Sejumlah Kades di Asahan Resah, Pencairan Dana Desa Dipotong Rp 6 Juta oleh Apdesi untuk Bapemas

Kisaran (SIB) -Sejumlah kepala desa (Kades) mengaku resah akibat adanya pemotongan pencairan Dana Desa sebesar Rp 6 juta yang dilakukan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) atas instruksi Badan Pemberdayaan Masyarakat/Pemerintah Desa (Bapemas/Pemdes) Kabupaten Asahan untuk dibagikan kepada pihak-pihak terkait.  

Informasi diperoleh SIB, tidak semua Kades bersedia memberikan pemotongan pencairan Dana Desa tersebut. Dari 177 Kades di Asahan, sekitar 40 perangkat desa tidak mau Dana Desa mereka dipotong. Hal ini dikarenakan berdampak langsung kepada masyarakat yakni terpotongnya anggaran program desa yang telah direncanakan. Selain itu, mereka juga tidak tahu di bagian mana dibuat untuk pertanggungjawabannya.

"Bagaimana kita mau total berbuat atau membangun untuk desa, jika masih ada pemotongan-pemotongan seperti ini," ujar salah seorang Kades yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dijelaskan, pengumpulan pemotongan tersebut dilakukan dengan cara pengutipan ke kepala desa di satu kecamatan. Guna memuluskan hal itu, ada bahasa intimidasi kalau tidak memberi penggunaan Dana Desa mereka akan diperiksa serta dipanggil pihak berkompeten seperti inspektorat, polisi maupun kejaksaan.
"Satu kecamatan, ada koordinator pengutipannya," ujarnya. 

Plt Kepala Bapemas/Pemdes, Paijan, ketika dikonfirmasi SIB, Rabu (19/7) membantahnya. Ditanya tentang pemotongan pencairan Dana Desa itu, Paijan mengaku tidak tahu. Begitu juga pertanyaan apakah benar atas instruksinya, berapa besar pemotongan dan kepada siapa saja dibagikan dirinya menjawab tidak tahu.

"Tidak tahu, saya tinggal sebulan lagi menjabat di sini (Bapemas/Pemdes)," ucapnya.

Sementara Ketua Apdesi Asahan, Sujud Prayitno, saat dikonfimasi SIB, Minggu (23/7) melalui telepon juga membantah. Menurut Kades Silau Lama ini, informasi pemotongan itu tidak benar dan mengada-ada. "Tidak benar itu," katanya.

Ditegaskannya, dalam pemerintahan sekarang, tidak akan berani berbuat macam-macam, apalagi Presiden Jokowi mengharamkan pungli walau sepuluh ribu rupiah pun. Menyangkut intimidasi guna mewujudkan pungli, Sujud dengan tegas mengatakan bahwa hal itu bohong.

"Jangankan bahasa intimidasi, pemotongan pencairan dana desa saja juga tidak ada atau bohong. Kalau pemanggilan oleh pihak berkompeten kita pakai logika saja. Jika digunakan sesuai ketentuan, tentu tidak akan dipanggil, namun bila tidak benar penggunaannya pasti akan dipanggil," pungkasnya. (E02/q)