Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 10 Februari 2026

Usai Dilantik, BPC GMKI Siantar-Simalungun Temui Pimpinan Gereja di Kota Siantar

- Sabtu, 11 Maret 2017 15:43 WIB
322 view
Usai Dilantik, BPC GMKI Siantar-Simalungun Temui Pimpinan Gereja di Kota Siantar
SIB/Andomaraja P Sitio
KUNJUNGAN: Badan Pengurus Cabang GMKI Siantar-Simalungun berkunjung ke Pemko Siantar disambut Plt Sekda Renward Simanjuntak.
Pematangsiantar (SIB)- Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Siantar-Simalungun usai dilantik menemui sejumlah pimpinan akademisi maupun Gereja di kota Pematangsiantar.

Kunjungan BCP GMKI Siantar-Simalungun turut serta didampingi Sekretaris Umum PP GMKI, Alan C Singkali didampingi Kordinator Wilayah 1 NAD - Sumut PP GMKI Swangro Lumban Batu.

Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Siantar-Simalungun menemui Rektor Universitas Simalungun (USI) Prof Dr Marihot Manullang di ruang kerjanya, Kamis (9/3).

Disampaikan harapan GMKI melalui Korwil 1 PP GMKI agar USI senantiasa membuka ruang untuk kegiatan ekstrauniversiter khususnya GMKI.

Pembelajaran luar kampus yang didapatkan di organisasi GMKI menjadi bekal komplementer bagi mahasiswa khususnya aktivitas kerohanian di kampus akan melibatkan GMKI bersama civitas akademika lainnya.

Sementara dalam kunjungannya ke pimpinan Gereja Pentakosta Yayasan Lukas Pdt Ev Diane Evapora Siburian, Ketua Cabang GMKI Siantar Wahyu Nolin Siregar menyampaikan perlunya untuk terus menerus menanamkan nilai-nilai spiritualitas bagi mahasiswa Kristen agar GMKI tidak tumbuh dengan semangat sekularisme.

Dalam hal tersebut pimpinan gereja menjanjikan akan terus mendukung GMKI menanamkan nilai-nilai spiritualitas serta juga meminjamkan fasilitas gereja untuk kegiatan-kegiatan GMKI Pematang Siantar Simalungun.

Delegasi GMKI juga diterima Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar Renward Simanjuntak. Dalam diskusi yang panjang di ruang kerja Sekda, Sekretaris Umum PP GMKI menyampaikan apresiasi atas toleransi kehidupan berbangsa dan beragama di Kota Pematangsiantar.

"Semangat toleransi antar warga ini harus dijadikan rujukan bagi daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya Jakarta," tegasnya.

Disampaikan pula, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk pengembangan Danau Toba melalui BODT harus turut diawasi oleh mahasiswa agar tidak menjadi lahan korupsi baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan juga konflik horizontal di berbagai daerah yang mengatasnamakan SARA. (C09/q)

SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru