Honorer PPL di Siantar Simalungun Sering Terlambat Gajian

Medan (SIB) -Anggota FP Gerindra DPRD Sumut Richard P Sidabutar SE mengatakan, penyebab miskinnya petani bukan karena malas, tapi dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib petani, mulai pada masa tanam, infrastruktur pertanian hingga menjaga harga produk pertanian.

"Kemiskinan yang masih dialami petani sampai sekarang bukan karena kemalasan, petani masih tetap semangat untuk bertani, namun harga hasil pertanian masih tetap rendah, sehingga menimbulkan penderitaan petani," kata Richard kepada wartawan, Rabu (8/3) seusai melakukan reses di Simalungun dan Pematangsiantar.

Richard bahkan menerima keluhan dari petani yang kurang mendapat penyuluhan tentang teknis bertani untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panennya. Misalkan, produksi padi per hektar sekitar 12 kaleng per hektar.  "Petani perlu penyuluhan dari pemerintah, sehingga  produksinya bisa bertambah dan pastinya menambah penghasilan petani," katanya.

Tapi lebih parahnya, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Desa Sejahtera kurang pro aktif ketika masa tanam. PPL datang justru setelah selesai masa tanam.
"Pemprovsu harus memberikan perhatian kepada PPL. Mereka (PPL) ini honorer, tapi gajinya sering terlambat," katanya.

Petani sebenarnya, kata Richard membutuhkan bibit unggul yang benar-benar unggul, sebab beberapa kali bantuan bibit tanaman dari pemerintah yang diterima masyarakat, bibitnya sudah kadaluarsa, sehingga setelah ditanam tidak tumbuh. Kalaupun tumbuh kualitas hasilnya pun tidak bagus.

Seperti yang dikeluhkan Kelompok Tani  Sehati di Nagori Panombean Huta Urung Kecamatan Togadolok, karena benih jagung dan padi yang mereka terima berbeda dari permintaan. "Kualitas bibit sangat berpengaruh. Kalau bibit yang diberikan yang katanya unggul, tapi bukan unggul. Sudah berapa besar kerugian petani, terutama waktu dan biaya," katanya.

Dalam kegiatan resesnya, Richard menerima keluhan petani yang membutuhkan bantuan alat-alat pertanian. Misanya, alat pengelolaan tanah seperti traktor, mesin alat tanam padi atau transplanter.

Bahkan petani sempat juga mengeluhkan mahalnya pupuk bersubsidi di Nagori Sejahtera. "Mereka meminta agar petani dicover dalam RDKK (rencana defenitif kebutuhan kelompok). Jangan hanya menjadi catatan  copy-paste atau hanya rekayasa  semata," katanya.

Dalam kesempatan itu, Richard juga menyampaikan permintaan petani, seperti  perbaikan infrastruktur pertanian, sehingga produk petanian bisa diangkut dengan cepat ke kota untuk dijual dengan harga yang layak.

Richard juga menerima keluhan dari masyarakat menyangkut rusaknya Jalan Tiga Balata menuju Aek Nauli melalui Panombean Hutabaruk. Padahal jalan itu merupakan  jalan alternatif dari Jorlang Hataran ke Aek  Nauli dan melalui beberapa nagori, sehingga dibutuhkan pengaspalan. (A03/q)