Didemo Soal Dana Taktis, Mauliate Simorangkir Bantah Temuan Inspektorat Taput

Taput (SIB)- Sekelompok massa dari Komunitas Pemuda Pemudi Anti Korupsi (KPPAK) berunjuk rasa ke Kantor Bupati Taput, Jumat (10/2), terkait dana taktis tahun 2016 senilai Rp 100 juta kepada Wakil Bupati Taput. Sebelumnya pihak Inspektorat memublikasikan soal dana itu ke publik seminggu lalu.
Pimpinan aksi bermarga Simangunsong dalam orasinya meminta jika memang ada kerugian negara terkait biaya taktis Wakil Bupati tersebut agar segera dikembalikan ke kas negara.

"Kita meminta supaya pejabat negara transparan dalam menggunakan anggaran negara," katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Taput Mauliate Simorangkir yang menerima pengunjukrasa membantah tuduhan itu. Ia menegaskan dirinya difitnah.

"Saya bantah keras tuduhan itu. Selama menjalankan jabatan, saya tidak pernah menerima dari hal-hal yang tidak wajar. Saya selalu transparan. Selama saya menjabat sebagai Wakil Bupati, yang saya terima hanya gaji sebesar Rp 5,16 juta per bulannya dan tunjangan operasional sebesar Rp 8,33 juta per bulannya. Saya tidak pernah menerima apapun di luar itu. Dana operasional yang saya terima bila ditotal dalam setahunnya hanya Rp 98 jutaan saja. Tidak sampai ratusan juta. Itulah yang saya terima dan ditandatangani setiap bulannya secara resmi. Lebih besar lagi biaya penunjang operasional Sekda yang mencapai Rp 15 juta per bulannya. Saya berharap, hal yang saya ungkapkan ini bisa disampaikan ke masyarakat," katanya.

Sebagai bukti, dia menunjukkan semua kwitansi tunjangan operasional yang diterimanya tahun 2016 lalu. Semua kwitansi itu diserahkan oleh Bendahara Sekretariat kepadanya. Ia menyatakan, tidak pernah ada dana-dana lain yang diterimanya.

Ia mengaku tidak pernah menerima dana jika tidak melalui kwitansi sah. Semua yang diterimanya selama menjabat hanya dana yang telah sah dianggarkan.

"Dan semua itu saya syukuri. Saya tidak pernah khawatir dengan hal itu. Karena dana yang saya terima semuanya resmi. Itulah penghasilan saya sebagai Wakil Bupati dalam rutinitasnya. Semua tuduhan yang menyangkut saya akan diklarifikasi ke aparat hukum dan BPK," katanya.

Dia mengatakan, aparat hukum pun bisa menilai apa yang diterimanya. Kalau ini menjadi suatu pertanyaan, dirinya akan minta hasil audit resmi dari BPK.
Atas klarifikasi dari Wakil Bupati itu, pengunjukrasa sangat mengapresiasi. Setelah itu, massa menyalami Wakil Bupati dan langsung membubarkan diri dari halaman Kantor Bupati.

Informasi yang beredar dari sejumlah orang di Kantor Bupati,  pemeriksaan Inspektorat Taput pada 4, 5 dan 6 Januari 2017 lalu tidak hanya anggaran rumah tangga wakil bupati saja, tetapi juga Sekretariat Bagian Umum dan Perlengkapan (Umper) dan Bagian Pemberdayaan Perempuan (PP).
Namun yang dipublikasikan  Inspektorat ke publik hanya dugaan temuan dana taktis Wakil Bupati. (E03/q)