Penyusunan RPJM 2017-2022 Harus Didasari Studi Kelayakan dan Penelitian

Pematangsiantar (SIB)- Penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2017-2022 kota Pematangsiantar harus didasari studi kelayakan dan penelitian mendalam apa potensi dan prospek kota Adipura itu menyosong era globalisasi ke depan. Demikian Ketua DPD Partai Hanura Pematangsiantar, Kennedy Parapat SE kepada SIB, Sabtu (11/3).

"Hingga Wakil Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah SE,MM dilantik Gubsu, 22 Februari 2017 di Medan, dokumen RPJM 2017-2022 belum ada diserahkan ke DPRD",  ungkap Kennedy Parapat yang juga Ketua Fraksi Nurani Keadilan DPRD Pematangsiantar.

RPJM dimaksud masih tahap penggodokan, karena itu Ketua DPD Partai Hanura tersebut meminta pihak eksekutif melakukan studi kelayakan dan penelitian mendalam, apa sesungguhnya potensi dan prospek kota Pematangsiantar, maupun andalan memikat penggunjung sebagai kota persinggahan menyongsong era globalisasi ke depan.

Studi kelayakan dan penelitian mendalam akan potensi kota dinilai sangat urgen sekali.

Di lain wawancara SIB, Kennedy Parapat menolak jabatan Ketua BKD (Badan Kehormatan DPRD) setempat sembari memberi alasan situasi dan "kondisi" di lembaga perwakilan rakyat tersebut. Padahal menurut pantauan SIB mayoritas dukungan moral para wakil rakyat berharap dirinya dinilai sangat ideal menduduki kursi Ketua BKD setempat.

Ditanya bagaimana persiapan Fraksi Nurani Keadilan mengusulkan nama menyahuti rotasi alat kelengkapan DPRD (komisi, BKD, BPP, Banggar dan Banmus) dijelaskan pihaknya hanya merotasi atau tukar tempat anggotanya dari Komisi I ke Komisi III yakni Yesika Sidabalok SH dan Robby Tambunan SH. "Selain itu tidak ada perubahan,"tutupnya.(C01/c)