Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 28 Juni 2026

Badan Anggaran DPRD Simalungun Minta Eksekutif Sikapi Tuntutan Honorer

- Rabu, 03 Oktober 2018 18:08 WIB
299 view
Simalungun (SIB) -Badan Anggaran DPRD Simalungun meminta eksekutif agar mempertimbangkan tuntutan tenaga honorer yang tergabung dalam aliansi Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Pasalnya, ratusan tenaga honorer sudah berulangkali berunjukrasa menolak penurunan gaji.

"Terkait tuntutan aksi damai PTT dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Badan Anggaran menyarankan agar menjadi pertimbangan eksekutif," kata Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Simalungun, Dadang Pramono SP di Pamatangraya, Selasa (2/10). 

Menurutnya, dalam menyikapi desakan tenaga honorer, eksekutif sepatutnya melakukan kajian yang rasional. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 harus benar-benar didukung potensi yang ada.  

Sementara pada rancangan kebijakan umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, PAD Simalungun justru berkurang, semula Rp 661.815.202.000 menjadi Rp 288.667.931.665 atau turun 56,38 persen. Hal ini bahkan sudah disampaikan pada rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD atas rancangan KUA-PPAS P APBD 2018. 

Di sisi lain, katanya, asumsi pendapatan daerah dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2018 agar dilakukan secara selektif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Jadi untuk menentukan rasionalisasi program dan kegiatan, sebaiknya tim anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Simalungun mendapatkan pendampingan dari BPK dan BPKP untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari," ujar Dadang. 

Ditambahkan, terkait perubahan PAD dari sektor pajak dan retribusi, lain-lain PAD yang sah agar pihak eksekutif melampirkan data-data potensi pajak dan retribusi, mengingat tahun anggaran 2018 tinggal 3 bulan lagi, sementara realisasi PAD dari sektor pajak daerah hingga 30 Agustus 2018 terealisasi sebesar 56,5 persen dan sektor retribusi hanya 35 persen. (D05/q)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru