Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 06 April 2026

Terkait Dugaan Korupsi Pajak Reklame, DPRD Batubara Segera Panggil Kadispenda

- Kamis, 09 Februari 2017 19:49 WIB
224 view
Batubara (SIB) -Ketua komisi B DPRD Batubara Fahmi SH memastikan pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pendapatan Daerah Batubara Julkafli Lubis guna mengklarifikasi dugaan korupsi pajak reklame tahun 2016 sebagaimana yang disampaikan puluhan massa Laskar Anak Negeri (Lari) saat menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (7/2) lalu.

Menurut Fahmi kepada SIB, Rabu (8/3) persoalan dana pajak sangat krusial karena menyangkut pendapatan asli daerah serta keberlangsungan pembangunan daerah, sehingga pihaknya akan serius menyahuti aspirasi para mahasiswa dan tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas jika benar ada terjadi penyelewengan yang merugikan keuangan daerah.

Hanya saja menurut politisi partai PAN itu, menegakkan hukum tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena selain harus dibuktikan dengan fakta dan data juga harus menjunjung azas praduga tak bersalah.

"Sudah kita agendakan pemanggilan guna mengklarifikasi adanya dugaan penggelapan pajak reklame dan restoran tahun 2016, jika itu benar kita minta dikembalikan ke kas daerah terlebih dahulu dan jika tidak diindahkan barulah diteruskan kepada penegak hukum," jelasnya.

Kendati demikian, Fahmi menyatakan tidak mau terlalu jauh berandai-andai dan meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses.

Sebagaiman pemberitaan SIB sebelumnya, sekelompok massa yang menamakan diri Laskar Anak Negeri untuk yang kedua kali melakukan aksi unjuk rasa Selasa (7/2) di DPRD Batubara meminta segera di bentuk panitia khusus (Pansus) menelusuri dugaan penggelapan dana pajak reklame dan pajak restoran tahun 2016 pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Batubara.

Massa Lari juga meminta wakil rakyat di daerah itu segera mendesak Kejari Batubara untuk melakukan  pemeriksaan secara merathon terhadap dana pajak reklame dan bilboard serta pajak restoran dan pajak pengadaan makan dan minum PT Inalum sepanjang tahun 2016 serta pajak galian C PT Pelindo Kuala Tanjung tahun 2016 yang diduga kuat diselewengkan.(C25/d)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru