Nelayan Labuhanbatu Dapat Ansuransi Kecelakaan Kerja dari KKP

Labuhanbatu (SIB) -Nelayan di Kabupaten Labuhanbatu akan mendapat santunan kecelakaan kerja di laut maupun di darat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemkab Labuhanbatu pun mengusulkan 6.400 nelayan untuk ikut mendapat kartu ansuransi program pusat yang dana preminya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saat ini pemerintah pusat peduli dengan nasib masyarakat nelayan di setiap daerah. Dari 6.400 nelayan yang terdata di Labuhanbatu, sudah ada 3.228 kartu ansuransi yang dikeluarkan pusat," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Labuhanbatu, Jumingan, ketika dihubungi wartawan, Selasa (7/3).

Menurutnya, program pemerintah pusat itu menyasar seluruh warga berstatus nelayan. Santunan yang diperoleh nelayan yang mengalami musibah meninggal dunia saat melaut (menangkap ikan) sebesar Rp200 juta, dan santunan Rp160 juta bagi yang mengalami musibah di darat.

"Dinas KP Labuhanbatu saat ini sedang memproses pencairan santunan 2 orang nelayan dari Kecamatan Panai Hulu yang mengalami musibah di darat beberapa waktu lalu. Jadi, kami akan bantu proses administrasinya ke Jasindo Kota Pematangsiantar," katanya.

Jumingan meminta nelayan yang belum mendapat kartu ansuransi agar bersabar, karena masih dalam proses pendataan di Pemprov Sumatera Utara. Untuk itu, Dinas KP akan terus melakukan komunikasi agar seluruh masyarakat nelayan di Kabupaten Labuhanbatu mendapat ansuransi dari KKP.

"Pengajuan ansuransi (tahap awal) 1000, yang keluar baru 800. Jadi, masyarakat nelayan yang belum mendapat kartu agar bersabar," ujarnya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Labuhanbatu, Parsono mengajak seluruh masyarakat nelayan segera mendaftarkan diri dan memanfaatkan kartu ansuransi nelayan, karena ansuransi tersebut meringankan beban nelayan yang tertimpa musibah atau mengalami kecelakaan kerja.

"Bagi masyarakat nelayan yang belum terdata dan tidak memliki KTP bisa mengambil surat keterangan dari kepala desa untuk mempermudah pengurusan ansuransinya," sebutnya. (D17/D13/h)