Anggota Komisi C DPRD Dairi Sayangkan Langkah Pemkab Tutup Akper

Sidikalang (SIB) -Anggota Komisi C DPRD Dairi Markus Purba menyayangkan penutupan Akademi Keperawatan (Akper) Kabupaten Dairi. Padahal, saat ini masyarakat mendambakan adanya perguruan tinggi (PT) baru di Dairi.

Pemerintah Dairi justru menutup Akper Dairi dan mengubahnya menjadi UPT Balai Diklat Tenaga Kesehatan. Sesuai peraturan pemerintah, perguruan tinggi tidak boleh lagi dikelola pemerintah daerah (Pemda), dan harus bergabung dengan universitas negeri yang dibawah naungan Kemenristekdikti. Dengan syarat aset perguruan tinggi tersebut juga turut diserahkan. "Miris rasanya Akper Pemkab Dairi harus ditutup, karena persoalan pengurusan dan sulit untuk menyerahkan aset," ucap Markus Purba, Jumat (7/7) di Sekretariat DPRD Dairi.

Menurut Markus, dengan penyerahan Akper Dairi bergabung dengan universitas negeri yang di bawah Kemenristekdikti, sudah jelas kualitas sudah terjamin. Baik dari segi tenaga pengajar (dosen), sarana dan prasana sudah pasti memadai untuk praktek. "Dengan bergabungnya Akper Dairi dengan universitas negeri, kualitas tenaga kesehatan di Dairi sudah pasti mempuni," ucapnya.

Ditutupnya Akper Dairi, masyarakat sangat dirugikan. Sebab anaknya bisa dikuliahkan di Akper untuk menghemat biaya tetapi Pemerintah Dairi lebih memilih menutup untuk UPT Balai Diklat. "Masyarakat sudah mendambakan akan adanya penambahan perguruan tinggi di Dairi, untuk peningkatan SDM.  Tetapi Pemkab Dairi lebih memilih balai pelatihan," kata Markus.

Sebelumnya, Direktur Akper Dairi Robert Silalahi mengatakan, Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Akademik 2017-2018 dan seterusnya tidak menerima mahasiswa baru. Akper dan Pemerintah Kabupaten Dairi sudah melakukan usaha meminta kepada perguruan tinggi negeri untuk bergabung seperti USU dan Poltekes Medan. Ke USU tidak bisa bergabung, sebab universitas itu, sudah menghapuskan program diploma tiga.

Sedangkan ke Poltekes, kata Robert, tidak melakukan pengusulan, karena sejumlah Akper dan Akbid dari daerah lain meminta bergabung kepada mereka. "Kita terakhir meminta kepada Poltekes Medan pada Juni 2017, untuk bergabung tetapi tidak bisa," ucapnya. Kemudian, hal yang sama juga sudah beberapa kali ke Kemenristekdikti, bersama dengan Sekretaris Daerah Dairi, tetapi tidak berhasil.

Robert menyebutkan dalam pengurusan tersebut sangat repot. Kita sudah beberapa kali mengusulkan. Bila dibawah naungan Kemenrestekdikti, aset harus diserahkan kepada mereka, kemudian anggaran dari APBD Dairi juga harus masuk tiap tahunnya, sesuai jumlah anggaran yang masuk tahun sebelumnya.

Akibat ribetnya pengurusan itu, kita memilih untuk tutup pada tahun 2019. "Kita tidak menerima mahasiswa baru lagi, tinggal menunggu wisuda mahasiswa yang ada sekarang," jelasnya. Saat ini, ada sekitar 122 mahasiswa yang terdiri dari tingkat 1,2 dan 3. Kita tinggal menunggu mereka wisuda.(B05/c)