Wakil Ketua DPRD Langkat : Bumdes Mandiri Harus Dikelola Secara Transparan

Langkat (SIB )- Wakil Ketua DPRD Langkat menyebut Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang  mandiri akan  menambah pemasukan dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Tentu harus dikelola secara profesional  dan transparan serta tetap dalam pengawasan dari pemerintah desa maupun masyarakat.
Donny Setha selaku Wakil Ketua DPRD Langkat menyebutkan itu didampingi   tim ahli DPRD  Sutiman.S.Ip saat menerima audensi Pengurus Bumdes Desa Suka Damai Kec  Hinai , Langkat di  ruang  wakil ketua DPRD Langkat di Stabat , Selasa (14/3) .

Selaku  Pimpinan Bumdes  Es De Em Desa Suka Damai Kec Hinai, Eriadi Syahputra didampingi sekretaris Titin Sri Yuniarti Takar dan bendahara, Widia Purwasih.Amd serta angggota Widia Agustin, menyampaikan sejumlah perkembangan dan kendala termasuk dalam mengelola Bumdes, serta tidak lupa pengurus Bumdes meminta masukan  untuk langkah kedepannya.

Menurut Eriadi  Syahputra  Bumdes Es De Em selama ini mengelola tabungan dan  memiliki  2688 nasabah dari delapan Desa Kecamatan Hinai, di antaranya Desa Tanjung Mulya, Muka Paya, Batu Malenggang dan Suka Jadi.

Dalam perjalanannya, Bumdes telah  melakukan kegiatan sosial menyantuni anak yatim dan membantu orang jumpo berupa sembako setiap dua bulan sekali rutin dan Bumdes Es De Em juga pernah dikunjungi oleh kementerian desa dari Jakarta .

Untuk tahun 2017 mendatang, Bumdes Desa Suka Damai Hinai  akan mengembangkan  peternakan domba guna menambah dan  membantu masyarakat kecil,  karenanya, pengurus Bumdes meminta kepada Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha member  arahan dan bimbingan demi kemajuan Bumdes kedepan.

Dalam kesempatan itu, Donny Setha  memberi masukan serta mengingatkan bahwa pengelolaan Bumdes dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong,  karena  Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung  yang berasal dari kekayaan desa.

Sedangkan pengelolannya berupa asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Desa, agar dilakukan melalui musyawarah Desa dan pengelolaannya membutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi.(B-04)