PB Kembar Sumut Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Penggelapan Pajak Ratusan Juta di Dispenda Batubara

Batu Bara (SIB)- Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Besar Kesatuan Mahasiswa Batubara - Sumatera Utara (PB Kembar Su) unjukrasa di halaman Mapolres Batubara Kamis (10/11) mendesak penegak hukum mengusut dugaan penggelapan pajak ratusan juta rupiah tahun 2015 di Dispenda setempat.

Kordinator aksi Muhammad Alhafiz didampingi kordinator lapangan Pihir Abdullah dalam orasinya menyebutkan adanya indikasi penggelepan pajak reklame dan restoran di Dinas Pendapatan Daerah Batubara berjumlah ratusan juta rupiah itu untuk segera diusut tuntas. Pasalnya, penerimaan pajak restoran diduga belum disetorkan oleh bendahara dinas terkait ke dalam rekening umum daerah dan ada indikasi di bagi-bagi kepada sejumlah pejabat dikantor itu.

PB Kembar Su menilai pihak penegak hukum perlu segera melakukan pengusutan kasus dugaan penggelapan penerimaan pajak yang ditangani Dispenda Batubara secara marathon untuk menelusuri mungkin sudah banyak uang rakyat yang mengalir 'ke kantong' sejumlah oknum pejabat, "Pajak yang semestinya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jangan sampai mengalir ke kantong pribadi untuk memperkaya diri, kami akan terus awasi", teriaknya disambut gemuruh suara "tangkap Kadispenda Batubara".

Sesuai pernyataan sikap tertulis PB Kembar Su yang diterima SIB menyebutkan bahwa berdasarkan LHP BPK RI tahun 2015 menyebutkan bahwa bendahara penerimaan dispenda Batubara itu benar ada menerima sejumlah Rp 293.829.000 dari salah satu restoran, namun sejumlah uang tersebut tidak disetorkannya kedalam Rekening Keuangan Umum Daerah (RKUD) melainkan dibagikan kepada sejumlah oknum di lingkungan Dispenda Batubara.
Selain itu dalam LHP BPK RI juga disebutkan ada beberapa setoran pajak dari para Wajib Pajak (WP) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, sehingga dari temuan itu BPK menyimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah Batubara tahun 2015 berkurang Rp 544.709.000, beber Kembar.

Berkenaan dengan hal itu pula Kesatuan Mahasiswa Batubara  meminta Polres Batubara mengusut tuntas kasus tersebut, memeriksa Kadispenda Batubara H Zulkafli Lubis yang diduga gagal menjalankan fungsinya yang berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak daerah serta melakukan audit dengan melibatkan tim ahli seluruh proses penerimaan pajak diinstansi itu secara marathon.

Menanggapi tuntutan PB Kembar Su, Kapolres Batubara AKBP S Bonaparte Silalahi,SIk diwakili Kasat Binmas AKP Arjo menyatakan, pihaknya akan mempelajari item-item dugaan yang disampaikan guna untuk dilakukan penyelidikan. "Terima kasih atas masukan adik-adik sekalian, aspirasinya segera akan saya sampaikan kepada pimpinan", katanya. (C25/c).