Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 19 Februari 2026
LIVE

DPRD Minta Bupati Tobasa Laksanakan Rekomendasi dan Saran Pansus LKPj

- Minggu, 10 Juni 2018 19:11 WIB
433 view
DPRD Minta Bupati Tobasa Laksanakan Rekomendasi dan Saran Pansus LKPj
Tobasa (SIB) -Anggota  Panitia Khusus (Pansus) LKPJ  Tobasa tahun anggaran 2017, Syamsudin Manrung SH MSi,  meminta Bupati Toba Samosir,  benar-benar melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Khusus DPRD Toba Samosir. Jangan hanya menjawab secara normatif, dengan menyebutkan akan menjadi perhatian ke depan, namun setelah lewat, tidak pernah dilaksanakan seperti  apa yang menjadi rekomendasi DPRD Tobasa.

Hal itu disampaikannya  kepada SIB, usai pelaksanaan rapat paripurna DPRD Toba Samosir  tentang LKPJ  Bupati Tobasa APBD tahun anggaran 2017  dengan agenda penyampaikan laporan Panitia khusus dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 yang dipimpin Ketua DPRD  Boike Pasaraibu,  Jumat (8/6).

Menurut Syamsudin,  dalam laporan Pansus  sejumlah saran dan pendapat  termasuk rekomendasi, terkait pelaksanaan APBD  Tobasa tahun anggaran 2017 seperti halnya, masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  tidak benar -  benar bertanggungjawab atas kinerja Bupati Toba Samosir.

 Hal itu terbukti, lanjut politisi Hanura ini, pada saat paripurna nota pengantar LKPJ Bupati Tobasa tahun anggaran 2017, Bupati sudah memerintahkan Kepala OPD untuk menugasi stafnya dalam mendampingi  DPRD di lapangan, ternyata  masih ada OPD tidak menugaskan stafnya. Dan juga yang ditugaskan tapi tidak mengerti sama sekali kegiatan OPD yang bersangkutan di lapangan . Akibatnya legislatif tidak efektif dan optimal meliput  hasil pembangunan APBD 2017.

Selain itu, menurut mantan Ketua DPD Partai Hanura Tobasa ini, guna mencengah menurunnya kualitas pembangunan yang dilakukan oleh pihak rekanan ,diharapkan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir,  benar -  benar memperhatikan kualitas pemborong yang mengerjakan proyek. Jangan hanya memenangkan  peserta  yang menawarkan jumlah tender terendah.  Akan tetapi benar -  benar melakukan evaluasi penawaran sesuai dengan prosedur penawaran pelaksanaan pelelangan.

Terkait dengan pemerintahan, lanjut Ketua Fraksi ni, bahwa Pansus DPRD juga melihat, bahwa masih banyak jabatan yang lowong . Banyak pegawai yang golongan IV yang non job  dan penempatan pegawai para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tobasa, masih ada yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki sehingga kinerja pegawai tersebut tidak optimal dan berkualitas.

Terkait dengan nasib para guru honorer, masih banyak tenaga guru honor komite yang masa kerja 5 - 10 tahun, untuk itu diminta kepada Bupati Tobasa untuk mengangkatnya menjadi honor daerah,  terutama para guru-guru komite  pada daerah terpencil.

Bagi OPD,  untuk melaksanakan perencanaan yang baik dapat menyesuaikan harga bahan material riil setempat dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak ada lagi pembangunan ataupun kegiatan yang terlantar dan tidak berfungsi. Saling berkoordinasi dan dapat bersinergi antara OPD tanpa adanya ego instansional. Begitu  dalam mengimplementansikan ,sehingga tidak terdapat kegiatan yang tumpang tindih dalam penganggaran maupun lokasi  yang  kegiatan yang berakibat adanya perubahan anggaran. Bahkan mengakibatkan Silpa pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Program seluruh SKPD harus menjadi satu kesatuan  serta saling mendukung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Pansus juga menilai, masih banyak proyek fisik yang dikerjakan oleh rekanan yang tidak profesional. Kedepan penunjukan tekanan dan tender sesuai dengan aturan untuk mendapatkan rekanan yang profesional. Pelaksanaan pembangunan fisik ataupun infrastruktur  di setiap OPD benar benar memperhatikan mutu ataupun kualitas yang memenuhi standar  sehingga tidak mudah rusak dan dapat difungsikan dengan baik, ungkap Syamsudin. (H01/c)
SHARE:
Tags
dprd minta bupati tobasa laksanakan rekomendasi dan saran pansus lkpj
komentar
beritaTerbaru