Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 20 Desember 2025
LIVE

DPRD P Siantar Pertanyakan Proses Pembebasan Lahan Eks HGU Tanjung Pinggir

- Selasa, 25 September 2018 19:47 WIB
281 view
Pematangsiantar (SIB)- Fraksi PAN Pembangunan Sejahtera DPRD P Siantar melalui juru bicara Heri Agus Siahaan SHI mempertanyakan kepada Wali Kota Pematangsiantar, sejauh mana proses pembebasan areal lahan 573 hektare eks HGU PTPN III Bangun di Tanjung Pinggir, pada rapat paripurna DPRD Pematangsiantar dipimpin Marulitua Hutapea SE di Gedung Harungguan Jalan Adam Malik P Siantar,  Senin (24/9).

Rapat paripurna DPRD mendengarkan pemandangan umum tujuh fraksi atas pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD 2018 semula Rp 977.912.719.161 bertambah Rp 50 miliar lebih menjadi Rp 1,027 triliun lebih  disampaikan Wali Kota Hefriansyah, Jumat pekan lalu.

Fraksi PAN Pembangunan Sejahtera dan Fraksi PDI Perjuangan senada mengkritisi Wali Kota Pematangsiantar sejauh mana upaya eksekutif merealisasi perawatan ruas jalan di seluruh kelurahan/kecamatan termasuk parit/drainase. Kerusakan infrastruktur tersebut memerlukan perhatian serius karena sebentar saja turun hujan, sudah banjir.

Jurubicara Fraksi Nurani Keadilan Kennedy Parapat SE mengkritisi eksistensi Direksi PDAM Tirtauli terpilih, apakah telah menyerahkan "business" plannya. Dan dipertanyakan di masa direksi lama apakah masalah premi asuransi hari tua karyawan ke salahsatu perusahaan sudah terselesaikan.

Fraksi Nurani Keadilan pun menyoroti Dinas Pendidikan masih kekurangan tenaga guru sekolah dasar sebanyak 400 lebih. Diungkapkan, di beberapa sekolah banyak guru honor menjadi guru kelas. Dan kekurangan guru sekolah dasar tersebut sudah disampaikan ke Badan Kepegawaian Pemko untuk ditindaklanjuti.           
Jurubicara Fraksi Demokrat Asrida Sitohang mengingatkan eksekutif agar penerimaan/ pengisian direksi PD PAUS dam PD Pasar Horas Jaya diharapkan melalui tahapan dan aturan yang berlaku, harus berdasarkan kompetensi/profesionalisme, dedikasi dan integritas.

Jurubicara Fraksi Partai Golkar Hj Rini Silalahi SSi mengatakan, apabila ada temuan terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai rekomendasi BPK-RI agar segera diselesaikan dan dipertanggungjawabkan serta diharapkan tidak ada lagi pejabat berstatus sebagai pelaksana tugas (Plt) pada OPD Pemko Pematangsiantar.

Sedangkan Jurubicara Fraksi Partai NasDem Tongam Pangaribuan SE MSi meminta penjelasan eksekutif meliputi layanan kesehatan, layanan pendidikan, percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Jurubicara Fraksi Indonesia Raya Henry Dunand Sinaga mengkritisi kondisi infrastruktur olahraga semisal Stadion Sangnaualuh, terkesan belum diberdayakan. Di sektor pendidikan, dipertanyakan anggaran untuk PAUD (pendidikan anak usia dini) termasuk honor para gurunya. Isu yang merebak kota Pematangsiantar semakin macet dan semraut didesak segera diakomodir eksekutif dalam kaitan motto "mantap,maju dan jaya", tutupnya.

Rapat paripurna diskors, dilanjutkan Selasa (25/9) pukul 14.00 WIB untuk mendengar nota jawaban Wali Kota Hefriansyah. (D01/d)
SHARE:
Tags
dprd p siantar pertanyakan proses pembebasan lahan eks hgu tanjung pinggir
komentar
beritaTerbaru