah dengan pengkhotbah Pdt Saut Sirait MTh. Turut hadir tokoh masyarakat Sumut DR RE Nainggolan dan Wakajatisu Baginda Lumbangaol SH MH. Hadir juga Ketua panitia Haris Silalahi, Victor Silaen, Sekretaris DPD GAMKI Sumut Alfan Sihombing, Ketua DPC GAMKI Medan Derman Nababan, Ketua DPC GAMKI Taput Sahat Sibarani, Ketua DPC Sergai Wanretno Manullang, dan sejumlah pengurus DPC GAMKI se-Sumut dan pengurus GAMKI Sumut. (A10/A26/F06/E07/f)
